Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD: Gedung Baru DPR, untuk Apa Sih?

Kompas.com - 14/08/2017, 12:25 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengajuan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp 5,7 triliun menuai banyak reaksi dan kritik. Apalagi, sebagian anggaran DPR itu diusulkan guna pembangunan kompleks DPR di lahan bekas Taman Ria Senayan.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD angkat bicara soal keinginan DPR untuk membangun gedung parlemen baru tersebut. Melalui akun twitter-nya @mohmafudmd, Guru Besar Hukum Tata Negara tersebut berkicau bahwa permintaan para wakil rakyat itu yakin akan ditolak mentah-mentah oleh publik.

"Untuk apa membangun gedung baru DPR sampai Rp 5,7 trilliun? Itu tidak feasable. Dulu (2009) Rp 1,7 trilliun saja ditolak rakyat. Apalagi Rp 5,7 trilliun," kata Mahfud, Senin (14/8/2017).

(Baca: Perlu Renovasi Gedung, DPR Mengaku "Hanya" Minta Anggaran Rp 5,7 T)

Mahfud pun beranggapan, gedung DPR yang sekarang masih sangat bagus dan layak digunakan. Karenanya, ia heran dengan keinginan DPR tersebut.

"Gedung DPR yang ada sekarang masih sangat bagus. Untuk apa, sih?," ungkap Mahfud yang juga pernah duduk menjadi anggota DPR tersebut.

Mahfud juga tidak sepakat dengan rencana DPR untuk membangun perpustakaan mewah. Alasannya, perpustakaan DPR yang ada selama ini juga tidak termanfaatkan dengan baik.

(Baca: Fahri Sebut Kenaikan Anggaran untuk Bangun Komplek Rumah Anggota DPR)

"DPR juga mau membangun perpustakaan mewah. Padahal sekarang perpustakaan sudah digital. Selama ini juga tak banyak guna perpustakaan di DPR, sepi mulu," kata Mahfud.

Meski demikian, Mahfud paham bahwa DPR memang punya hak untuk meminta anggaran kepada Pemerintah. Namun, Pmerintah pun juga punya hak untuk menolak keinginan DPR tersebut.

"Meski DPR punya hak budget tapi Pemerintah, atas dukungan rakyat, bisa menolak keinginan membangun gedung baru DPR. Yang dulu pun bisa dibatalkan, kok," kata Mahfud.

Kompas TV Membongkar Kasus Megaproyek E-KTP (Bag 3)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Nasional
Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Nasional
Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Nasional
Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Nasional
AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum 'Clear', Masih Dihuni Warga

AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum "Clear", Masih Dihuni Warga

Nasional
Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Nasional
Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Nasional
PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

Nasional
Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Tak Titip Program Tertentu untuk Dilanjutkan Gibran

Wapres Ma'ruf Amin Tak Titip Program Tertentu untuk Dilanjutkan Gibran

Nasional
Gibran Minta Petuah Saat Sowan ke Wapres Ma'fuf Amin

Gibran Minta Petuah Saat Sowan ke Wapres Ma'fuf Amin

Nasional
Tantang PDI-P Tarik Semua Menteri Usai Sebut Jokowi Bukan Kader Lagi, TKN: Daripada Capek-capek PTUN

Tantang PDI-P Tarik Semua Menteri Usai Sebut Jokowi Bukan Kader Lagi, TKN: Daripada Capek-capek PTUN

Nasional
Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga 31 Mei 2024

Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga 31 Mei 2024

Nasional
Gibran Disebut Masih Fokus di Solo, Undang Wapres Ma'ruf Resmikan Destinasi Wisata

Gibran Disebut Masih Fokus di Solo, Undang Wapres Ma'ruf Resmikan Destinasi Wisata

Nasional
Dewas Ungkap Klarifikasi Albertina Ho yang Dilaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Dewas Ungkap Klarifikasi Albertina Ho yang Dilaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com