Pembubaran TKN, antara Wacana Penambahan Parpol Koalisi dan Beban Jokowi

Kompas.com - 26/07/2019, 10:36 WIB
Calon Presiden nomor urut 01, Joko Widodo didampingi sejumlah pimpinan Parpol pendukung saat memberikan keterangan terkait Pilpres 2019 di Jakarta, Rabu (17/4/2019). Pasangan Jokowi-Maruf Amin menyatakan akan menunggu hasil resmi dari KPU meskipun sejumlah lembaga survei memenangkan mereka dalam hitung cepat. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGCalon Presiden nomor urut 01, Joko Widodo didampingi sejumlah pimpinan Parpol pendukung saat memberikan keterangan terkait Pilpres 2019 di Jakarta, Rabu (17/4/2019). Pasangan Jokowi-Maruf Amin menyatakan akan menunggu hasil resmi dari KPU meskipun sejumlah lembaga survei memenangkan mereka dalam hitung cepat.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Moeldoko memastikan, TKN akan dibubarkan secara resmi pada Jumat (26/7/2019).

Acara pembubaran TKN itu, lanjut Moeldoko, sudah dipercayakan kepada sekretaris jenderal masing-masing partai politik.

"Kami akan membuat acara pembubaran TKN," ujar Moeldoko saat dijumpai di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (25/7/2019).

"Mungkin sekjen-sekjen sekarang akan membicarakan, apa kira-kira yang akan digelar nanti," ujarnya.

Baca juga: Jumat Besok, TKN Jokowi-Maruf Resmi Bubar

TKN Koalisi Indonesia Kerja diketahui berjumlah 150 orang. Pimpinannya, yakni Erick Thohir dengan delapan orang sebagai wakil. Sejumlah wakilnya antara lain Moeldoko, Arsul Sani dan Abdul Kadir Karding.

TKN yang terdiri dari PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, PKB, PPP, Partai Hanura, PSI, Perindo, PKPI dan PBB berhasil memenangkan pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Moeldoko sempat berpikir bahwa TKN akan bersifat permanen selama jalannya pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Namun, ia belakangan menyadari bahwa politik bersifat dinamis. Pembubaran ini adalah salah satu bentuk dinamisme politik itu.

"Ternyata politik begitulah. Tidak ada sesuatu yang permanen. Semua sangat dinamis dan selalu mencari keseimbangan baru. Nah, itu sudah rumus politik, sudah seperti itu," kata dia.

Bentuk wadah lain

Setelah dibubarkan, seluruh pengurus TKN Jokowi-Ma'ruf akan akan membentuk wadah lain agar hubungan seluruh partai tetap berjalan dengan baik.

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) Arsul Sani mengatakan, meskipun TKN dibubarkan, silahturahim seluruh partai politik dan kelompok relawan pendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf akan terus berjalan dalam mengawal pemerintahan Jokowi periode 2019-2024.

"Di TKN itu kan tidak hanya elemen-elemen partai saja, tetapi juga ada kelompok relawan," ujar Arsul.

"Tentu kami berharap bahwa silahturahim di antara seluruh elemen yang mendukung Pak Jokowi itu bisa tetap berjalan mengawal pemerintah beliau bersama Pak Kiai Ma'ruf Amin," ujar Arsul.

Baca juga: TKN Jokowi-Maruf Dibubarkan, Sekjen PPP Sebut Akan Bentuk Wadah Lain

Capres petahanan Joko Widodo saat mendatangi kediaman cawapresnya Kiai Haji Maruf Amin di Jl. Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2019) malam. Pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Maruf Amin akan menyampaikan pidato terkait hasil sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) di Bandara Halim Perdanakusuma.KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Capres petahanan Joko Widodo saat mendatangi kediaman cawapresnya Kiai Haji Maruf Amin di Jl. Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2019) malam. Pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Maruf Amin akan menyampaikan pidato terkait hasil sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) di Bandara Halim Perdanakusuma.
Secara terpisah, Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Verry Surya Hendrawan memastikan, meskipun TKN akan dibubarkan, namun 10 partai politik pengusung Joko Widodo-Ma'ruf Amin tetap berkoalisi mengawal pemerintahan baru lima tahun ke depan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Periksa Kepala BKN Bima Haria Wibisana Besok

Komnas HAM Periksa Kepala BKN Bima Haria Wibisana Besok

Nasional
Kemenkumham Telusuri Keabsahan Data Diri Adelin lis

Kemenkumham Telusuri Keabsahan Data Diri Adelin lis

Nasional
Kemendagri Dorong Pemerintah Daerah Percepat Realisasi APBD Tahun 2021

Kemendagri Dorong Pemerintah Daerah Percepat Realisasi APBD Tahun 2021

Nasional
Politisi PDI-P Ikhsan Yunus Bantah Minta Jatah Paket Bansos ke Juliari Batubara

Politisi PDI-P Ikhsan Yunus Bantah Minta Jatah Paket Bansos ke Juliari Batubara

Nasional
Sedang Selidiki Korupsi di Pemprov Aceh, KPK Benarkan Periksa Sejumlah Pejabat

Sedang Selidiki Korupsi di Pemprov Aceh, KPK Benarkan Periksa Sejumlah Pejabat

Nasional
Ingin Populerkan 'Salam Pancasila', Megawati: Untuk Mengingatkan Kita sebagai Nasionalis yang Cinta Negara Ini

Ingin Populerkan 'Salam Pancasila', Megawati: Untuk Mengingatkan Kita sebagai Nasionalis yang Cinta Negara Ini

Nasional
Sidang Juliari, Hotma Sitompul Bantah Terima Fee Rp 3 Miliar dari Kemensos

Sidang Juliari, Hotma Sitompul Bantah Terima Fee Rp 3 Miliar dari Kemensos

Nasional
Megawati: Saya Saja Di-'lockdown' Anak-anak, Tak Boleh ke Mana-mana

Megawati: Saya Saja Di-"lockdown" Anak-anak, Tak Boleh ke Mana-mana

Nasional
Terjadi Penembakan di Dekat Rumah Kepala BIN Budi Gunawan

Terjadi Penembakan di Dekat Rumah Kepala BIN Budi Gunawan

Nasional
Jokowi: Lonjakan Kasus Covid-19 Bikin Kita Harus Bekerja Lebih Keras

Jokowi: Lonjakan Kasus Covid-19 Bikin Kita Harus Bekerja Lebih Keras

Nasional
Mendagri: Pandemi Covid-19 Tidak Bisa Kita Anggap Remeh

Mendagri: Pandemi Covid-19 Tidak Bisa Kita Anggap Remeh

Nasional
Imigrasi: Pengajuan Paspor Adelin Lis dengan Nama Hendro Leonardi Tahun 2008 Tak Terdeteksi

Imigrasi: Pengajuan Paspor Adelin Lis dengan Nama Hendro Leonardi Tahun 2008 Tak Terdeteksi

Nasional
Beri Kesaksian, Anggota DPR Ihsan Yunus Sebut Dirinya Ditanya soal Pengadaan Bansos

Beri Kesaksian, Anggota DPR Ihsan Yunus Sebut Dirinya Ditanya soal Pengadaan Bansos

Nasional
Samin Tan Didakwa Menyuap Rp 5 Miliar Terkait Kontrak Tambang Batubara

Samin Tan Didakwa Menyuap Rp 5 Miliar Terkait Kontrak Tambang Batubara

Nasional
Jokowi: Terima Kasih Doanya untuk Saya, Tetap Jaga Protokol Kesehatan

Jokowi: Terima Kasih Doanya untuk Saya, Tetap Jaga Protokol Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X