Setahun Jokowi-Ma’ruf, Pimpinan Komisi III Soroti Kinerja Pemberantasan Narkoba

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menilai, kinerja kepolisian cukup baik di tahun pertama pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Terutama, dalam hal pemberantasan praktik penyalahgunaan narkoba di tengah masyarakat.

Menurut Sahroni, dalam beberapa waktu terakhir, aparat kepolisian banyak mengungkap kasus peredaran narkoba baik yang dilakukan sindikat dalam negeri maupun internasional. Capaian itu, sebut dia, cukup positif bila melihat saat ini Indonesia tengah menghadapi pandemi Covid-19.

“Ini membuktikan bahwa kepolisian dan pemerintah tidak main-main soal narkoba,” kata Sahroni dalam keterangan tertulis, Senin (19/10/2020), seperti dilansir dari Antara.

Baca juga: Setahun Wapres Maruf Amin: Fokus Ekonomi Syariah dan Stunting, Apa Saja Hasilnya?

Salah satu kasus yang cukup menyita perhatian yaitu ditangkapnya TSD alias Narji, kurir sabu dari jaringan internasional Malaysia-Medan-Pekanbaru-Jakarta-Surabaya-Banjarmasin pada 11 September lalu.

Dilansir dari Tribunnews, dari tangan Narji, petugas berhasil menyita sabu seberat 40 kilogram yang disimpan di dua tempat terpisah yaitu Hotel Cordela dan Hotel Swissbell, Medan, Sumatera Utara.

Sebelumnya pada awal Juni 2020, Bareskrim Polri menggerebek sebuah rumah elit di wilayah Sukaraja, Sukabumi, Jawa Barat. Dari hasil penggerebekan, petugas mengamankan narkoba jenis sabu lebih dari 400 kilogram.

“Modus mereka dengan melakukan transaksi ship to ship. Lalu diturunkan ke kapal nelayan melalui Pelabuhan Ratu di Sukabumi,” ungkap Kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo, pada 6 Juni 2020, seperti dilansir dari Kompas.tv.

Baca juga: Setahun Jokowi-Maruf, PDI-P: Pandemi Covid-19 Tantangan Berat yang Tak Terbayangkan

Situasi keamanan terjaga

Selain pemberantasan narkoba, dalam hal menjaga situasi keamanan di dalam negeri, menurut Sahroni, kinerja kepolisian juga cukup baik.

“Ini tentunya sangat kita apresiasi, karena di negara lain adanya pandemi bikin kriminalitas dan kejahatan meningkat tajam,” kata dia.

“Namun di Indonesia, kepolisian berhasil menjaga keamanan hingga situasi tetap kondusif,” imbuh Sahroni.

Meski demikian, ia tak menampik bila ada sejumlah aturan terkait hukum dan hak asasi manusia yang menuai kontroversi dan kritikan publik. Dinamika itu, menurut dia, adalah sesuatu yang cukup wajar di dalam negara yang menganut sistem demokrasi.

“Dalam demokrasi, kritik dan masukan untuk pemerintah itu hal yang normal dan justru harus kita hargai,” ucap Sahroni.