Pembubaran TKN, antara Wacana Penambahan Parpol Koalisi dan Beban Jokowi

Kompas.com - 26/07/2019, 10:36 WIB
Calon Presiden nomor urut 01, Joko Widodo didampingi sejumlah pimpinan Parpol pendukung saat memberikan keterangan terkait Pilpres 2019 di Jakarta, Rabu (17/4/2019). Pasangan Jokowi-Maruf Amin menyatakan akan menunggu hasil resmi dari KPU meskipun sejumlah lembaga survei memenangkan mereka dalam hitung cepat. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGCalon Presiden nomor urut 01, Joko Widodo didampingi sejumlah pimpinan Parpol pendukung saat memberikan keterangan terkait Pilpres 2019 di Jakarta, Rabu (17/4/2019). Pasangan Jokowi-Maruf Amin menyatakan akan menunggu hasil resmi dari KPU meskipun sejumlah lembaga survei memenangkan mereka dalam hitung cepat.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional ( TKN) Moeldoko memastikan, TKN akan dibubarkan secara resmi pada Jumat (26/7/2019).

Acara pembubaran TKN itu, lanjut Moeldoko, sudah dipercayakan kepada sekretaris jenderal masing-masing partai politik.

"Kami akan membuat acara pembubaran TKN," ujar Moeldoko saat dijumpai di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (25/7/2019).

"Mungkin sekjen-sekjen sekarang akan membicarakan, apa kira-kira yang akan digelar nanti," ujarnya.

Baca juga: Jumat Besok, TKN Jokowi-Maruf Resmi Bubar

TKN Koalisi Indonesia Kerja diketahui berjumlah 150 orang. Pimpinannya, yakni Erick Thohir dengan delapan orang sebagai wakil. Sejumlah wakilnya antara lain Moeldoko, Arsul Sani dan Abdul Kadir Karding.

TKN yang terdiri dari PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, PKB, PPP, Partai Hanura, PSI, Perindo, PKPI dan PBB berhasil memenangkan pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019.

Moeldoko sempat berpikir bahwa TKN akan bersifat permanen selama jalannya pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Namun, ia belakangan menyadari bahwa politik bersifat dinamis. Pembubaran ini adalah salah satu bentuk dinamisme politik itu.

"Ternyata politik begitulah. Tidak ada sesuatu yang permanen. Semua sangat dinamis dan selalu mencari keseimbangan baru. Nah, itu sudah rumus politik, sudah seperti itu," kata dia.

Bentuk wadah lain

Setelah dibubarkan, seluruh pengurus TKN Jokowi-Ma'ruf akan akan membentuk wadah lain agar hubungan seluruh partai tetap berjalan dengan baik.

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) Arsul Sani mengatakan, meskipun TKN dibubarkan, silahturahim seluruh partai politik dan kelompok relawan pendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf akan terus berjalan dalam mengawal pemerintahan Jokowi periode 2019-2024.

"Di TKN itu kan tidak hanya elemen-elemen partai saja, tetapi juga ada kelompok relawan," ujar Arsul.

"Tentu kami berharap bahwa silahturahim di antara seluruh elemen yang mendukung Pak Jokowi itu bisa tetap berjalan mengawal pemerintah beliau bersama Pak Kiai Ma'ruf Amin," ujar Arsul.

Baca juga: TKN Jokowi-Maruf Dibubarkan, Sekjen PPP Sebut Akan Bentuk Wadah Lain

Capres petahanan Joko Widodo saat mendatangi kediaman cawapresnya Kiai Haji Maruf Amin di Jl. Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2019) malam. Pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Maruf Amin akan menyampaikan pidato terkait hasil sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) di Bandara Halim Perdanakusuma.KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Capres petahanan Joko Widodo saat mendatangi kediaman cawapresnya Kiai Haji Maruf Amin di Jl. Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2019) malam. Pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Maruf Amin akan menyampaikan pidato terkait hasil sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) di Bandara Halim Perdanakusuma.
Secara terpisah, Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Verry Surya Hendrawan memastikan, meskipun TKN akan dibubarkan, namun 10 partai politik pengusung Joko Widodo-Ma'ruf Amin tetap berkoalisi mengawal pemerintahan baru lima tahun ke depan.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Relawan Jokowi Ulin Yusron Jadi Komisaris ITDC, Anggota Komisi VI: Kompetensinya Harus Mendukung

Relawan Jokowi Ulin Yusron Jadi Komisaris ITDC, Anggota Komisi VI: Kompetensinya Harus Mendukung

Nasional
Jubir Satgas: Yang Kita Perlukan Kegiatan Ekonomi Tanpa Timbulkan Kasus Covid-19

Jubir Satgas: Yang Kita Perlukan Kegiatan Ekonomi Tanpa Timbulkan Kasus Covid-19

Nasional
KPU Ikuti Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor, tetapi...

KPU Ikuti Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor, tetapi...

Nasional
KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

Nasional
Polri: Kalau Demonstrasi Sudah Anarkis, Polisi akan Bertindak...

Polri: Kalau Demonstrasi Sudah Anarkis, Polisi akan Bertindak...

Nasional
Tindaklanjuti Putusan Bawaslu, KPU Tetapkan 3 Eks Koruptor jadi Calon Kepala Daerah

Tindaklanjuti Putusan Bawaslu, KPU Tetapkan 3 Eks Koruptor jadi Calon Kepala Daerah

Nasional
Pemda Diminta Tegakkan Protokol Kesehatan Selama Libur Panjang

Pemda Diminta Tegakkan Protokol Kesehatan Selama Libur Panjang

Nasional
Azwar Anas Beberkan Persiapan Protokol Kesehatan di Banyuwangi Jelang Liburan

Azwar Anas Beberkan Persiapan Protokol Kesehatan di Banyuwangi Jelang Liburan

Nasional
Bareskrim Tunda Pemeriksaan Petinggi KAMI Ahmad Yani

Bareskrim Tunda Pemeriksaan Petinggi KAMI Ahmad Yani

Nasional
Satgas Ingatkan Kepala Daerah agar Transparan soal Data Kasus Covid-19

Satgas Ingatkan Kepala Daerah agar Transparan soal Data Kasus Covid-19

Nasional
Singgung Rendahnya Indeks Pembangunan Pemuda, Menko PMK Ingatkan Kolaborasi Semua Pihak

Singgung Rendahnya Indeks Pembangunan Pemuda, Menko PMK Ingatkan Kolaborasi Semua Pihak

Nasional
Jelang Libur Panjang, Kemendagri Imbau Pemda Siapkan Protokol Kesehatan di Lokasi Wisata

Jelang Libur Panjang, Kemendagri Imbau Pemda Siapkan Protokol Kesehatan di Lokasi Wisata

Nasional
Kejagung: Kerugian Negara akibat Kasus Korupsi Impor Tekstil Sebesar Rp 1,6 Triliun

Kejagung: Kerugian Negara akibat Kasus Korupsi Impor Tekstil Sebesar Rp 1,6 Triliun

Nasional
Maulid Nabi, Kemenag Imbau Hindari Kegiatan yang Ciptakan Kerumunan

Maulid Nabi, Kemenag Imbau Hindari Kegiatan yang Ciptakan Kerumunan

Nasional
Walhi Kecam Pembangunan 'Jurassic Park Komodo', Tak Berbasis Keilmuan

Walhi Kecam Pembangunan "Jurassic Park Komodo", Tak Berbasis Keilmuan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X