Kompas.com - 12/02/2022, 08:48 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, pemerintah telah rampung menyusun Daftar Inventaris Masalah (DIM) terhadap naskah Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menurut Jaleswari, DIM ini merupakan hasil kerja kolektif dan kolaboratif banyak pihak.

"Proses ke DPR akan melibatkan semua komponen pemerintah untuk mengawal," ujar Jaleswari dalam keterangan pers pada Sabtu (12/2/2022).

Baca juga: RUU TPKS Akan Dibahas Saat Masa Reses DPR

Jaleswari menjelaskan, sebelumnya proses pembahasan RUU TPKS telah bergulir sejak 2016 dan telah dilakukan percepatan pada 2021.

Kemudian KSP pada April 2021 membentuk Gugus Tugas Percepatan Pembentukan RUU TPKS (Gugus Tugas) yang dikomandoi Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) dan berkeanggotaan perwakilan dari KSP, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Polri dan Kejaksaan Agung.

Baca juga: Wamenkumham Sebut Ada 7 Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual di RUU TPKS

“Kami (tim pemerintah) dalam melakukan konsinyering selama enam kali itu. Kami tidak saja melakukan konsultasi publik dengan masyarakat sipil dan akademisi, tapi juga kami melakukan penjaringan aspirasi dengan semua cabang kekuasaan," jelas Jaleswari.

"Mulai dari kementerian lembaga terkait di internal pemerintah, dengan Mahkamah Agung, Badan Legislasi DPR dan Lembaga-Lembaga Negara lainnya," lanjutnya.

Sebelumnya, Menteri PPPA Bintang Puspayoga mengatakan DIM RUU TPKS sudah selesai.

DIM tersebut pun sudah ditandatangani oleh Menteri PPPA, Menteri Sosial, Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Dalam Negeri pada Jumat (11/2/2022) pagi.

"Hari ini kami sampaikan bahwa DIM pemerintah atas naskah RUU TPKs yang sudah kami terima akhir bulan lalu dari DPR sudah rampung," ujar Bintang dalam konferensi pers yang ditayangkan virtual pada Jumat.

"Tadi pagi jam 9.00 WIB di Kemensetneg kami empat menteri yang ditunjuk untuk mengawal pembahasan di DPR, yakni saya sendiri Menteri PPPA, MenkumHAM Yasonna Laoly, Mensos Tri Rismaharini dan Menteri dalam negeri Tito Karnavian bersama-sama telah membubuhkan paraf persetujuan terhadap DIM RUU TPKS," jelasnya.

Baca juga: Menteri PPPA: DIM RUU TPKS Sudah Selesai dan Disetujui Pemerintah

Bintang lantas menekankan mengapa RUU TPKS harus cepat dituntaskan. Menurutnya, pemerintah menyadari kebutuhan aturan untuk menangani kasus-kasus kekerasan seksual saat ini sangat mendesak.

Jika merujuk sejumlah hasil survei, baik survei pengalaman hidup perempuan nasional, demikian juga survei pengalaman hidup anak dan remaja 2021, kemudian merujuk kepada laporan yang diterima KemenPPPA, laporan yang ditangani Komnas Perempaun dan KPAI menunjukkan angka kekerasan seksual di Indonesia tinggi.

"Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak masih sangat tinggi. Sehingga ini dapat mengancam kualitas sumber daya bangsa dan memberi dampak luar biasa kepada fisik dan psikis," tutur Bintang. 

"Maka RUU ini tidak dapat ditunda lagi. Secara dasar penyusunan pun telah penuhi syarat-syarat. Baik dari syarat filosofi, ideologis, yuridis dan sosiologis," tambahnya.

Baca juga: Wamenkumham: Saya Jamin RUU TPKS Tak Overlap dengan Aturan Lain

Sebagaimana diketahui, dalam sidang paripurna pada 18 Januari 2022, DPR mengesahkan RUU TPKS menjadi hak inisiatif DPR.

