Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 02/07/2020, 23:14 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta para ulama ikut berperan dalam menanggulangi dampak kerugian yang dialami masyarakat akibat pandemi Covid-19.

Ma'ruf mengatakan, selain mengalami keterpurukan di sisi kesehatan, Indonesia juga mengalami keterpurukan ekonomi.

Baca juga: Jokowi: Jangan Sampai Ekonomi Bagus, tapi Kasus Covid-19 Naik...

"Jadi bahaya yang kita hadapi sekarang bukan cuma Covid-19 tapi juga sosial dan ekonomi. Bagi para ulama, ini menjadi suatu tanggung jawab yang harus kita ambil peran untuk hilangkan dharar (kerusakan/kerugian) ini," kata Ma'ruf dalam peringatan haul ke-49 pendiri NU, K.H. Abdul Wahab Chasbullah, melalui telekonferensi, Kamis (2/7/2020) malam.

Menurut Ma'ruf, pertumbuhan ekonomi pada kuartal II, yang semula diperkirakan lebih dari 4 persen, hanya mencapai 2,9 persen. Begitu pun di kuartal III yang diperkirakan akan minus antara 0,5-0,1 persen.

Peranan ulama, kata Ma'ruf, bisa dilakukan dengan meminimalisasi kerugian agar dampaknya tak meluas.Apalagi, saat ini telah diberlakukan kenormalan baru yang ditandai dengan dimulainya kembali aktivitas ekonomi.

Baca juga: Kemenkeu Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II-2020 Negatif 3,8 Persen

"Mudah-mudahan semangat untuk menghilangkan bahaya, membangun kemaslahatan terus kita pupuk sepanjang masa," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan, perekonomian RI berada dalam tekanan paling berat pada kuartal II tahun ini.

Hal tersebut berkaitan dengan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilakukan serentak di banyak wilayah di Indonesia pada periode April hingga Maret 2020.

Baca juga: IMF: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia -0,3 Persen di 2020

 

Dengan demikian, kuartal II tahun ini, pertumbuhan ekonomi RI diperkirakan akan mengalami kontraksi sebesar 3,1 persen.

"Meski kuartal I masih tumbuh 2,97 persen, tapi kuartal II kontraksi akan terjadi karena ini memang full PSBB diberlakukan di berbagai tempat dengan kontribusi ekonomi yang sangat besar, seperti Jakarta, Jawa tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat," ujar Sri Mulyani dalam video conference, Selasa (16/6/2020).

"Dengan pembatasan sosial restriktif akan memengaruhi kinerja ekonomi kuartal II yang akan negatif 3,1 persen," tutur dia.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Kembali Cecar Istri dan Mertua Andhi Pramono, Ulik Aset dan Aliran Dana Terkait Dugaan Korupsi

KPK Kembali Cecar Istri dan Mertua Andhi Pramono, Ulik Aset dan Aliran Dana Terkait Dugaan Korupsi

Nasional
KPU: Gudang Logistik Semua Kabupaten/Kota Siap Oktober 2023

KPU: Gudang Logistik Semua Kabupaten/Kota Siap Oktober 2023

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri di Istana Bahas Persoalan Rempang

Jokowi Kumpulkan Menteri di Istana Bahas Persoalan Rempang

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir J, Polri Diminta Jelaskan Penyebab Kematian Ajudan Kapolda Kaltara Secara Ilmiah

Berkaca Kasus Brigadir J, Polri Diminta Jelaskan Penyebab Kematian Ajudan Kapolda Kaltara Secara Ilmiah

Nasional
Anggap Riak-riak Kecil, PDI-P Tak Masalah Kaesang Gabung PSI

Anggap Riak-riak Kecil, PDI-P Tak Masalah Kaesang Gabung PSI

Nasional
Kaesang Diistimewakan PSI, Pengamat: Karena Anak Presiden

Kaesang Diistimewakan PSI, Pengamat: Karena Anak Presiden

Nasional
Jokowi Gelar Ratas Khusus Bahas 'TikTok Shop' di Istana

Jokowi Gelar Ratas Khusus Bahas "TikTok Shop" di Istana

Nasional
Selain Mahfud MD dan Sandiaga, Yenny Wahid Dinilai Berpotensi Jadi Cawapres Ganjar

Selain Mahfud MD dan Sandiaga, Yenny Wahid Dinilai Berpotensi Jadi Cawapres Ganjar

Nasional
33 Perwira Tinggi TNI Naik Pangkat, Berikut Daftarnya

33 Perwira Tinggi TNI Naik Pangkat, Berikut Daftarnya

Nasional
Malam Ini PSI Gelar Kopdarnas, Bahas Kemungkinan Kaesang Jadi Ketum

Malam Ini PSI Gelar Kopdarnas, Bahas Kemungkinan Kaesang Jadi Ketum

Nasional
Berharap Dukungan Publik Lewat 'Fun Walk', Ganjar dan Anies Berjuang di 'Kandang' Lawan

Berharap Dukungan Publik Lewat "Fun Walk", Ganjar dan Anies Berjuang di "Kandang" Lawan

Nasional
Bertandang ke Universitas Hasanuddin Makassar, Anies Bicara Gagasan Kesetaraan Ekonomi

Bertandang ke Universitas Hasanuddin Makassar, Anies Bicara Gagasan Kesetaraan Ekonomi

Nasional
Kemenlu Tangani 2 Orang WNI yang Dipekerjakan Jadi 'Scammers' di Kamboja

Kemenlu Tangani 2 Orang WNI yang Dipekerjakan Jadi "Scammers" di Kamboja

Nasional
KPK Serahkan kepada Dewas Persoalan Tahanan Dibawa ke Lantai 15

KPK Serahkan kepada Dewas Persoalan Tahanan Dibawa ke Lantai 15

Nasional
Politik Mendesakkan Keinginan

Politik Mendesakkan Keinginan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com