Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KSP Dorong Pendidikan Vokasi Perluas Jaringan dengan Industri

Kompas.com - 11/11/2021, 11:54 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Fadjar Dwi Wishnuwardhani mengatakan, pendidikan vokasi harus mewujudkan visi besar Presiden Joko Widodo.

Yakni memastikan keterserapan tenaga kerja serta mendorong link and match dengan dunia usaha.

"Untuk mewujudkan visi tersebut KSP terus mendorong agar program pelatihan yang sudah disediakan dapat dikembangkan lebih lanjut dengan pembuatan MoU sebanyak mungkin antara pemerintah dan industri, " ujar Fadjar saat berkunjung ke Balai Latihan Kerja (BLK) Kendari, Kamis (11/11/2021) sebagaimana dilansir dari siaran pers KSP.

Baca juga: Siapkan Perpres, Pemerintah Akan Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Terbangunnya link and match antara program vokasi dan industri, akan menghasilkan lulusan yang handal dan sesuai dengan kebutuhan industri.

Sehingga nantinya bisa sesuai dengan outcome yang diharapkan dari program vokasi.

"Karena industri bisa lebih banyak menyerap tenaga kerja hasil pelatihan di BLK," tutur Fadjar.

Dalam kesempatan itu, Fadjar juga mengapresiasi pelaksanaan Skill Development Center (SDC) di Kendari yang sudah berjalan baik.

Meski demikian, program yang sudah berjalan sejak 2019 tersebut masih butuh banyak dukungan dari pemerintah daerah setempat.

"Kordinasi dan komunikasi antar OPD perlu ditingkatkan agar SCD bisa lebih ditingkatkan. Selain itu juga perlu alokasi anggaran dan payung hukum yang jelas," tambahnya.

Sebelumnya, pada rapat terbatas di Istana Negara pada 2019 lalu, Presiden Jokowi mengingatkan jajarannya untuk terus menggenjot pembangunan sumber daya manusia (SDM) lewat pendidikan dan vokasi.

Jokowi menegaskan bahwa pembangunan SDM ini sangat penting, apalagi Indonesia akan memasuki bonus demografi pada 2030 nanti.

Baca juga: Pemerintah Perbanyak Pendidikan Vokasi, Targetkan Penambahan Politeknik

Bonus demografi merupakan keadaan di mana jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk non produktif (usia di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun).

Jokowi berharap pendidikan dan pelatihan vokasi ini secara konkret bisa melahirkan SDM yang berkualitas dan siap bersaing.

"Sekali lagi kita ingin sebuah hal yang konkret, betul-betul pelatihan itu menghasilkan SDM yang keliatan ter-upgrade betul skill-nya. Dan anggaran yang kita keluarkan betul-betul bisa bermanfaat yang konkret," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com