Menteri Terjerat Kasus Korupsi Diharapkan Tak Terulang

Kompas.com - 21/10/2019, 20:46 WIB
Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Dadang Trisasongko setelah konferensi pers di Hotel Ashley, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2019). KOMPAS.com/Devina HalimSekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Dadang Trisasongko setelah konferensi pers di Hotel Ashley, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2019).
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia ( TII) Dadang Trisasongko berharap Presiden Joko Widodo memilih menteri yang memiliki kompetensi untuk mencegah terjadinya korupsi.

Hal itu merupakan salah satu harapan Dadang bagi periode kedua jabatan Presiden Jokowi.

"Pilih menteri yang memiliki integritas tinggi dan memiliki komitmen serta kemampuan membenahi lembaganya, khususnya membangun sistem pencegahan korupsi," kata Dadang ketika dihubungi Kompas.com, Senin (21/10/2019).

Baca juga: Pidato Jokowi Dinilai Tak Tunjukkan Visi Hukum dan Pemberantasan Korupsi

Dadang menuturkan, jangan ada lagi menteri yang terjerat kasus korupsi seperti di periode pertama kepemimpinan Jokowi.

"Pengalaman periode pertama di mana ada dua anggota kabinetnya yang terjerat kasus korupsi tak boleh terulang kembali," tutur dia.

Sebagai informasi, eks Menteri Sosial Idrus Marham divonis 3 tahun penjara karena menerima hadiah dalam proyek PLTU Riau-1, meski Idrus tidak dalam kapasitas menteri saat korupsi itu terjadu.

Kemudian, belum lama ini Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi ditetapkan sebagai tersangka kasus penyaluran dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia melalui Kemenpora tahun anggaran 2018.

Maka dari itu, Dadang berpendapat bahwa menteri maupun pimpinan lembaga lainnya harus memiliki komitmen memberantas korupsi di institusi masing-masing.

"Pada periode kedua ini, orang baik dan bersih saja tidak cukup untuk memimpin kementerian atau lembaga pemerintah/negara lainnya, tetapi juga komitmen dan kemampuan mencegah dan memberantas korupsi di organisasinya. Kinerja para anggota kabinetnya harus diukur dari situ," ungkapnya.

Baca juga: Pemberantasan Korupsi Tak Disinggung Jokowi, KPK: Lebih Baik daripada Disebut tapi Tak Dilaksanakan

Dalam pelantikannya sebagai Presiden 2029-2024, Jokowi menyampaikan lima program prioritasnya.

Kelimanya terdiri dari pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.

Dalam periode ini, Jokowi berdampingan dengan Ma'ruf Amin sebagai wakilnya setelah berhasil memenangkan Pemilihan Presiden 2019 pada April lalu.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X