Mahfud MD Sebut "Industri Hukum" Jadi Penghambat Visi Presiden Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan bahwa fenomena "industri hukum" selama ini menjadi penghambat visi Presiden Joko Widodo dalam penegakan hukum.

Menurut Mahfud, sejak awal Jokowi sudah memiliki visi hingga konsep di sektor penegakan hukum. Kendati demikian, ia mengaku heran karena pelanggaran hukum tetap saja banyak terjadi.

"Sesudah saya diangkat (Menko Polhukam), saya lihat ke mana-mana. Ini konsepnya sudah semua tapi kenapa mati di bawah. Coba konsep reformasi Kejaksaan Agung, hebat, reformasi pengadilan, hebat, polisi hebat. Kenapa kok masih banyak pelanggaran hukum," ungkap Mahfud dalam wawancara khusus dengan Kompas.com, Kamis (5/2/2019).

Baca juga: Mahfud MD Akui Pemberantasan Korupsi Alami Kemunduran, tetapi...

Ternyata, dalam pandangan Mahfud, akar masalah itu disebabkan oleh adanya "industri hukum".

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengatakan, fenomena "industri hukum" adalah ketika hukum disalahgunakan untuk kepentingan seseorang.

"Sesudah saya pikir-pikir, oh ini ada industri hukum, bukan hukum industri. Industri hukum itu adalah suatu penegakan hukum di mana hukum itu diakali, dicari-carikan sehingga orang yang salah itu menjadi bebas, orang yang benar itu bisa masuk penjara," katanya.

Baca juga: Mahfud MD Minta Hukum Jangan Dijadikan industri

Misalnya, ia mencontohkan, ketika sebuah perkara sudah memasuki tahap eksekusi. Namun, eksekusi dikatakan tidak dapat dilakukan karena ada laporan dugaan tindak pidana perihal penggunaan bukti palsu dalam kasus tersebut.

Padahal, bukti palsu tersebut sebenarnya tidak ada.

Contoh kedua yang disebutkan Mahfud, ketika seseorang mengancam orang lain untuk membayar sejumlah uang.

Pelaku mengancam akan menjebloskan korban ke penjara apabila tidak membayar. Pelaku akan memutar otak mencari pasal yang dapat digunakan agar korban dijebloskan ke penjara, hingga akhirnya korban membayar.

"Itu industri hukum namanya. Hukum itu ditukangi, orang dicarikan pasal-pasal gitu agar yang salah tidak salah, yang tidak salah jadi salah," tutur dia.

Baca juga: Cerita Mahfud MD yang Sedih Banyak Lembaga Pemerintah Abaikan Rekomendasi Ombudsman