Wacana Penundaan Pemilu Dinilai Jadi Luas Karena Disebarkan Pihak yang Punya Konstituen

Kompas.com - 01/03/2022, 21:10 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Wijayanto mengatakan wacana penundaan pemilu telah dilakukan cukup luas.

Hal itu disampaikan Wijayanto dalam diskusi virtual bertajuk Menunda Pemilu, Membajak Demokrasi, Selasa (1/3/2022).

“Jadi sepertinya cukup, cukup luas (wacana penundaan pemilu) karena (disebarkan) orang-orang yang punya konstituen. Apalagi ketua partai, tidak hanya punya konstituen tapi juga kursi di parlemen,” sebut Wijayanto.

Ia memaparkan, wacana penundaan pemilu kali ini muncul dari tiga ketua umum partai politik (parpol).

Baca juga: KPU Diharapkan Pakai Sirekap untuk Rekapitulasi Pemilu

Pertama, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto.

Kemudian wacana ini juga disebut masuk akal oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf.

Namun wacana ini bukan kali pertama terjadi. Wijayanto mengungkapkan setidaknya wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden sudah terjadi sejak 13 Oktober 2019.

“Wacana memperpanjang kekuasaan sudah ada 13 Oktober 2019, saat itu Surya Paloh bertemu Prabowo menyepakati adanya amandemen UUD 1945 salah satunya adalah wacana (perpanjangan jabatan) presiden 3 periode,” jelas dia.

Berdasarkan catatan LP3ES, lanjut Wijayanto, wacana itu juga muncul di sejak awal 2021.

Baca juga: Parpol Pengusul Wacana Penundaan Pemilu Dinilai Tak Punya Kader Mumpuni Untuk 2024

“Wacana ini sudah ada sejak lama. Tahun 2019, lalu Maret 2021, Juni 2021 dan September 2021 maret 2021,” imbuhnya.

Wacana soal penundaan pemilu 2024 menimbulkan pro dan kontra.

Berbagai pihak menilai wacana ini tidak sesuai dengan konstitusi yang mengatur pemilu dilakukan setiap lima tahun sekali.

Bahkan wacana itu pun ditolak oleh PDI Perjuangan.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan pihaknya tetap akan patuh pada konstitusi. Penundaan pemilu dinilainya hanya akan mengganggu stabilitas politik.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Khawatir Hukuman Koruptor di KUHP Baru Lebih Ringan, Firli: Kita Punya UU Sendiri

Tak Khawatir Hukuman Koruptor di KUHP Baru Lebih Ringan, Firli: Kita Punya UU Sendiri

Nasional
Bantah Bharada E, Ferdy Sambo Klaim Tak Janjikan Uang ke Para Bawahannya Usai Penembakan Brigadir J

Bantah Bharada E, Ferdy Sambo Klaim Tak Janjikan Uang ke Para Bawahannya Usai Penembakan Brigadir J

Nasional
Marsekal Bintang 3 Turun Tangan Amankan Pernikahan Kaesang-Erina

Marsekal Bintang 3 Turun Tangan Amankan Pernikahan Kaesang-Erina

Nasional
Hakim Cecar Ferdy Sambo soal Main Bulu Tangkis: Keterangan Saudara Bertolak Belakang!

Hakim Cecar Ferdy Sambo soal Main Bulu Tangkis: Keterangan Saudara Bertolak Belakang!

Nasional
Penahanan Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf Dipisah

Penahanan Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf Dipisah

Nasional
Emosi Dicecar soal Andilnya dalam Penembakan Brigadir J, Sambo: Nanti Hakim yang Nilai!

Emosi Dicecar soal Andilnya dalam Penembakan Brigadir J, Sambo: Nanti Hakim yang Nilai!

Nasional
Ferdy Sambo Bersaksi di Sidang Hendra Kurniawan Hari Ini

Ferdy Sambo Bersaksi di Sidang Hendra Kurniawan Hari Ini

Nasional
Firli: Penyelidikan Formula E Tetap Jalan, Tak Terganggu Kekuasaan Mana Pun

Firli: Penyelidikan Formula E Tetap Jalan, Tak Terganggu Kekuasaan Mana Pun

Nasional
Kantor Polisi Kerap Jadi Sasaran Teror Bom, Ini Penyebabnya Menurut Deputi KSP

Kantor Polisi Kerap Jadi Sasaran Teror Bom, Ini Penyebabnya Menurut Deputi KSP

Nasional
Manifestasi Rambut Putih

Manifestasi Rambut Putih

Nasional
Firli Sebut Lukas Enembe Harus Dapat Rujukan RSPAD untuk Berobat ke Luar Negeri

Firli Sebut Lukas Enembe Harus Dapat Rujukan RSPAD untuk Berobat ke Luar Negeri

Nasional
KUHP Bahayakan Kebebasan Pers, Jurnalis Rentan Dikriminalisasi karena Buat Berita Berseri

KUHP Bahayakan Kebebasan Pers, Jurnalis Rentan Dikriminalisasi karena Buat Berita Berseri

Nasional
Bom Bunuh Diri, Lagi

Bom Bunuh Diri, Lagi

Nasional
Hakim Heran Sambo Tak Langsung Laporkan Pengakuan Pelecehan Istrinya ke Kapolres, padahal Punya Kuasa

Hakim Heran Sambo Tak Langsung Laporkan Pengakuan Pelecehan Istrinya ke Kapolres, padahal Punya Kuasa

Nasional
Bupati Bangkalan Diduga Gunakan Uang Suap untuk Survei Elektabilitas

Bupati Bangkalan Diduga Gunakan Uang Suap untuk Survei Elektabilitas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.