Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] Kurikulum Merdeka Buat Tak Ada Lagi Jurusan IPA-IPS | Indra Kenz Akan Diperiksa Polisi Terkait Kasus Binomo

Kompas.com - 12/02/2022, 08:23 WIB
Elza Astari Retaduari

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Artikel mengenai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim yang menyiapkan opsi Kurikulum Merdeka untuk sekolah SMA menjadi pemberitaan yang ramai dibaca di Kompas.com pada Jumat (11/2/2022).

Kurikulum Merdeka ini nantinya membuat tak akan ada lagi jurusan atau peminatan seperti IPA, IPS, atau Bahasa. Rencanaya kurikulum ini dapat mulai digunakan di tahun ajaran 2022/2023.

Selain itu, berita tentang Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang mempertanyakan pembelian pesawat tempur Dassault Rafale dari Perancis dan F-15 dari Amerika Serikat juga ramai dibaca.

Pemberitaan populer lainnya adalah soal Bareskrim yang akan melakukan pemeriksaan terhadap kasus dugaan penipuan aplikasi Binomo, Indra Kenz (IK).

Berikut ulasan selengkapnya:

1. Kurikulum Merdeka, Nadiem Tegaskan Tak Ada Lagi Jurusan IPA-IPS-Bahasa di SMA

Mendikbud Ristek Nadiem Makarim mengatakan, Kurikulum Merdeka atau sebelumnya disebut Kurikulum Prototipe akan memberikan otonomi dan kemerdekaan bagi siswa dan sekolah.

Nadiem mencontohkan, nantinya di sekolah SMA tidak akan ada lagi jurusan atau peminatan seperti IPA, IPS, atau Bahasa.

“Di dalam program SMA sekarang tidak ada lagi program peminatan untuk yang memiliki Kurikulum Merdeka. Ya tidak ada lagi jurusan, kejuruan atau peminatan,” kata Nadiem secara virtual, Jumat (11/2/2022).

Ia mengatakan, siswa bisa bebas memlih mata pelajaran yang diminatinya di dua tahun terakhir saat SMA.

Siswa, lanjut Nadiem, tidak lagi akan terkatagorikan dalam kelompok jurusan IPA, IPS, atau Bahasa. “Ini salah satu keputusan atau choice atau pemilihan yang bisa diberikan kemerdekaan bagi anak-anak kita yang sudah mulai masuk dalam umur dewasa untuk bisa memilih,” ucapnya.

Sekolah juga tidak akan dipaksakan untuk mengikuti kurikulum itu, namun diberi kebebasan untuk memilih kurikulum yang sesuai kesiapannya.

Selengkapnya Baca juga: Kurikulum Merdeka, Nadiem Tegaskan Tak Ada Lagi Jurusan IPA-IPS-Bahasa di SMA

2. Pertanyakan Pembelian Jet Tempur, PSI: Pak Prabowo, Apa Layak Jor-joran Sekarang?

PSI mempertanyakan kebijakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terkait pembelian pesawat tempur Dassault Rafale dari Perancis dan F-15 dari Amerika Serikat.

Juru Bicara PSI Rian Ernest mengatakan, Prabowo mesti bijak melihat prioritas belanja mengingat kondisi pandemi yang masih menjadi ancaman serta perekonommian yang belum pulih.

"Pak Prabowo Subianto, apakah layak kita jor-joran belanja pesawat tempur sekarang? Musuh kita sekarang virus, senjata yang dibutuhkan obat dan vaksin," kata Rian dalam siaran pers, Jumat (11/2/2022).

Lebih lanjut, Rian juga meminta Prabowo untuk transparan ke publik terkait pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com