Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"DPR Fokus Belajar Kerja Saja, Jangan Sibuk Gedung Baru..."

Kompas.com - 15/08/2017, 05:05 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI fokus kerja membuat undang-undang dan mengesampingkan keinginan membangun gedung parlemen baru.

"DPR sudah tidak mampu kerja. Fokus belajar kerja saja, jangan sibuk bangun gedung baru. Biarlah itu tugas DPR periode mendatang," kata Lucius di Jakarta, Senin (14/8/2017).

Lucius berpendapat, waktu yang tersisa bagi DPR periode saat ini tidak terlalu lama. Karena itu, lebih baik digunakan untuk hal-hal yang berguna.

"Waktu yang tersisa lebih baik hasilkan sesuatu yang bisa dikenang orang DPR periode ini. Jadi jangan DPR sekarang buat kebijakan yang membebankan DPR selanjutnya," kata Lucius.

Lucius juga menambahkan, wajar saja publik ingin agar DPR fokus bekerja dan tegas menolak rencana pembangunan gedung DPR baru sampai apartemen DPR. Alasannya, publik sudah tidak percaya dengan kinerja DPR.

"Rencana pembangunan itu sudah muncul lama. Tapi penolakan yang utama itu lebih-lebih karena DPR tak bisa dipercaya. DPR gagal buktikan kepada publik layak dipercaya. Kinerja legislasi saja rendah," ujar Lucius.

(Baca juga: "Anggota DPR Seharusnya Berpikir untuk Kepentingan Rakyat")

Sebagaimana diketahui, DPR mengajukan anggaran sebesar Rp 5.728.308.210.000 atau Rp 5,7 triliun untuk operasional di Tahun Anggaran 2018.

Rinciannya, Rp 4.024.410.881.000 untuk satuan kerja dewan. Sedangkan sebesar Rp 1.703.897.329.000 diperuntukan bagi kesekretariatan DPR.

Permintaan anggaran DPR sebesar Rp 5,7 triliun untuk Tahun Anggaran 2018 itu pun dianggap wajar oleh pimpinan DPR karena besarannya hanya 0,35 persen dari APBN 2018.

Kenaikan anggaran dari tahun ini sebesar Rp 4,26 triliun juga akan digunakan untuk berbagai keperluan pada tahun 2018.

Salah satunya adalah untuk pembangunan kompleks DPR di lahan bekas Taman Ria Senayan, seperti gedung DPR baru sampai apartemen untuk anggota DPR.

Kompas TV Rencana pembangunan gedung baru DPR kembali bergulir seiring rencana kenaikan anggaran DPR tahun 2018.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com