Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkes Terawan: Vaksin Merah Putih Diperkirakan Siap pada 2022

Kompas.com - 15/10/2020, 07:16 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto mengatakan, vaksin Merah Putih buatan Indonesia diperkirakan baru siap pada 2022.

Sambil menanti vaksin tersebut siap, pemerintah bekerja sama dengan China dan Inggris dalam mendapatkan kandidat vaksin Covid-19.

Kandidat vaksin yang dimaksud yakni Sinovac (China), Sinopharm (China), dan AstraZeneca (Inggris).

“Sambil menunggu vaksin Merah Putih yang diperkirakan baru akan siap pada awal 2022, kita manfaatkan kerja sama dengan China dan Inggris," ujar Terawan, dikutip dari siaran pers di laman resmi Kemenkes, Kamis (15/10/2020).

Baca juga: Erick Thohir: Vaksin Merah Putih Mulai Diproduksi 2022

"Karena vaksin ini perlu dua kali suntik, maka kita perlu atur prioritas pemberian vaksin. Kita prioritaskan dahulu pada tenaga kesehatan garda terdepan,” jelasnya.

Dia melanjutkan, pemerintah menargetkan vaksin dari China dan Inggris dapat memenuhi cakupan minimal 70 persen populasi masyarakat Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga menggandeng organisasi/aliansi internasional, yaitu Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) dan Global Alliance for Vaccine and Immunization (GAVI).

Nantinya, kandidat vaksin dari organisasi/aliansi internasional CEPI dan GAVI akan menjamin akses vaksin terhadap 20 persen populasi Indonesia.

Sementara itu, apabila nanti vaksin Merah Putih telah siap, diharapkan bisa memenuhi kekurangan kebutuhan vaksin di Indonesia.

Baca juga: Menristek Sebut Uji Klinis Vaksin Merah Putih Dimulai Januari 2021

Lebih lanjut Terawan menjelaskan, Kemenkes menyusun dua Rancangan Permenkes (RPMK), yakni tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Imunisasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

"RPMK dibahas baik internal lintas program dan lintas sektor dengan melibatkan institusi penting dalam proses pengadaan antara lain LKPP, BPKP, KPK," tambah Terawan.

Sementara itu, dalam kunjungan kerja ke London, Sekretariat Jenderal Kemenkes menandatangani Letter of Intent (LoI) antara Kemenkes dan AstraZeneca tentang kerja sama pengadaan vaksin.

Indonesia menyatakan minat terhadap kandidat vaksin dari AstraZeneca untuk pengadaan sebesar 100 juta dosis pada 2021.

Sekretaris Jenderal Kemenkes Oscar Primadi mengatakan, Pemerintah Indonesia bersyukur dapat membuka hubungan yang konstruktif dengan AstraZeneca mengenai pembelian kandidat vaksin yang saat ini sedang dikembangkan oleh Oxford University dan AstraZeneca sebagai salah satu kandidat vaksin Covid-19 WHO.

"Dengan penandatanganan perjanjian ini, Kemenkes dan AstraZeneca berniat untuk menuntaskan perjanjian pembelian di muka pada akhir Oktober 2020 sehingga kami dapat memberikan akses vaksin Covid-19 kepada seluruh masyarakat Indonesia,” katanya.

Baca juga: Menristek Optimistis Vaksin Merah Putih Mulai Uji Klinis pada Awal 2021

Oscar melanjutkan, proses pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi memerlukan kehati-hatian dan penanganan yang betul-betul teliti. Terlebih lagi, perubahan virus juga harus selalu diamati.

"Pemerintah dalam upaya pengadaan vaksin benar-benar mempertimbangkan faktor keamanan vaksin, terutama dalam proses uji klinis vaksin," tutur Oscar.

"Memang vaksin bukanlah jalan keluar yang terbaik, tetapi upaya mendatangkan vaksin merupakan upaya terbaik pemerintah untuk melindungi dan menyehatkan masyarakat," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com