Realisasi Anggaran Kesehatan Masih Minim, Moeldoko Sebut Terhambat Administrasi

Kompas.com - 02/07/2020, 22:55 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memberikan keterangan kepada wartawan terkait peluncuran situs resmi Kartu Prakerja di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (20/3/2020). Pemerintah resmi meluncurkan situs Kartu Prakerja yang diharapkan dapat membantu tenaga kerja yang terdampak COVID-19 untuk meningkatkan keterampilan melalu berbagai jenis pelatihan secara daring yang dapat dipilih sesuai minat masing-masing pekerja. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/pd
ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDIKepala Staf Kepresidenan Moeldoko memberikan keterangan kepada wartawan terkait peluncuran situs resmi Kartu Prakerja di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (20/3/2020). Pemerintah resmi meluncurkan situs Kartu Prakerja yang diharapkan dapat membantu tenaga kerja yang terdampak COVID-19 untuk meningkatkan keterampilan melalu berbagai jenis pelatihan secara daring yang dapat dipilih sesuai minat masing-masing pekerja. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/pd

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko mengatakan, persoalan administrasi menjadi salah satu hambatan dalam pencairan anggaran kesehatan yang masih minim.

"Kadang persoalan administrasi itu cukup bikin lambat," kata Moeldoko dalam sebuah diskusi virtual, Kamis (2/7/2020).

Baca juga: Jengkel, Jokowi Singgung Anggaran Kesehatan Rp 75 Triliun Baru Keluar 1,53 Persen

Moeldoko menuturkan, anggaran kesehatan untuk penanganan Covid-19 tak hanya dipegang Kementerian Kesehatan.

Ada pula anggaran kesehatan yang langsung disalurkan ke daerah melalui dinas kesehatan provinsi atau kabupaten dan kota, hingga ke Puskesmas.

Hal itu mengakibatkan pencairan anggaran kesehatan harus melalui proses verifikasi data yang panjang. Dengan demikian prosesnya berlangsung lama.

Baca juga: Pencairan Anggaran Covid-19 Masih Kecil, Sri Mulyani Tak Salahkan Kemenkes

"Dan penyaluran semua anggaran harus bisa dijalankan tepat, cepat, dan akuntabel. Karena nanti jangan sampai ada persoalan di belakang hari. Ini urusannya dengan KPK. Memang itu prasyarat yang harus dijalankan," lanjut mantan Panglima TNI itu.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyinggung rendahnya penyerapan anggaran kesehatan. Hal itu terungkap melalui video yang tayang di akun YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020).

Video itu berisi pidato Jokowi saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/6/2020). Kepala Negara mengaku jengkel dengan sejumlah menterinya yang menurutnya masih menganggap situasi pandemi saat ini bukan sebuah krisis.

Baca juga: Rapat di Istana, Jokowi Kembali Singgung Anggaran Kesehatan yang Tak Kunjung Cair

 

"Misalnya saya beri contoh. Bidang kesehatan, dianggarkan Rp 75 triliun. Baru keluar 1,53 persen coba. Uang beredar di masyarakat ke-rem ke situ semua. Segera itu dikeluarkan dengan penggunaan yang tepat sasaran. Sehingga men-trigger ekonomi," kata Jokowi.

"Pembayaran tunjangan untuk dokter, dokter spesialias, untuk tenaga medis, segera keluarkan. Belanja untuk peralatan segera keluarkan. Ini sudah disediakan Rp 75 triliun seperti itu," lanjut Presiden.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X