Amnesty: Jokowi Luput Jawab Desakan Publik soal HAM dan Pemberantasan Korupsi

Kompas.com - 21/10/2019, 22:57 WIB
Presiden Joko Widodo dalam pidato pertamanya usai pelantikan yang dilakukan di Gedung DPR/MPR pada Minggu (20/10/2019). KOMPAS TVPresiden Joko Widodo dalam pidato pertamanya usai pelantikan yang dilakukan di Gedung DPR/MPR pada Minggu (20/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Manajer Kampanye Amnesty Internasional Indonesia Puri Kencana Putri menilai, Presiden Joko Widodo luput untuk menjawab berbagai desakan publik yang disuarakan belakangan ini terkait soal anti- korupsi, hak asasi manusia ( HAM), dan penegakan hukum.

Ketiga hal tersebut tidak disinggung oleh Presiden Jokowi saat membacakan pidato pelantikannya dalam Sidang Paripurna MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

"Presiden luput untuk menjawab desakan publik yang belakangan ini disuarakan oleh banyak elemen masyarakat sipil," ujar Puri saat dihubungi wartawan, Senin (21/10/2019).

Baca juga: Puan Sebut Jokowi Akan Ubah Nomenklatur 4 Kementerian, Ini Bocorannya


Menurut Puri, dalam pidatonya, Presiden Jokowi sama sekali tidak menyinggung sejumlah agenda publik yang mendesak untuk dituntaskan, misalnya terkait krisis yang tengah dialami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan terbitnya Undang-Undang KPK hasil revisi.

Padahal, sejumlah organisasi masyarakat sipil meminta Presiden Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk membatalkan UU KPK hasil revisi.

UU KPK hasil revisi yang telah berlaku pada 17 Oktober itu dianggap melemahkan upaya pemberantasan korupsi.

Di sisi lain, Puri juga mengatakan, Presiden Jokowi tidak menegaskan sikapnya soal agenda penuntasan kasus pelanggaran berat HAM masa lalu.

Padahal, hal itu telah menjadi utang pemerintahan Presiden Jokowi periode pertama.

Baca juga: IRT Jadi Penyandang Dana Kelompok Peluru Katapel untuk Gagalkan Pelantikan Jokowi-Maruf

Begitu juga dengan kasus Novel Baswedan yang tak kunjung tuntas, kasus kematian aktivis HAM Munir Said Thalib, dan krisis lingkungan.

"Situasi anomali yang muncul hari-hari ini sama sekali tidak disinggung oleh presiden," kata Puri.

"Amnesty tetap mendorong presiden untuk hadir dan mengambil tanggung jawab bersama para pembantu di kabinet dan bekerja sama dengan parlemen untuk memastikan agenda publik terealisasikan," tutur dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X