Wapres Ingatkan soal Potensi Penularan Covid-19 pada Fase Kenormalan Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, penerapan fase kenormalan baru tidak lepas dari potensi penularan Covid-19.

Menurut Ma'ruf, penularan Covid-19 akan semakin rawan, terutama di kawasan pusat perekonomian masyarakat.

"Dengan diberlakukannya new normal, sudah beraktivitas kembali perekonomian, maka kerawanan terjadinya penularan di berbagai tempat ekonomi jadi sangat potensial," ujar Ma'ruf dalam peringatan haul ke-49 pendiri NU, K.H. Abdul Wahab Chasbullah, melalui telekonferensi, Kamis (2/7/2020) malam.

Baca juga: Wapres Minta Ulama Berperan dalam Menanggulangi Dampak Pandemi Covid-19

Oleh karena itu, kata Ma'ruf, masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan agar tempat-tempat yang menjadi pusat perekonomian aman dari Covid-19.

Protokol kesehatan yang harus dilaksanakan antara lain, menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan dengan sabun.

"Karena itu, selain tempatnya harus betul-betul sudah aman Covid-19, masyarakat harus sadar bahaya Covid-19, untuk tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan imunisasi diri supaya tidak tertular," kata dia.

Baca juga: Wapres Maruf Amin: Tatanan Normal Baru Perlu Inovasi

Sebelumnya, pemerintah telah memulai tahapan rencana pembukaan sembilan sektor ekonomi dan penetapan 102 kabupaten/kota untuk pelaksanaan program masyarakat produktif dan aman Covid-19.

Kesembilan sektor tersebut meliputi pertambangan, perminyakan, industri, konstruksi, perkebunan, pertanian dan peternakan, perikanan, serta logistik dan transportasi barang.

Namun, pelaksanaan program hanya berlaku bagi daerah yang berstatus zona hijau dan tidak terdapat kasus Covid-19.

Baca juga: Pemerintah: Pembukaan 9 Sektor Ekonomi Jalan Tengah di Tengah Pandemi Covid-19

Ketua Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan, pemerintah daerah (pemda) di zona hijau diberikan kewenangan untuk memulai pra-kondisi atas tahapan rencana pembukaan sektor ekonomi.

"Berdasarkan laporan yang diterima Ketua Gugus Tugas, kebijakan tersebut telah direspons baik oleh pimpinan daerah di 102 kabupaten/kota," kata Doni melalui keterangan tertulis, Jumat (5/6/2020).