LP3ES Sebut Wacana Perpanjangan Kekuasaan Sudah Ada Sejak 2019

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Studi Media dan Demokrasi Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Wijayanto menyebut, wacana memperpanjang kekuasaan telah ada sejak tahun 2019.

Wacana tersebut muncul dalam pertemuan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

“Wacana memperpanjang kekuasaan sudah ada 13 Oktober 2019, saat itu Surya Paloh bertemu Prabowo menyepakati adanya amandemen UUD 1945 salah satunya adalah wacana (perpanjangan jabatan) presiden 3 periode,” jelas Wijayanto dalam diskusi virtual bertajuk "Menunda Pemilu, Membajak Demokrasi", Selasa (1/3/2022).

Baca juga: Nasdem dan Gerindra Sepakat Amandemen UUD 1945 Secara Menyeluruh

KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIM Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menemui Ketua Umum NasDem Surya Paloh

Setelah itu, lanjut Wijayanto, wacana soal memperpanjang kekuasaan terus bermunculan dengan narasi lain yaitu penundaan Pemilu 2024.

“Wacana ini sudah ada sejak lama. Tahun 2019, lalu Maret 2021, Juni 2021 dan September 2021,” katanya.

Wijayanto menilai, usulan menunda Pemilu 2024 harus menjadi perhatian serius saat ini.

Baca juga: Wacana Penundaan Pemilu Dinilai Jadi Luas Karena Disebarkan Pihak yang Punya Konstituen

Pasalnya, yang mengusulkan adalah beberapa ketua partai politik (parpol).

Bahkan wacana itu disambut oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf.

“Jadi sepertinya cukup, cukup luas (wacana penundaan pemilu) karena (disebarkan) orang-orang yang punya konstituen. Apalagi ketua partai, tidak hanya punya konstituen tapi juga kursi di parlemen,” tutur dia.

Baca juga: Wacana Penundaan Pemilu Dinilai Jadi Luas Karena Disebarkan Pihak yang Punya Konstituen

Diketahui Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengusulkan penundaan pemilu.

Sementara Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto mengaku mendapat masukan dari masyarakat untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo.

Ia menyebut akan menampung usulan itu namun masih perlu berkomunikasi dengan pemimpin parpol lainnya.

Di sisi lain Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan pihaknya akan patuh pada konstitusi dengan tetap sepakat menjalankan Pemilu 2024.