Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP: Kami Belum Dengar Rencana Penambahan Koalisi dari Pak Jokowi

Kompas.com - 26/07/2019, 16:36 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen PPP Arsul Sani menyatakan penambahan anggota koalisi merupakan hak prerogatif presiden terpilih Joko Widodo. Namun, hingga sekarang ia belum mendengar Jokowi berencana menambah anggota Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

Hal itu disampaikan Arsul menanggapi potensi bergabungnya Partai Gerindra ke dalam koalisi pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"PPP menyerahkannya kepada Pak Jokowi. Kami belum mendengar kok (soal penambahan koalisi). Yang mau jadi Presiden kan Pak Jokowi," kata Arsul saat ditemui sebelum acara pembubaran Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Restoran Seribu Rasa, Menteng, Jakarta, Jumat (26/7/2019).

Baca juga: Gerindra: Kita Sudah Tahu Koalisi Pemerintahan Sudah Sesak

Arsul menambahkan, Presiden Jokowi nantinya akan berbicara dengan para ketua umum partai pengusung Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019.

Ia pun memastikan pembubaran TKN tak akan membahas penambahan anggota koalisi meskipun dihadiri para petinggi partai.

Arsul mengatakan, saat ini belum ada kesepakatan resmi di antara seluruh partai pengusung Jokowi-Ma'ruf ihwal penambahan anggota koalisi.

"Kalau soal koalisi bertambah atau enggak ya, itu tentu nanti sekali lagi setelah parpol dalam hal ini ketum mendengarkan apa yang menjadi pemikiran dan pandangan Pak Jokowi. Kalau sekarang ada kecenderungan yang menutup atau membuka itu pendapat masing-masing," lanjut Arsul.

Sebelumnya Ketua Harian TKN Moeldoko mengatakan, ada kemungkinan koalisi pendukung pemerintah bertambah.

Baca juga: Pembubaran TKN, antara Wacana Penambahan Parpol Koalisi dan Beban Jokowi

"Kami masih meyakini penuh bahwa koalisi (KIK) terbangun cukup baik. Bahkan koalisi itu bisa plus-plus kan begitu. Jadi bukan hanya hotel saja yang plus-plus, koalisi plus-plus bisa kan," kata Moeldoko.

Meski begitu, Moeldoko belum bisa memastikan apakah koalisi plus-plus itu memang akan terbentuk. Demikain pula soal partai mana saja yang akan bergabung.

"Bisa saja koalisi yang kemarin terbangun ada tambahan lagi, itu namanya plus. Ya begitu begitu bisa saja terjadi. Cuma plusnya berapa, kita lihat saja nanti," kata mantan Panglima TNI itu.

Kompas TV Riak yang mengusik soliditas koalisi Jokowi-Ma'ruf kini kian terasa wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Moeldoko menyebut TKN akan dibubarkan. Pembubaran juga akan disertai pembahasan soal koalisi, Moeldoko menyebut jumlah penumpang gerbong koalisi juga bisa bertambah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com