Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Komisi II Minta Mendagri Libatkan Polisi Kawal Tahapan Pilkada

Kompas.com - 10/09/2020, 18:03 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II dari Fraksi PDI-P Junimart Girsang mengatakan, penerapan protokol kesehatan Covid-19 dalam tahapan Pilkada 2020 sulit dilakukan masyarakat di daerah karena kurangnya kesadaran atas bahaya Covid-19.

Oleh karena itu, ia meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melibatkan kepolisian untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan pada Pilkada 2020.

"Hanya polisi yang bisa pak (mengawasi penerapan protokol kesehatan Covid-19). Mungkin kalau KPU yang minta ke polisi ya tidak ada tekanan, tidak merasa terbeban. Tetapi ketika Pak Mendagri Jenderal Tito ini telepon kapolda, kapolda perintah kepada kapolres-kapolres, maka ini bisa berjalan secara mantap," kata Junimart dalam rapat Komisi II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/9/2020).

Baca juga: Ketua KPU Gresik Positif Covid-19, Tahapan Pilkada Dipastikan Tidak Terganggu

Junimart menceritakan saat dirinya berada di daerah Karo, Sumatera Utara bertepatan dengan tahapan pendaftaran bakal calon kepala daerah ke KPUD.

Saat itu, kata Junimart, ada aparat kepolisian yang berada di lokasi pendaftaran, tetapi tidak mengawasi terjadinya kerumuman warga di KPUD.

"Kerumunan itu mereka (polisi) nikmati juga pak. Bahkan mereka ikut berkerumun. Artinya apa, tidak ada sosialisasi kepada Polri. Bagaimana caranya mereka ikut serta di dalam penjagaan social distancing, masker, pokoknya protokol Covid-19," ujar dia. 

Berdasarkan hal tersebut, Junimart meminta Mendagri berkoordinasi dengan kapolda seluruh Indonesia untuk ikut melakukan pengawasan selama pilkada.

Baca juga: UPDATE 10 September: Pasien Positif Covid-19 di DKI Bertambah 1.450, Rekor Tertinggi Jakarta

Ia mengingatkan, jika pelaksanaan pilkada menjadi klaster baru Covid-19, Mendagri bisa disalahkan banyak pihak.

"Harapan kami supaya dilakukan koordinasi komunikasi kepada Polda seluruh Indonesia," ucap dia. 

"Terus terang pak mendagri, kalau pilkada ini terpapar, maka mendagri akan disalahkan," kata dia. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com