Wapres Minta Ulama Berperan dalam Menanggulangi Dampak Pandemi Covid-19

Kompas.com - 02/07/2020, 23:14 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin saat memberikan sambutan dalam peringatan haul ke-49 pendiri NU, K.H. Abdul Wahab Chasbullah melalui video telekonferensi, Kamis (2/7/2020) malam. Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Maruf Amin saat memberikan sambutan dalam peringatan haul ke-49 pendiri NU, K.H. Abdul Wahab Chasbullah melalui video telekonferensi, Kamis (2/7/2020) malam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta para ulama ikut berperan dalam menanggulangi dampak kerugian yang dialami masyarakat akibat pandemi Covid-19.

Ma'ruf mengatakan, selain mengalami keterpurukan di sisi kesehatan, Indonesia juga mengalami keterpurukan ekonomi.

Baca juga: Jokowi: Jangan Sampai Ekonomi Bagus, tapi Kasus Covid-19 Naik...

"Jadi bahaya yang kita hadapi sekarang bukan cuma Covid-19 tapi juga sosial dan ekonomi. Bagi para ulama, ini menjadi suatu tanggung jawab yang harus kita ambil peran untuk hilangkan dharar (kerusakan/kerugian) ini," kata Ma'ruf dalam peringatan haul ke-49 pendiri NU, K.H. Abdul Wahab Chasbullah, melalui telekonferensi, Kamis (2/7/2020) malam.

Menurut Ma'ruf, pertumbuhan ekonomi pada kuartal II, yang semula diperkirakan lebih dari 4 persen, hanya mencapai 2,9 persen. Begitu pun di kuartal III yang diperkirakan akan minus antara 0,5-0,1 persen.

Peranan ulama, kata Ma'ruf, bisa dilakukan dengan meminimalisasi kerugian agar dampaknya tak meluas.Apalagi, saat ini telah diberlakukan kenormalan baru yang ditandai dengan dimulainya kembali aktivitas ekonomi.

Baca juga: Kemenkeu Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II-2020 Negatif 3,8 Persen

"Mudah-mudahan semangat untuk menghilangkan bahaya, membangun kemaslahatan terus kita pupuk sepanjang masa," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan, perekonomian RI berada dalam tekanan paling berat pada kuartal II tahun ini.

Hal tersebut berkaitan dengan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilakukan serentak di banyak wilayah di Indonesia pada periode April hingga Maret 2020.

Baca juga: IMF: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia -0,3 Persen di 2020

 

Dengan demikian, kuartal II tahun ini, pertumbuhan ekonomi RI diperkirakan akan mengalami kontraksi sebesar 3,1 persen.

"Meski kuartal I masih tumbuh 2,97 persen, tapi kuartal II kontraksi akan terjadi karena ini memang full PSBB diberlakukan di berbagai tempat dengan kontribusi ekonomi yang sangat besar, seperti Jakarta, Jawa tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat," ujar Sri Mulyani dalam video conference, Selasa (16/6/2020).

"Dengan pembatasan sosial restriktif akan memengaruhi kinerja ekonomi kuartal II yang akan negatif 3,1 persen," tutur dia.

 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dan Catatan dari Komnas Perempuan

Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dan Catatan dari Komnas Perempuan

Nasional
377.541 Kasus Covid-19 di Indonesia, Antisipasi Kenaikan akibat Libur Panjang

377.541 Kasus Covid-19 di Indonesia, Antisipasi Kenaikan akibat Libur Panjang

Nasional
Menanti Penetapan Tersangka Kebakaran Gedung Utama Kejagung...

Menanti Penetapan Tersangka Kebakaran Gedung Utama Kejagung...

Nasional
Soal Kebakaran Kejagung, Pimpinan Komisi III Minta Temuan Penegak Hukum Dihormati

Soal Kebakaran Kejagung, Pimpinan Komisi III Minta Temuan Penegak Hukum Dihormati

Nasional
Anggaran Daerah Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank, Mendagri Singgung soal Kepentingan Pengusaha

Anggaran Daerah Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank, Mendagri Singgung soal Kepentingan Pengusaha

Nasional
Kampanye Daring Pilkada Diharapkan Sesuai dengan Pemilih Disabilitas

Kampanye Daring Pilkada Diharapkan Sesuai dengan Pemilih Disabilitas

Nasional
Dakwaan Nurhadi dan Menantu: Terima Suap Rp 45,7 Miliar, Gratifikasi Rp 37,2 Miliar

Dakwaan Nurhadi dan Menantu: Terima Suap Rp 45,7 Miliar, Gratifikasi Rp 37,2 Miliar

Nasional
Kasus Penembakan Pendeta Yeremia dan Upaya Memutus Siklus Kekerasan di Papua

Kasus Penembakan Pendeta Yeremia dan Upaya Memutus Siklus Kekerasan di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Waspadai 32 Wilayah Zona Merah Ini Sebelum Berlibur | 47 Pati TNI Dimutasi

[POPULER NASIONAL] Waspadai 32 Wilayah Zona Merah Ini Sebelum Berlibur | 47 Pati TNI Dimutasi

Nasional
UI Serahkan 600.000 Unit Flocked Swab Buatannya untuk Bantu Tes Swab Covid-19

UI Serahkan 600.000 Unit Flocked Swab Buatannya untuk Bantu Tes Swab Covid-19

Nasional
Bantah Tuduhan Kendalikan Investasi Jiwasraya, Benny Tjokro: Hanya Opini dan Asumsi Hary Prasetyo

Bantah Tuduhan Kendalikan Investasi Jiwasraya, Benny Tjokro: Hanya Opini dan Asumsi Hary Prasetyo

Nasional
Penanganan Covid-19 di 10 Provinsi Prioritas, Kasus Mingguan di Papua Meningkat

Penanganan Covid-19 di 10 Provinsi Prioritas, Kasus Mingguan di Papua Meningkat

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

Nasional
Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

Nasional
Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X