Banyak Aduan ke Komnas HAM, Pemda Diminta Lakukan Pemerintahan Berperspektif Hak Asasi

Kompas.com - 20/10/2020, 14:15 WIB
Komisioner Komnas HAM, Amiruddin, dalam konferensi persnya di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOKomisioner Komnas HAM, Amiruddin, dalam konferensi persnya di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Amiruddin Al Rahab menyebutkan, setiap tahun pihaknya menerima banyak aduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Sebagian besar laporan yang masuk ke Komnas HAM bahkan berkaitan dengan keluhan pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia oleh pemda.

"Kami merefleksikan bahwa setiap tahun Komnas HAM menerima banyak complain dari masyarakat yang sebagian besarnya berkait dengan penyelenggaraan pemerintahan di daerah," kata Amiruddin dalam sebuah diskusi daring, Selasa (20/10/2020).

Baca juga: Komnas HAM Surati Kapolda Sulsel, Kecam Salah Tangkap dan Penganiayaan Dosen di Makassar

Hal ini menjadi perhatian Komnas HAM. Apalagi, dengan adanya otonomi daerah, peran pemda menjadi semakin luas.

Seharusnya, kata Amiruddin, dengan kewenangan yang luas itu pemerintahan di daerah diselenggarakan dengan perspektif HAM.

"Di mana otonomi daerah telah memberi ruang pada pemerintah-pemerintah daerah terutama kepala daerah untuk merancang dan menjalankan pembangunan dan pelayanan publik serta perlindungan hak asasi manusia kepada daerah," ujarnya.

Dengan adanya catatan tersebut, Komnas HAM meminta calon kepala daerah yang tengah berkompetisi di Pilkada 2020 untuk menyampaikan program dan gagasan yang berperspektif hak asasi manusia.

Baca juga: Kecam Penganiayaan Aparat di NTT, Komnas HAM Kirim Surat Protes ke Gubernur

Hal ini dinilai penting untuk memastikan bahwa pemilih memberikan suara mereka kepada calon pemimpin yang akan memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi sebagai manusia.

"Sehingga para pemilih punya keyakinan bahwa dia dalam lima tahun ke depan setelah Pilkada hak asasi manusia para pemiluh ini bisa dilindungi dan dipenuhi oleh pemerintah daerah," kata Amiruddin.

Selain itu, lantaran Pilkada tahun ini digelar di tengah pandemi Covid-19, Amiruddin mengingatkan agar calon kepala daerah ikut melindungi hak asasi pemilih dalam hal kesehatan.

Peserta Pilkada 2020 diminta untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan selama tahapan pemilihan berlangsung.

Baca juga: Setahun Jokowi-Maruf: Pilkada Tetap Digelar di Tengah Pandemi Covid-19

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Antisipasi Lonjakan Kasus, Pemprov Jabar Diminta Perbanyak Tes Covid-19

Antisipasi Lonjakan Kasus, Pemprov Jabar Diminta Perbanyak Tes Covid-19

Nasional
Kecam Serangan Israel, Ketua DPR Serukan Pemberian Bantuan untuk Palestina

Kecam Serangan Israel, Ketua DPR Serukan Pemberian Bantuan untuk Palestina

Nasional
Tragedi Kerusuhan Mei 1998, Kisah Pilu Maria Sanu...

Tragedi Kerusuhan Mei 1998, Kisah Pilu Maria Sanu...

Nasional
Hari Ini, 3,6 Juta Orang Diperkirakan Balik dari Mudik, Ini Skenario Cegah Lonjakan Angka Covid-19

Hari Ini, 3,6 Juta Orang Diperkirakan Balik dari Mudik, Ini Skenario Cegah Lonjakan Angka Covid-19

Nasional
Buntut Kasus Antigen Bekas, Erick Thohir Pecat Seluruh Direksi Kimia Farma Diagnostika

Buntut Kasus Antigen Bekas, Erick Thohir Pecat Seluruh Direksi Kimia Farma Diagnostika

Nasional
Belum Ada Keputusan soal 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK, KPK: Seluruh Pegawai Aset Lembaga

Belum Ada Keputusan soal 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK, KPK: Seluruh Pegawai Aset Lembaga

Nasional
KPK Sebut Pembebastugasan 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK Tak Akan Ganggu Kinerja

KPK Sebut Pembebastugasan 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK Tak Akan Ganggu Kinerja

Nasional
Tambah 5 di 3 Negera, Total 4.601 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Tambah 5 di 3 Negera, Total 4.601 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Jokowi: Agresi Israel terhadap Palestina Harus Dihentikan

Jokowi: Agresi Israel terhadap Palestina Harus Dihentikan

Nasional
Kasus Covid-19 Terus Bertambah dan Antisipasi Penularan Corona Saat Arus Balik

Kasus Covid-19 Terus Bertambah dan Antisipasi Penularan Corona Saat Arus Balik

Nasional
Kecam Agresi Militer Israel, Jokowi Bahas Nasib Palestina Bersama Pemimpin Sejumlah Negara

Kecam Agresi Militer Israel, Jokowi Bahas Nasib Palestina Bersama Pemimpin Sejumlah Negara

Nasional
Partai Ummat Sebut Tindakan Israel pada Palestina Tak Bisa Ditoleransi

Partai Ummat Sebut Tindakan Israel pada Palestina Tak Bisa Ditoleransi

Nasional
Pemerintah Sebut Ada 1,5 Juta Orang Memaksa Mudik di Masa Pelarangan

Pemerintah Sebut Ada 1,5 Juta Orang Memaksa Mudik di Masa Pelarangan

Nasional
UPDATE: Sebaran 2.385 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jabar dengan 723

UPDATE: Sebaran 2.385 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jabar dengan 723

Nasional
Kritik Kerumunan Ancol, PSI Nilai Survei Anies untuk Pilpres Akan Turun

Kritik Kerumunan Ancol, PSI Nilai Survei Anies untuk Pilpres Akan Turun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X