Terlambatnya Pemberitahuan SPDP pada Kasus Hary Tanoe Dinilai Pelanggaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Terlambatnya pemberian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap seorang terlapor dinilai sebagai bentuk pelanggaran.

Penilaian itu disampaikan ahli hukum pidana Abdul Chair saat dihadirkan sebagai ahli pada sidang praperadilan gugatan penetapan tersangka Hary Tanoesoedibjo oleh Bareskrim Polri, Rabu (12/7/2017), di PN Jakarta Selatan.

Sprindik kasus yang menjerat Hary Tanoe disebut tertanggal 15 Mei 2017, tetapi SPDP baru disampaikan kepadanya pada 20 Juni 2017.

Abdul Chair mengatakan, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 130 Tahun 2015, SPDP wajib diberitahukan kepada pihak seperti jaksa penuntut umum, pelapor, dan terlapor, paling lambat 7 hari setelah adanya sprindik.

"Dalam putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh melampaui batas waktu selama 7 hari," kata Abdul Chair.

Baca: Hakim Pertanyakan Objektivitas Karyawan MNC yang Jadi Saksi Praperadilan Hary Tanoe

Jika lebih dari 7 hari, menurut dia, selain melanggar putusan MK, juga melanggar Pasal 109 KUHAP.

Abdul Chair mengatakan, pemberitahuan SPDP merupakan hak konstitusional terlapor.

Hakim tunggal yang memimpin sidang praperadilan, Cepi Iskandar menanyakan, apakah penyidikan oleh polisi akan gugur jika JPU dan pelapor sudah mendapatkan SPDP, sementara terlapor belum mengetahuinya .

"Pendapat ahli, menurut MK bahwa MK menyebutkan secara semuanya pihak tersebut wajib diberitahukan dan disampaikan (SPDP). Tidak ada pengecualian. Sifatnya semuanya," jawab Abdul Chair.

Mengenai kelanjutan penyidikan, menurut dia, untuk menguji sah atau tidaknya penyidikan, ada lembaga yang berhak menilai.

Baca juga: Kubu Hary Tanoe Bawa Bukti di Sidang Praperadilan

"Dalam hal ini membatalkan tindakan penyidik, dalam hal ini penyidikan dianggap tidak sah karena SPDP itu telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan oleh MK," ujar Abdul Chair.

Sarana untuk membatalkan penyidikan itu, menurut dia, yakni lembaga peradilan melalui gugatan praperadilan.

"Di situ praperadilan yang akan memutus apakah keterlambatan SPDP kepada terlapor ini  dapat dimaknai sebagai pelanggaran konstitusional MK yang berakibat SPDP itu dapat dibatalkan dan oleh karena itu dianggap tidak sah," ujar Abdul Chair.

Hary merupakan tersangka dalam kasus dugaan mengancam Kepala Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Yulianto melalui media elektronik.