Kompas.com - 09/12/2019, 08:38 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengakui bahwa saat ini Indonesia sedang mengalami kemunduran di bidang penegakan hukum dan pemberantasan korupsi jika dilihat secara keseluruhan.

Salah satu indikatornya adalah sejumlah vonis terhadap terdakwa kasus korupsi yang dinilai semakin hari semakin ringan.

"Kalau Anda melihat secara keseluruhan, itu ya, terjadi kemunduran di bidang penegakan (hukum), pemberantasan korupsi," kata Mahfud saat wawancara eksklusif dengan Kompas.com, Kamis (5/12/2019).

Baca juga: Menurut Mahfud, Kunci Pemberantasan Korupsi adalah Penyederhanaan Birokrasi

Contohnya yang terjadi pada Idrus Marham yang terjerat kasus suap proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau 1.

Dalam putusan kasasi Mahkamah Agung (MA), masa hukuman Idrus dipotong menjadi 2 tahun dari semula vonis 5 tahun penjara.

Contoh lain adalah vonis terhadap mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir yang divonis bebas atas kasus dugaan perbantuan dalam transaksi suap yang melibatkan mantan Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih dan pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo terkait proyek PLTU Riau-1.

Majelis hakim menganggap Sofyan Basir tidak terbukti melakukan perbantuan atas transaksi suap yang melibatkan Eni dan Kotjo sebagaimana dakwaan jaksa KPK.

Baca juga: MA Potong Masa Hukuman Idrus Marham, PKS: Sinyal Buruk Pemberantasan Korupsi

Meski demikian, Mahfud memastikan bahwa eksekutif tidak campur tangan dalam lahirnya putusan-putusan tersebut.

"Tapi, kalau dilihat satu per satu, itu tidak ada peran pemerintah untuk itu. Yang membebaskan orang-orang dengan hukuman ringan itu kan bukan Pak Jokowi, tapi pengadilan. Masa mau salahkan Pak Jokowi? Yang membebaskan kan pengadilan," kata Mahfud.

Mahfud mengatakan, sebagai kepala negara dan pemerintahan, Presiden Jokowi sudah berkomitmen untuk tidak ikut campur dalam urusan putusan pengadilan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 13 April: Sebaran Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat dengan 1.456 Kasus

UPDATE 13 April: Sebaran Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat dengan 1.456 Kasus

Nasional
Soal SBY Daftarkan Merek Demokrat ke Kemenkumham, Begini Kata Partai

Soal SBY Daftarkan Merek Demokrat ke Kemenkumham, Begini Kata Partai

Nasional
Wagub NTT soal Pemulihan Listrik Pasca-Bencana: 70 Persen Sudah Menyala

Wagub NTT soal Pemulihan Listrik Pasca-Bencana: 70 Persen Sudah Menyala

Nasional
UPDATE 13 April: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Tercatat 108.599 Kasus

UPDATE 13 April: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Tercatat 108.599 Kasus

Nasional
MUI Minta Umat Islam Dukung Kebijakan Pemerintah Tanggulangi Covid-19

MUI Minta Umat Islam Dukung Kebijakan Pemerintah Tanggulangi Covid-19

Nasional
Tempat Wisata Tetap Buka Meski Mudik Dilarang, Anggota DPR: Masyarakat Akan Bingung

Tempat Wisata Tetap Buka Meski Mudik Dilarang, Anggota DPR: Masyarakat Akan Bingung

Nasional
UPDATE 13 April: 10.373.963 Orang Sudah Vaksinasi Covid-19, 5.431.997 di Antaranya Sudah Dosis Ke-2

UPDATE 13 April: 10.373.963 Orang Sudah Vaksinasi Covid-19, 5.431.997 di Antaranya Sudah Dosis Ke-2

Nasional
Ada Ancaman Siklon Tropis, BNPB Keluarkan Peringatan Dini ke 30 Wilayah

Ada Ancaman Siklon Tropis, BNPB Keluarkan Peringatan Dini ke 30 Wilayah

Nasional
UPDATE 13 April: 77.522 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 13 April: 77.522 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
Jokowi Sambut Buka Puasa Pertama Ramadhan 2021 di Istana Bogor

Jokowi Sambut Buka Puasa Pertama Ramadhan 2021 di Istana Bogor

Nasional
UPDATE 13 April: Suspek Covid-19 Tercatat Ada 58.450 Orang

UPDATE 13 April: Suspek Covid-19 Tercatat Ada 58.450 Orang

Nasional
UPDATE Bencana NTT: 178 Orang Meninggal, 47 Hilang

UPDATE Bencana NTT: 178 Orang Meninggal, 47 Hilang

Nasional
UPDATE 13 April: Tambah 6.349, Pasien Covid-19 Sembuh Kini 1.426.145 Orang

UPDATE 13 April: Tambah 6.349, Pasien Covid-19 Sembuh Kini 1.426.145 Orang

Nasional
UPDATE 13 April: Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 42.782 Orang

UPDATE 13 April: Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 42.782 Orang

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 Selama Ramadhan Tetap Siang Hari, Alternatifnya Malam Hari

Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 Selama Ramadhan Tetap Siang Hari, Alternatifnya Malam Hari

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X