Kompas.com - 14/08/2017, 18:24 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Danis Sumadilaga, mengatakan, sejak 2009 Kementerian Pekerjaan Umum belum pernah menerima permohonan audit konstruksi Gedung DPR.

Hal itu dikatakan Danis saat dihubungi Kompas.com, Senin (14/8/2017).

“Menurut catatan kami, kami tidak pernah melakukan audit dan perbaikan lagi. Tidak ada permintaan (audit konstruksi Gedung DPR) lagi. Jadi yang kami lakukan hanya audit pada 2009 dan perbaikan pada 27 April 2011 lalu,” ujar Danis.

Ia menjelaskan, pada 15 September 2009, Kementerian Pekerjaan Umum pernah menerima surat dari Ketua DPR Marzuki Alie terkait permohonan bantuan audit struktur Gedung Nusantara I DPR.

Permohonan tersebut dikirimkan untuk memeriksa kondisi Gedung DPR pasca-gempa bumi di Tasikmalaya berkekuatan 7,0 skala richter pada 2 September 2009.

Baca: Perlu Renovasi Gedung, DPR Mengaku "Hanya" Minta Anggaran Rp 5,7 T

Merespons permintaan tersebut, Kementerian PU mengirimkan tim untuk melakukan pemeriksaan visual atau quick assessment pada 2-4 Oktober 2009.

“Merespons permintaan tersebut Balitbang Kemen PU melakukan pemeriksaan visual atau quick assessment selama tiga hari. Jadi ini sifatnya pemeriksaan visual untuk melihat tingkat kerusakan. Walaupun tetap ya pakai alat ultrasonic velocity, ada bawa palu beton, kamera dan sebagainya. Tetapi lebih bersifat pemeriksaan visual,” papar Danis.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Balitbang, Gedung Nusantara I DPR mengalami kerusakan non-struktural, seperti retak kecil dan dinding yang terkelupas.

Dalam laporan tersebut juga tidak ditemukan laporan soal kemiringan Gedung Nusantara I DPR.

“Jadi dalam istilah teknis secara struktural kerusakannya tidak berpengaruh. Marmernya lepas ya kami betulkan lah. Tapi di laporan ini tidak berbicara masalah tegak atau tidak. Jadi kalau nanti mau cari masalah miring atau tidak, tinggal pakai alat saja,” kata Danis.

Baca: Fahri Hamzah Sebut Anggaran Penataan Kawasan Parlemen Capai Rp 500 Miliar

Tim Balitbang Kementerian PU merekomendasikan agar dilakukan perbaikan melalui injeksi menggunakan bahan kimia untuk mengisi bagian gedung yang retak.

Perbaikan dilakukan pada 27 April 2011. Selain itu, tim juga merekomendasikan pembatasan beban dan melakukan detail assessment yang lebih komprehensif.

Halaman:
Baca tentang
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Amankan Sejumlah Uang dan Barang Bukti dari OTT Bupati Pemalang

KPK Amankan Sejumlah Uang dan Barang Bukti dari OTT Bupati Pemalang

Nasional
Sabtu Besok, Istana Mulai Gladi Kotor Upacara HUT Ke-77 RI

Sabtu Besok, Istana Mulai Gladi Kotor Upacara HUT Ke-77 RI

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Jawaban Siap Maju Capres 2024

Prabowo Diharapkan Beri Jawaban Siap Maju Capres 2024

Nasional
LPSK Akui Diberi Dua Amplop Berisi Uang dari Pihak Ferdy Sambo, tapi Langsung Dikembalikan

LPSK Akui Diberi Dua Amplop Berisi Uang dari Pihak Ferdy Sambo, tapi Langsung Dikembalikan

Nasional
Tanda Tanya Pencabutan Kuasa Pengacara Bharada E: Sempat Disentil Kabareskrim hingga Ngaku Dapat Teror

Tanda Tanya Pencabutan Kuasa Pengacara Bharada E: Sempat Disentil Kabareskrim hingga Ngaku Dapat Teror

Nasional
Tukang Sayur hingga Pedagang Starling Ramaikan Pendaftaran Partai Buruh ke KPU

Tukang Sayur hingga Pedagang Starling Ramaikan Pendaftaran Partai Buruh ke KPU

Nasional
Soal Kematian Brigadir J, Ferdy Sambo: Di Pengadilan Saya Pertanggungjawabkan

Soal Kematian Brigadir J, Ferdy Sambo: Di Pengadilan Saya Pertanggungjawabkan

Nasional
Alasan Partai Gerindra Ingin Usung Prabowo Kembali Jadi Capres

Alasan Partai Gerindra Ingin Usung Prabowo Kembali Jadi Capres

Nasional
Demokrat Tegaskan Cukup Intens Komunikasi dengan PKS dan Nasdem

Demokrat Tegaskan Cukup Intens Komunikasi dengan PKS dan Nasdem

Nasional
Prabowo Jadi Nama Tunggal yang Diminta Kader Gerindra Maju Capres

Prabowo Jadi Nama Tunggal yang Diminta Kader Gerindra Maju Capres

Nasional
Pengacara Baru Bharada E, Ronny Talapessy Politikus PDI-P

Pengacara Baru Bharada E, Ronny Talapessy Politikus PDI-P

Nasional
Gerindra: Ini Saatnya Pak Prabowo Menang dan Jadi Pemimpin Negara

Gerindra: Ini Saatnya Pak Prabowo Menang dan Jadi Pemimpin Negara

Nasional
Epidemiolog Proyeksi Kasus Harian Covid-19 Lebih dari 20.000 Saat Puncak Gelombang IV

Epidemiolog Proyeksi Kasus Harian Covid-19 Lebih dari 20.000 Saat Puncak Gelombang IV

Nasional
Polisi Ungkap Alasan Komnas HAM Periksa Ferdy Sambo dan Bharada E di Mako Brimob

Polisi Ungkap Alasan Komnas HAM Periksa Ferdy Sambo dan Bharada E di Mako Brimob

Nasional
LPSK Belum Bisa Lindungi Bharada E karena Tak Difasilitasi Kepolisian

LPSK Belum Bisa Lindungi Bharada E karena Tak Difasilitasi Kepolisian

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.