Survei Litbang Kompas soal Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pemberantasan KKN Mendesak Diselesaikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Litbang Kompas tentang satu tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin memperlihatkan bahwa pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) jadi salah satu persoalan bidang penegakan hukum yang paling mendesak diselesaikan.

Ada 41,4 persen responden yang menjawab soal pemberantasan KKN.

Disusul soal penegakan hukum berkeadilan sebanyak 28,4 persen, penuntasan kasus pelanggaran HAM 18,5 persen, dan sinergi lembaga penegakan hukum 8,5 persen.

Sementara itu, sebanyak 3,2 persen responden menyatakan tidak tahu.

Baca juga: Setahun Jokowi-Ma’ruf, Pimpinan Komisi III Soroti Kinerja Pemberantasan Narkoba

Litbang Kompas juga menanyakan persoalan bidang politik keamanan yang paling mendesak diselesaikan pemerintah.

Sebanyak 33,5 persen menjawab soal kebebasan berpendapat, 20,6 persen soal polemik pembentukan UU, dan 15,5 persen soal sinergi lembaga pemerintah.

Kemudian, 10,2 persen soal konflik antarkelompok, 9,6 persen soal keamanan di perbatasan negara, dan 3,4 persen soal gerakan separatis dan terorisme.

Sebanyak 7,25 persen responden menyatakan tidak tahu.

Secara umum, 46,3 persen responden menyatakan tidak puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf selama satu tahun terakhir.

Baca juga: Survei Litbang Kompas Setahun Jokowi-Maruf: 46,3 Persen Tak Puas, 39,7 Persen Puas

Kemudian, sebanyak 39,7 persen puas, 6,2 persen sangat tidak puas, 5,5 persen sangat puas, dan 2,3 persen tidak tahu.

Survei diselenggarakan dengan wawancara telepon pada 14-16 Oktober 2020 terhadap 529 responden di 80 kota/kabupaten di 34 provinsi.

Jumlah responden ditentukan secara proporsional dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan nirpencuplikan penelitian (margin of error) 4,3 persen.