JAKARTA, KOMPAS.com - Pengajuan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp 5,7 triliun menuai banyak reaksi dan kritik. Apalagi, sebagian anggaran DPR itu diusulkan guna pembangunan kompleks DPR di lahan bekas Taman Ria Senayan.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD angkat bicara soal keinginan DPR untuk membangun gedung parlemen baru tersebut. Melalui akun twitter-nya @mohmafudmd, Guru Besar Hukum Tata Negara tersebut berkicau bahwa permintaan para wakil rakyat itu yakin akan ditolak mentah-mentah oleh publik.
"Untuk apa membangun gedung baru DPR sampai Rp 5,7 trilliun? Itu tidak feasable. Dulu (2009) Rp 1,7 trilliun saja ditolak rakyat. Apalagi Rp 5,7 trilliun," kata Mahfud, Senin (14/8/2017).
(Baca: Perlu Renovasi Gedung, DPR Mengaku "Hanya" Minta Anggaran Rp 5,7 T)
Mahfud pun beranggapan, gedung DPR yang sekarang masih sangat bagus dan layak digunakan. Karenanya, ia heran dengan keinginan DPR tersebut.
"Gedung DPR yang ada sekarang masih sangat bagus. Untuk apa, sih?," ungkap Mahfud yang juga pernah duduk menjadi anggota DPR tersebut.
Mahfud juga tidak sepakat dengan rencana DPR untuk membangun perpustakaan mewah. Alasannya, perpustakaan DPR yang ada selama ini juga tidak termanfaatkan dengan baik.
(Baca: Fahri Sebut Kenaikan Anggaran untuk Bangun Komplek Rumah Anggota DPR)
"DPR juga mau membangun perpustakaan mewah. Padahal sekarang perpustakaan sudah digital. Selama ini juga tak banyak guna perpustakaan di DPR, sepi mulu," kata Mahfud.
Meski demikian, Mahfud paham bahwa DPR memang punya hak untuk meminta anggaran kepada Pemerintah. Namun, Pmerintah pun juga punya hak untuk menolak keinginan DPR tersebut.
"Meski DPR punya hak budget tapi Pemerintah, atas dukungan rakyat, bisa menolak keinginan membangun gedung baru DPR. Yang dulu pun bisa dibatalkan, kok," kata Mahfud.