Banyak Aduan ke Komnas HAM, Pemda Diminta Lakukan Pemerintahan Berperspektif Hak Asasi

Kompas.com - 20/10/2020, 14:15 WIB
Komisioner Komnas HAM, Amiruddin, dalam konferensi persnya di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOKomisioner Komnas HAM, Amiruddin, dalam konferensi persnya di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Amiruddin Al Rahab menyebutkan, setiap tahun pihaknya menerima banyak aduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Sebagian besar laporan yang masuk ke Komnas HAM bahkan berkaitan dengan keluhan pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia oleh pemda.

"Kami merefleksikan bahwa setiap tahun Komnas HAM menerima banyak complain dari masyarakat yang sebagian besarnya berkait dengan penyelenggaraan pemerintahan di daerah," kata Amiruddin dalam sebuah diskusi daring, Selasa (20/10/2020).

Baca juga: Komnas HAM Surati Kapolda Sulsel, Kecam Salah Tangkap dan Penganiayaan Dosen di Makassar

Hal ini menjadi perhatian Komnas HAM. Apalagi, dengan adanya otonomi daerah, peran pemda menjadi semakin luas.

Seharusnya, kata Amiruddin, dengan kewenangan yang luas itu pemerintahan di daerah diselenggarakan dengan perspektif HAM.

"Di mana otonomi daerah telah memberi ruang pada pemerintah-pemerintah daerah terutama kepala daerah untuk merancang dan menjalankan pembangunan dan pelayanan publik serta perlindungan hak asasi manusia kepada daerah," ujarnya.

Dengan adanya catatan tersebut, Komnas HAM meminta calon kepala daerah yang tengah berkompetisi di Pilkada 2020 untuk menyampaikan program dan gagasan yang berperspektif hak asasi manusia.

Baca juga: Kecam Penganiayaan Aparat di NTT, Komnas HAM Kirim Surat Protes ke Gubernur

Hal ini dinilai penting untuk memastikan bahwa pemilih memberikan suara mereka kepada calon pemimpin yang akan memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi sebagai manusia.

"Sehingga para pemilih punya keyakinan bahwa dia dalam lima tahun ke depan setelah Pilkada hak asasi manusia para pemiluh ini bisa dilindungi dan dipenuhi oleh pemerintah daerah," kata Amiruddin.

Selain itu, lantaran Pilkada tahun ini digelar di tengah pandemi Covid-19, Amiruddin mengingatkan agar calon kepala daerah ikut melindungi hak asasi pemilih dalam hal kesehatan.

Peserta Pilkada 2020 diminta untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan selama tahapan pemilihan berlangsung.

Baca juga: Setahun Jokowi-Maruf: Pilkada Tetap Digelar di Tengah Pandemi Covid-19

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Calon Kapolri Listyo Sigit: Tidak Ada Agama yang Mengajarkan Terorisme

Calon Kapolri Listyo Sigit: Tidak Ada Agama yang Mengajarkan Terorisme

Nasional
Airlangga Hartarto yang Terungkap Pernah Terinfeksi Covid-19...

Airlangga Hartarto yang Terungkap Pernah Terinfeksi Covid-19...

Nasional
Kepada Listyo Sigit, Benny K Harman: Jangan Hanya Tajam ke Kami yang di Luar Pemerintahan

Kepada Listyo Sigit, Benny K Harman: Jangan Hanya Tajam ke Kami yang di Luar Pemerintahan

Nasional
Kepada Listyo Sigit, Anggota Komisi III Pertanyakan Polri Tak Bisa Buru 11 Teroris di Poso

Kepada Listyo Sigit, Anggota Komisi III Pertanyakan Polri Tak Bisa Buru 11 Teroris di Poso

Nasional
Kasus Hate Speech, Calon Kapolri Listyo Sigit: Kalau Biasa, Minta Maaf Selesai, tapi...

Kasus Hate Speech, Calon Kapolri Listyo Sigit: Kalau Biasa, Minta Maaf Selesai, tapi...

Nasional
Penanganan Kasus Korupsi, Calon Kapolri Listyo Sigit Siap Kerja Sama dengan KPK dan Kejaksaan

Penanganan Kasus Korupsi, Calon Kapolri Listyo Sigit Siap Kerja Sama dengan KPK dan Kejaksaan

Nasional
PP 3/2021 Terbit, Presiden Dapat Mobilisasi Warga Negara dalam Keadaan Perang

PP 3/2021 Terbit, Presiden Dapat Mobilisasi Warga Negara dalam Keadaan Perang

Nasional
Hari ke-12, Basarnas Fokus Cari CVR Sriwijaya Air SJ 182 di Bawah Air

Hari ke-12, Basarnas Fokus Cari CVR Sriwijaya Air SJ 182 di Bawah Air

Nasional
Kemendagri Imbau Pemda Kurangi Pengadaan Rapid Test Antibodi

Kemendagri Imbau Pemda Kurangi Pengadaan Rapid Test Antibodi

Nasional
Selain Bisa Pakai Bahasa Asing, Ini Prinsip Penamaan Pulau, Laut, Gunung, dan Rupabumi Lain

Selain Bisa Pakai Bahasa Asing, Ini Prinsip Penamaan Pulau, Laut, Gunung, dan Rupabumi Lain

Nasional
Calon Kapolri Ingin Ciptakan Kesetaraan Layanan Kesehatan Bagi Personel Polri di Daerah Terpencil

Calon Kapolri Ingin Ciptakan Kesetaraan Layanan Kesehatan Bagi Personel Polri di Daerah Terpencil

Nasional
'Kita yang Menderita Terpaksa Mengungsi, Eh Kita Juga Keliling Cari Bantuan'

"Kita yang Menderita Terpaksa Mengungsi, Eh Kita Juga Keliling Cari Bantuan"

Nasional
Anggota DPR: Paparan Listyo Sigit Seolah Ingin Merevolusi Polri

Anggota DPR: Paparan Listyo Sigit Seolah Ingin Merevolusi Polri

Nasional
Komjen Listyo Sigit Sebut Akan Tindak Lanjuti Rekomendasi Komnas HAM soal Penembakan FPI

Komjen Listyo Sigit Sebut Akan Tindak Lanjuti Rekomendasi Komnas HAM soal Penembakan FPI

Nasional
Calon Kapolri Listyo Sigit: Penegakan Hukum Harus Memenuhi Rasa Keadilan

Calon Kapolri Listyo Sigit: Penegakan Hukum Harus Memenuhi Rasa Keadilan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X