Pemeriksaan BPK Rupanya Sering Digunakan untuk Memeras Kepala Daerah

Kompas.com - 10/09/2020, 17:05 WIB
Anggota BPK RI Achsanul Qosasi. KOMPAS.com/TAUFIQURRAHMANAnggota BPK RI Achsanul Qosasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) Achsanul Qosasi mengungkapkan hasil pemeriksaan BPK kerap kali disalahgunakan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab.

Achsanul Qosasi mengatakan bahwa BPK sering menerima laporan hasil pemeriksaan BPK dijadikan alat untuk memeras kepala daerah.

"Berkali-kali kami sudah mendapatkan komplain dari beberapa pihak karena hasil pemeriksaan itu digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Misalnya digunakan untuk memeras kepala daerah," kata Achsanul dalam sebuah diskusi, Kamis (10/9/2020).

Baca juga: Kepada Jokowi, Ketua BPK Sampaikan Masalah Keuangan Penanganan Covid-19

Padahal, menurut Achsanul, pihak-pihak tak bertanggung jawab tersebut juga tidak memahami substansi hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK.

Oleh sebab itu, Achsanul menyebut, BPK sangat berhati-hati dalam memberikan hasil pemeriksaannya kepada masyarakat umum.

Ia mengatakan, BPK pun memilih menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada DPR dalam bentuk hard copy maupun soft copy.

"Siapapun yang berkepentingan sebenernya terhadap pemeriksaan BPK, wakilnya sudah memiliki, wakil rakyat bapak dan ibu semua sudah dimiliki ada di DPR," ujar Achsanul.

Baca juga: Meski Situasi Krisis, Ketua BPK Ingatkan Pemerintah Tetap Transparan dan Akuntabel

Ia pun mengakui bahwa BPK kerap dipertanyakan publik soal hasil pemeriksaan yang mereka lakukan.

"Kami tidak melayani satu per satu permintaan rakyat karena akan kerepotan bagi kami apabila semua perorangan datang ke BPK meminta laporan," ujar Achsanul.

Namun, ia menyebut masih ada juga orang yang masih datang ke BPK meminta hasil pemeriksaan BPK dan tetap dilayani dengan sangat hati-hati agar hasil pemeriksaan itu tidak disalahgunakan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mabes TNI Sasar Seribuan Prajurit TNI Jalani Vaksinasi Covid-19

Mabes TNI Sasar Seribuan Prajurit TNI Jalani Vaksinasi Covid-19

Nasional
KPK Usut Dugaan Suap Puluhan Miliar Terkait Pajak, Begini Modusnya

KPK Usut Dugaan Suap Puluhan Miliar Terkait Pajak, Begini Modusnya

Nasional
Epidemiolog: Varian Baru Virus Corona 40-70 Persen Lebih Cepat Menular

Epidemiolog: Varian Baru Virus Corona 40-70 Persen Lebih Cepat Menular

Nasional
Satgas Covid-19 Terapkan Isolasi Berlapis untuk Antisipasi Mutasi Virus Corona

Satgas Covid-19 Terapkan Isolasi Berlapis untuk Antisipasi Mutasi Virus Corona

Nasional
Kasus Korupsi di Tengah Pandemi Covid-19 yang Berujung Pada Wacana Hukuman Mati

Kasus Korupsi di Tengah Pandemi Covid-19 yang Berujung Pada Wacana Hukuman Mati

Nasional
Wapres: Peningkatan Kualitas SDM di NTB Masih Jadi Tantangan

Wapres: Peningkatan Kualitas SDM di NTB Masih Jadi Tantangan

Nasional
Gencarkan Penerapan Prokes, Puan Tinjau Sejumlah Destinasi Wisata di Kabupaten Banyuwangi

Gencarkan Penerapan Prokes, Puan Tinjau Sejumlah Destinasi Wisata di Kabupaten Banyuwangi

Nasional
Dipecat dari Demokrat, Jhoni Allen Gugat AHY ke PN Jakarta Pusat

Dipecat dari Demokrat, Jhoni Allen Gugat AHY ke PN Jakarta Pusat

Nasional
IDI: Kalau Ada Saudara Bertamu, Tetap Dipakai Maskernya

IDI: Kalau Ada Saudara Bertamu, Tetap Dipakai Maskernya

Nasional
Wapres: Pengembangan Industri Halal untuk Ciptakan Lapangan Kerja

Wapres: Pengembangan Industri Halal untuk Ciptakan Lapangan Kerja

Nasional
Presiden Diminta Terbitkan Perpres Baru Usai Aturan Miras Dicabut, Istana Tunggu Setneg

Presiden Diminta Terbitkan Perpres Baru Usai Aturan Miras Dicabut, Istana Tunggu Setneg

Nasional
353.647 Personel TNI AD Bakal Divaksinasi Covid-19 dalam 4 Gelombang

353.647 Personel TNI AD Bakal Divaksinasi Covid-19 dalam 4 Gelombang

Nasional
Menkes Sebut 20 Persen Penduduk Bisa Divaksin Covid-19 hingga Juni 2021

Menkes Sebut 20 Persen Penduduk Bisa Divaksin Covid-19 hingga Juni 2021

Nasional
Kejaksaan Tangkap Terpidana Korupsi Dana Pensiun Pertamina Bety

Kejaksaan Tangkap Terpidana Korupsi Dana Pensiun Pertamina Bety

Nasional
Cegah Jerat UU ITE, Prita Mulyasari Sarankan Pemerintah Utamakan Edukasi Penggunaan Media Sosial

Cegah Jerat UU ITE, Prita Mulyasari Sarankan Pemerintah Utamakan Edukasi Penggunaan Media Sosial

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X