Sebelum Bangun Gedung Baru, DPR Akan Tinjau Gedung MK dan BPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing mengatakan, BURT berencana untuk meninjau ruangan-ruangan anggota di lembaga negara lain, seperti Mahkamah Konstitusi dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hal itu menyusul rencana DPR membangun gedung kerja baru menggantikan Gedung Nusantara I yang dinilai sudah tak layak digunakan.

"Nanti minggu depan kami coba, kami tinjau ruangan MK, kita tinjau ruangan BPK," ujar Anton di ruangannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/8/2017).

Rencananya, kunjungan tersebut akan dilakukan pada Jumat pekan depan dan masih dikoordinasikan dengan Sekretariat Jenderal DPR.

Baca: Kementerian PU Belum Pernah Audit Konstruksi Gedung DPR Sejak 2009

Menurut dia, langkah ini dilakukan untuk menunjukkan perbandingan ruangan anggota lembaga negara lain dengan ruangan anggota DPR saat ini.

"Biar perlihatkan sama orang. Ini kamar camat saja lebih bagus (dari ruangan anggota DPR). Kamar lurah saja lebih bagus," ujar Politisi Partai Golkar itu.

Ia menyebutkan, saat pertama dibangun, Gedung DPR diperuntukkan bagi kapasitas 800 orang. Saat itu, anggota DPR masih berjumlah 400 orang.

Dari tahun ke tahun, anggota semakin bertambah. Pada 2019, akan menjadi 575 anggota. Adapun, saat ini anggota DPR berjumlah 560 orang.

Setiap satu orang anggota dibantu oleh dua orang staf dan lima orang tenaga ahli.

"Coba bayangkan, delapan kali 560 itu kan sudah 5.000 orang. Tiap hari. Belum lagi kalau datang tamu, belum lagi wartawan datang. Jadi 5.000 sampai 6.000 lalu lalang," kata dia.

Setelah terjadi gempa pada 2011, ada keretakan pada gedung tersebut sehingga diminta mengurangi beban gedung.

"Kemiringan sih enggak. Tapi 2011 diminta mengurangi beban," ujar Anton.

Proyek yang rencananya dimulai tahun 2018 itu akan menggunakan sistem anggaran tahun jamak (multiyears).