Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU: Distribusi Kotak dan Bilik Suara Sudah Hampir 50 Persen

Kompas.com - 02/11/2018, 14:32 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai mendistribusikan kotak dan bilik suara Pemilu 2019.

Menurut Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi, proses distribusi sudah mendekati 50 persen. Bahkan, distribusi telah sampai ke kabupaten/kota di daerah-daerah terjauh.

"Proses distribusi saya kira sudah mendekati 50 persen. Kami cek di beberapa kabupaten/kota, sudah sampai termasuk di daerah terjauh dan sekarang sudah masuk gudang KPU kabupaten/kota," kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/11/2018).

Sementara itu, logistik pemilu lainnya sampai saat ini belum selesai diproduksi, termasuk surat suara.

Pramono mengatakan, pihaknya tengah menghitung kebutuhan jumlah surat suara. Nantinya, surat suara yang akan diproduksi jumlahnya disesuaikan dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah 2 persen sebagai cadangan.

"Untuk pengadaan yang dilakukan KPU kami berpedoman pada Pasal 344 (Undang-Undang nomor 7 tahun 2017). Jadi yang kami produksi jumlah DPT ditambah 2 persen cadangan," jelas Pramono.

Baca juga: KPU Yakin Perpanjangan Waktu Perbaikan DPT Tak Hambat Logistik Pemilu

Pengadaan surat suara akan dilelang dalam waktu dekat. Jumlah surat suara yang akan dicantumkan saat lelang berdasar pada DPT hasil perbaikan I yang sebelumnya ditetapkan pada 16 September 2018.

Di samping surat suara, KPU juga tengah menyiapkan produksi logistik lainnya seperti segel, tinta, sampul, hologram pemilu.

Ditargetkan, proses produksi dan distribusi seluruh logistik selesai pada 30 November 2018.

"Kami targetkan 6 item logistik 30 November sudah selesai sehingga 2019 kami hanya fokus pada surat suara dan kelengkapan TPS" kata Pramono.

Kompas TV Kunjungan Sandi juga didampingi oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Sekjen PAN Eddy Soeparno.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Nasional
SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Nasional
Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Nasional
Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik 'Cicak Vs Buaya Jilid 2'

Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik "Cicak Vs Buaya Jilid 2"

Nasional
JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com