Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Datangi KPK, ICW Minta Laporan Atas Dua Deputi Diusut Tuntas

Kompas.com - 26/08/2019, 16:31 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) yang merupakan bagian dari Koalisi Masyarakat Sipil mendatangi KPK, Senin (6/8/2019), untuk meminta laporan hasil dugaan pelanggaran kode etik dua orang deputi KPK.

"Kami ingin meminta laporan hasil dugaan pelanggaran kode etik yang pernah kami sampaikan sebelumnya pada Oktober 2018," ujar peneliti ICW Wana Alamsyah di Gedung KPK, Senin (26/8/2019).

Wana mengatakan, sebelumnya pihaknya telah melaporkan dua orang deputi KPK, yakni Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dan mantan Deputi Penindakan KPK Firli Bahuri.

Baca juga: ICW Tawarkan 3 Indikator Calon Menteri kepada Jokowi

Namun pihaknya tidak mendapat update mengenai laporan tersebut dari KPK sebagai pelapor yang memiliki hak untuk mendapatkan informasi tersebut.

"Kami memakai mekanisme UU Keterbukaan Informasi Publik, hal tersebut menjadi satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari laporan ini," kata dia.

Adapun pelaporan kedua orang tersebut oleh Koalisi Masyarakat Sipil dikarenakan keduanya diduga melanggat kode etik.

Wana menjelaskan, Firli diduga bertemu dengan seseorang yang terduga berkaitan dengan kasus korupsi.

Baca juga: ICW Sebut Capim KPK yang Lolos Tes Psikologis Tak Memuaskan Publik

Padahal dalam aturan KPK Nomor 7 TAHUN 2013, kata dia, sudah dijelaskan bahwa setiap unsur KPK tidak boleh bertenu dengan pihak-pihak yang sedang berperkara.

Sementara untuk Pahala, yang bersangkutan dilaporkan karena diduga

telah meminta informasi mengenai nomor rekening suatu korporasi ke pihak bank swasta yang bukan dalam kerangka tugas-tugas pencegahan.

Kedatangan mereka juga sekaligus menyerahkan simbol raket tenis dan surat laporan ukuran raksasa untuk mengingatkan KPK agar segera menindaklanjuti laporannya. 

 

Kompas TV KPK kembali mengungkap korupsi terkait impor komoditas pangan, kali ini adalah korupsi suap impor bawang putih.<br /> <br /> Dari 11 orang yang terjaring operasi tangkap tangan Rabu (7/8) malam, KPK telah menetapkan 6 tersangka. Termasuk, politisi PDI Perjuangan Nyoman Dharmantra, sebagai penerima suap, Rp 2 miliar yang ditransfer ke perusahaan money changer miliknya. Praktik suap dalam impor komoditi pangan kembali terjadi. Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan praktik ini terjadi karena adanya celah dalam penetapan kuota impor komoditi selalu menjadi lahan suap. Bagaimana sebenarnya celah korupsi impor angan ini? Kita bahas bersama Peneliti Indonesia Corruption Watch, Tama S Langkun.<br />
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com