Wapres Minta DPR Pikir Ulang Keinginan Bangun Gedung Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, DPR seharusnya memahami bahwa pemerintah tengah memberlakukan moratorium pembangunan gedung baru. 

Pemerintah hanya membangun sekolah, rumah sakit, dan balai penelitian. 

Hal ini disampaikan Kalla menanggapi wacana pembangunan gedung baru DPR yang kembali bergulir. 

"Pemerintah tidak membangun apa-apa, yang dibangun hanya sekolah, rumah sakit dan balai penelitian. Jadi mestinya DPR kita harapkan memahami hal tersebut," kata Kalla, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (15/8/2017).

Ia mengingatkan para anggota Dewan yang merenovasi perumahan wakil rakyat di Kalibata, Jakarta Selatan, secara besar-besaran beberapa tahun lalu.

Baca: Kementerian PU Belum Pernah Audit Konstruksi Gedung DPR Sejak 2009

"Kira-kira lima tahun lalu, itu DPR telah merenovasi perumahannya di Kalibata dengan biaya ratusan miliar. Jadi mestinya itu dimanfaatkan," kata Kalla.

"Dulu direnovasi besar-besaran. Masih ingat kan? Ratusan miliar digunakan untuk merenovasi rumah-rumah di perumahan DPR sehingga jauh lebih baik dari sebelumnya," kata Kalla.

Sebelumnya, DPR mengajukan anggaran sebesar Rp 5,7 triliun untuk operasional di Tahun Anggaran 2018.

Permintaan anggaran sebesar Rp 5,7 triliun itu pun dianggap wajar oleh para wakil rakyat, karena besarannya hanya 0,35 persen dari APBN 2018.

Kenaikan anggaran dari tahun ini sebesar Rp 4,26 triliun tersebut akan digunakan untuk berbagai keperluan pada tahun 2018 antara lain seperti membangun gedung parlemen baru, perpustakaan, sampai apartemen anggota Dewan.