Dari Pidato Pelantikan, Penasihat KPK Nilai Komitmen Jokowi Berantas Korupsi Tak Jelas

JAKARTA, KOMPAS.com - Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Santoso menyatakan, komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap pemberantasan korupsi tidak jelas.

Ketidakjelasan itu, menurut dia, akan kembali terlihat pada periode kedua bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Budi Santoso pun mencontohkan, ini terlihat dari tidak disinggungnya soal pemberantasan korupsi dalam pidato kenegaraan usai pelantikan pada Minggu (20/10/2018).

"Komitmennya tidak jelas soal pemberantasan korupsi. Kalau tidak dijadikan agenda politik dia, maka perlu kita pertanyakan, 'Anda itu punya komitmen tidak untuk pemberantasan korupsi?'," ujar Budi saat ditemui di UNJ, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (22/10/2019).

Baca juga: Amnesty: Jokowi Luput Jawab Desakan Publik soal HAM dan Pemberantasan Korupsi

Hal ini, menurut Budi, membuat KPK tidak terlalu menaruh harapan kepada Jokowi.  Saat ini, KPK pun hanya bisa bergantung kepada masyarakat.

"Harapan kami, KPK kuat karena dukungan masyarakat. KPK hanya bergantung pada dukungan masyarakat, tidak ada harapan apa pun kepada pemerintah saat ini," kata Budi.

Kendati demikian, Budi mengapresiasi salah satu fokus Jokowi di periode kedua ini, yakni soal pemangkasan birokrasi.

Baca juga: Menteri Terjerat Kasus Korupsi Diharapkan Tak Terulang

Menurut dia, memangkas birokrasi akan mengurangi risiko korupsi karena tak harus melewati banyak pintu untuk mengurus sesuatu.

"Itu poin positif yang saya nilai. Tapi jelasnya, saya tidak tahu," kata dia.

Dalam pidato kenegaraan Jokowi pada Minggu (20/10/2019) lalu, Jokowi menyebutkan lima prioritas yang akan dilakukan dalam periode keduanya bersama Ma'ruf Amin.

Kelima prioritas itu adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.