Siapkan Perpres, Pemerintah Akan Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Kompas.com - 01/10/2021, 11:53 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy dan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Erzaldi Rosman di kampus Muhammadiyah, Sabtu (25/9/2021). KOMPAS.COM/HERU DAHNURMenko PMK Muhadjir Effendy dan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Erzaldi Rosman di kampus Muhammadiyah, Sabtu (25/9/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan merevitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi dengan menerbitkan Peraturan Presiden tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (Perpres RPPV) yang saat ini masih berupa rancangan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan vokasi sehingga dapat mewujudkan sumber daya manusia yang unggul.

"Dengan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi tersebut, kualitas pendidikan vokasi bisa meningkat," kata Muhadjir, dikutip dari siaran pers, Jumat (1/10/2021).

Baca juga: Menko PMK Pastikan Pemerintah Beri Beasiswa Siswa dan Mahasiswa Atlet PON Berprestasi

Muhadjir mengatakan, kementerian dan lembaga akan bergotong royong untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang salah satunya melalui revitalisasi tersebut.

Pasalnya, selama ini pendidikan dan pelatihan vokasi tersebar dan dikelola banyak kementerian dan lembaga sehingga perlu disinergikan.

"Dengan jiwa gotong royong, diharapkan bisa menjadi bagian upaya meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang menjadi misi Presiden Joko Widodo," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Di dalam rancangan perpres, kata Muhadjir, diatur tentang pendidikan vokasi sebagai tanggung jawab Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), sedangkan pelatihan vokasi menjadi tanggung jawab Menteri Tenaga Kerja (Menaker).

Baca juga: Rapat Pelaksanaan PON XX Papua, Menko PMK Ingatkan untuk Antisipasi Kerumunan Penonton

Rancangan perpres tersebut bertujuan untuk mengorkestrasi kementerian dan lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan vokasi.

"Agar penyediaan SDM terampil berjalan lebih cepat, masif dan terarah, Presiden menginginkan agar Perguruan Tinggi Kementerian Lain (PTKL) atau dikenal sebagai perguruan tinggi kedinasan agar diorkestrasikan oleh Kemendikbudristek," kata Muhadjir.

Saat ini, terdapat 159 PTKL di 17 kementerian dan lembaga yang 90 persen di antaranya merupakan pendidikan vokasi.

Dengan demikian, PTKL tersebut sangat berpotensi menyiapkan bonus demografi menjadi SDM yang kompeten dan berdaya saing.

"Diharapkan adanya Perpres RPPV ini kementerian dan lembaga yang memiliki perguruan tinggi dan sekolah kedinasan diwajibkan berkontribusi dalam beberapa hal," kata dia.

Kontribusi itu antara lain penyelarasan kurikulum, membuka akses magang bagi siswa atau mahasiswa, penyediaan sarana dan prasarana, SDM di perguruan tinggi, dan sekolah vokasi di bawah Kemendikbudristek.

Baca juga: Peringati Kesaktian Pancasila, Nadiem Singgung Ketimpangan Geografis dan Sosiologis di Pendidikan

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berbisik, Lulung Ucapkan Terima Kasih ke Zulkifli Hasan yang Menjenguknya

Berbisik, Lulung Ucapkan Terima Kasih ke Zulkifli Hasan yang Menjenguknya

Nasional
Antisipasi Nataru dan Ancaman Varian Omicron, Satgas Minta 6 Indikator Ini Harus Dimonitor

Antisipasi Nataru dan Ancaman Varian Omicron, Satgas Minta 6 Indikator Ini Harus Dimonitor

Nasional
Pemerintah Berupaya Tingkatkan Kewirausahaan di Kalangan Generasi Muda

Pemerintah Berupaya Tingkatkan Kewirausahaan di Kalangan Generasi Muda

Nasional
Ketua Komisi I Tak Tahu Hillary Lasut Minta Ajudan dari TNI

Ketua Komisi I Tak Tahu Hillary Lasut Minta Ajudan dari TNI

Nasional
Ridwan Kamil Percaya Diri Masuk Parpol, Pengamat: Elektabilitasnya Masih Standar

Ridwan Kamil Percaya Diri Masuk Parpol, Pengamat: Elektabilitasnya Masih Standar

Nasional
Cegah Penularan Lebih Dini, Satgas Covid-19 Gencarkan 4 Tahap Penelusuran Kontak

Cegah Penularan Lebih Dini, Satgas Covid-19 Gencarkan 4 Tahap Penelusuran Kontak

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Kepala Daerah Segera Menindaklanjuti Inmendagri Nomor 63 dan 64

Satgas Covid-19 Minta Kepala Daerah Segera Menindaklanjuti Inmendagri Nomor 63 dan 64

Nasional
Waspada Omicron, Pemerintah Perketat Testing dan Tracing Pelaku Perjalanan Internasional

Waspada Omicron, Pemerintah Perketat Testing dan Tracing Pelaku Perjalanan Internasional

Nasional
Jokowi ke Kapolri: Hati-hati Kapoldamu, kalau Kasus Covid-19 Naik, Saya Perintah Ganti

Jokowi ke Kapolri: Hati-hati Kapoldamu, kalau Kasus Covid-19 Naik, Saya Perintah Ganti

Nasional
Jika Gabung Parpol, Ridwan Kamil Dinilai Tak Otomatis Jadi Capres

Jika Gabung Parpol, Ridwan Kamil Dinilai Tak Otomatis Jadi Capres

Nasional
Anggota DPR Hillary Lasut Minta Ajudan dari TNI, Dudung: Tidak Akan Saya Penuhi

Anggota DPR Hillary Lasut Minta Ajudan dari TNI, Dudung: Tidak Akan Saya Penuhi

Nasional
Sidak ke Terminal BBM di Bali, Jokowi: Bagaimana Stok BBM?

Sidak ke Terminal BBM di Bali, Jokowi: Bagaimana Stok BBM?

Nasional
Masyarakat Diharapkan Bantu Beri Informasi Rekam Jejak Bakal Calon Anggota KPU-Bawaslu

Masyarakat Diharapkan Bantu Beri Informasi Rekam Jejak Bakal Calon Anggota KPU-Bawaslu

Nasional
Menteri PPPA Dorong Peningkatan Akses Fasilitas Kesehatan bagi Perempuan dan Anak

Menteri PPPA Dorong Peningkatan Akses Fasilitas Kesehatan bagi Perempuan dan Anak

Nasional
Kapolda-Kapolres Diminta Bisa Redam Isu di Wilayah, Cegah Peristiwa Jadi Berita Viral

Kapolda-Kapolres Diminta Bisa Redam Isu di Wilayah, Cegah Peristiwa Jadi Berita Viral

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.