RUU usulan inisiatif DPR tersebut, kemudian diserahkan kepada presiden untuk diterbitkannya surat presiden (surpres).

Sesuai perundang-undangan, presiden memiliki waktu maksimal 60 hari untuk mengirim surpres ke DPR berikut DIM, terhitung sejak RUU TPKS disahkan menjadi hak inisiatif DPR. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Puan Apresiasi Dukungan UEA dan Australia terhadap Proyek IKN Nusantara

Puan Apresiasi Dukungan UEA dan Australia terhadap Proyek IKN Nusantara

Nasional
Presiden Jokowi Tak Salami Kapolri, Ini Penjelasan Istana

Presiden Jokowi Tak Salami Kapolri, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Presiden Jokowi Tak Salami Kapolri di HUT TNI, Ada Apa?

Presiden Jokowi Tak Salami Kapolri di HUT TNI, Ada Apa?

Nasional
Usung Anies Jadi Capres, Nasdem Disebut Berpotensi Ditinggal Pemilih

Usung Anies Jadi Capres, Nasdem Disebut Berpotensi Ditinggal Pemilih

Nasional
BPOM Temukan 718.791 Vitamin Ilegal Dijual di Online Shop Selama Pandemi Covid-19

BPOM Temukan 718.791 Vitamin Ilegal Dijual di Online Shop Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Kemenkes: Satu dari Tiga Penderita Diabetes Berisiko Terkena Retinopathy

Kemenkes: Satu dari Tiga Penderita Diabetes Berisiko Terkena Retinopathy

Nasional
Waketum: Nasdem Semakin Besar Setelah Deklarasi Anies Capres, Puluhan Ribu Orang Masuk Partai Setiap Hari

Waketum: Nasdem Semakin Besar Setelah Deklarasi Anies Capres, Puluhan Ribu Orang Masuk Partai Setiap Hari

Nasional
Bawaslu Tegur KPU secara Tertulis karena Verifikasi Keanggotaan Parpol lewat Video Call

Bawaslu Tegur KPU secara Tertulis karena Verifikasi Keanggotaan Parpol lewat Video Call

Nasional
Bertemu Ketua DPR Inggris Raya, Gus Muhaimin: Beliau Sangat Kagum dengan Indonesia

Bertemu Ketua DPR Inggris Raya, Gus Muhaimin: Beliau Sangat Kagum dengan Indonesia

Nasional
Bumi Hadapi Krisis Iklim, Fadli Zon Ajak Parlemen Anggota G20 Perkuat Multilateralisme

Bumi Hadapi Krisis Iklim, Fadli Zon Ajak Parlemen Anggota G20 Perkuat Multilateralisme

Nasional
Bawaslu: KPU Langgar Administrasi di 10 Provinsi karena Verifikasi Pakai 'Video Call'

Bawaslu: KPU Langgar Administrasi di 10 Provinsi karena Verifikasi Pakai "Video Call"

Nasional
Tinjau Lokasi Penunjang KTT G20, Jokowi: Semuanya Hampir Sudah Siap

Tinjau Lokasi Penunjang KTT G20, Jokowi: Semuanya Hampir Sudah Siap

Nasional
Prajurit TNI Tendang Suporter Akan Tetap Diproses Hukum meski Telah Minta Maaf

Prajurit TNI Tendang Suporter Akan Tetap Diproses Hukum meski Telah Minta Maaf

Nasional
Kembali Disentil Bambang Pacul, Ganjar Dinilai Belum Patuh pada Agenda Pencapresan PDI-P

Kembali Disentil Bambang Pacul, Ganjar Dinilai Belum Patuh pada Agenda Pencapresan PDI-P

Nasional
Fadli Zon Kenang Saat Gerindra Mati-matian Dukung Anies Jadi Gubernur DKI Jakarta

Fadli Zon Kenang Saat Gerindra Mati-matian Dukung Anies Jadi Gubernur DKI Jakarta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.