Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenhub Sebut Animo Mudik Meningkat Setelah Ada Ketentuan Vaksinasi Booster

Kompas.com - 07/04/2022, 15:13 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati mengungkapkan, animo masyarakat untuk mudik Lebaran meningkat setelah pemerintah mengizinkan masyarakat mudik tanpa tes antigen dan PCR selama telah menerima vaksinasi booster.

"Kita tanya ke publik, kita survei lagi, kalau syaratnya seperti itu (boleh mudik tanpa tes jika sudah divaksinasi booster), seperti apa animo orang untuk mudik? Ternyata angkanya justru bertambah," kata Adita dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen, Kamis (7/4/2022).

Adita menuturkan, survei Kemenhub awalnya menangkap bahwa ada 79,4 juta orang yang akan mudik jika menggunakan syarat lama yakni boleh mudik tanpa tes asalkan sudah divaksinasi dua dosis.

Baca juga: Simak Aturan Vaksinasi Booster sebagai Syarat Mudik Lebaran 2022

Sementara, ketika syaratnya diubah boleh mudik tanpa tes asal sudah divaksinasi booster, sedangkan masyarakat yang baru divaksinasi dua dosis masih perlu tes, jumlah masyarakat yang akan mudik justru meningkat jadi 85,5 juta.

"Artinya, syarat booster mungkin dilihat 'oh bisa kok saya lakukan (vaksinasi booster)' karena toh juga sebanarnya booster dilakukan di banyak titik dan itu bebas biaya," ujar Adita.

Adita menuturkan, animo mudik tahun ini hampir menyamai tahun 2019 ketika mudik Lebaran terakhir kali diizinkan sebelum pandemi Covid-19 merebak.

Ia mengatakan, hal itu tercermin dari hasil survei di mana terdapat sekitar 14 juta penduduk Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) yang akan mudik.

Baca juga: Jadi Syarat Mudik, Vaksinasi Booster di Kota Batu Diserbu Warga

"Ini angka yang sudah sama dengan tahun 2019. Jadi memang kita harus melihat ini sebagai sebuah mudik yang dalam dua tahun terakhir ini tidak kita rasakan dan seolah kembali ke masa normal," kata Adita.

Adita menambahkan, ketentuan ini mendapat respons yang cukup baik dari masyarakat meski ia akui masih membutuhkan edukasi dan sosialisasi.

"Karena sebagian masih ada yang merasa 'kok saya enggak tahu' dan sebagainya, tapi so far so good lah istilahnya, lancar-lancar saja," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

Nasional
Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

Nasional
KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

Nasional
Gerindra Ragu PDI-P Bakal Jadi Oposisi, Bambang Pacul: Ya 'Monggo'...

Gerindra Ragu PDI-P Bakal Jadi Oposisi, Bambang Pacul: Ya "Monggo"...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com