Yusril: Pasal Penodaan Agama Harus Tetap Ada - Kompas.com

Yusril: Pasal Penodaan Agama Harus Tetap Ada

Ihsanuddin
Kompas.com - 17/05/2017, 09:56 WIB
KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA Kuasa hukum Alfamart, Yusril Ihza Mahendra, saat menghadiri sidang putusan gugatan Alfamart terhadap konsumen dan Komisi Informasi Pusat di Pengadilan Negeri Tangerang, Selasa (18/4/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menilai, pasal-pasal mengenai penodaan agama harus tetap ada dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Sebab, pasal 29 UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

"Karena itu, agama mendapat kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kita. Bahkan Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa kemerdekaan bangsa dan negara kita ini terjadi berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa," kata Yusril dalam keterangan tertulisnya, Rabu (17/5/2017).

Penodaan Agama Juga Ada di Negara Barat, Ini Buktinya

Pasal-pasal penodaan agama, lanjut Yusril, bukan hanya ada di dalam Pasal 156 dan 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tetapi juga terdapat dalam UU Nomor 1 PNPS 1965 tentang Larangan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.

Pasal 156a KUHP yang baru-baru ini digunakan hakim untuk menghukum Basuki Tjahaja Purnama adalah berasal dari UU Nomor 1 PNPS tahun 1965 itu.

UU itu sudah pernah diuji di Mahkamah Konstitusi untuk dibatalkan oleh sekelompok orang, termasuk Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Andai Semua Kasus Penodaan Agama Diupayakan Selesai Melalui Mediasi...

Namun, MK dalam Putusannya Nomor 140/PUU-VII/2009 menolak permohonan tersebut untuk seluruhnya.

"Jadi MK berpendapat sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukumnya, di negara yang berdasar Pancasila, di mana sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka keberadaan agama wajib dilindungi dari setiap penyalahgunaan dan penodaan," kata Yusril.

Yusril menambahkan, keberadaan ketentuan pidana bagi penodaan atau penistaan terhadap ajaran sesuatu agama itu, umumnya juga berlaku di negara-negara sekuler.

Di Perancis, misalnya, seorang wali kota dituntut ke pengadilan dengan dakwaan penodaan ajaran agama.

"Di Rusia dan di China juga begitu, padahal mereka negara Komunis," kata Yusril.

Yusril menilai, sangat lah aneh jika ada sekelompok orang mendesak Pemerintah dan DPR untuk mencabut ketentuan tentang penodaan atau penistaan agama, apalagi kegiatan-kegiatan seperti itu makin banyak terjadi akhir-akhir ini, terutama melalui media sosial.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang ini mengatakan, mencabut berlakunya suatu norma undang-undang hanya dapat dilakukan dengan undang-undang atau dengan Perppu, yang tentu akhirnya memerlukan persetujuan DPR jika ingin dijadikan sebagai UU.

Kalau UU itu lahir, walau kecil kemungkinannya, mereka yang kontra dapat mengajukan uji materi untuk membatalkan UU tersebut.

"Dalam keyakinan saya, MK berpotensi untuk menolak permohonan mereka yang selanjutnya akan menetapkan desain bangunannya," kata Yusril.

PenulisIhsanuddin
EditorSandro Gatra
Komentar

Terkini Lainnya

Polisi Berharap Pelarangan Motor di Sudirman Bikin Warga Naik Angkutan Umum

Polisi Berharap Pelarangan Motor di Sudirman Bikin Warga Naik Angkutan Umum

Megapolitan
KY: Kinerja Lembaga Peradilan Kembali Tercoreng

KY: Kinerja Lembaga Peradilan Kembali Tercoreng

Nasional
RUU Terorisme dan Perppu Ormas Dinilai Bentuk Negara Ambil Jalan Pintas

RUU Terorisme dan Perppu Ormas Dinilai Bentuk Negara Ambil Jalan Pintas

Nasional
Bersama Empat Organisasi Keagamaan, Juru Bicara FPI Gugat Perppu Ormas

Bersama Empat Organisasi Keagamaan, Juru Bicara FPI Gugat Perppu Ormas

Nasional
KTI Siapkan Aplikasi Transportasi yang Bisa Bayar Angkot Lewat Ponsel

KTI Siapkan Aplikasi Transportasi yang Bisa Bayar Angkot Lewat Ponsel

Megapolitan
Pelarangan Motor Diperluas, Transjakarta Siapkan 'Feeder' Lewati Jalan Ini

Pelarangan Motor Diperluas, Transjakarta Siapkan "Feeder" Lewati Jalan Ini

Megapolitan
Panik Usai Seruduk Motor, Sopir Fortuner Tabrak 2 Pemotor Lain hingga Tewas

Panik Usai Seruduk Motor, Sopir Fortuner Tabrak 2 Pemotor Lain hingga Tewas

Regional
Pengacara Destiara Bawa Bukti Baru soal Laporannya terhadap Wali Kota Kendari Terpilih

Pengacara Destiara Bawa Bukti Baru soal Laporannya terhadap Wali Kota Kendari Terpilih

Megapolitan
Jusuf Kalla: Tak Mungkin Ada Dua Cagub Golkar di Pilkada Jabar

Jusuf Kalla: Tak Mungkin Ada Dua Cagub Golkar di Pilkada Jabar

Nasional
Baru Bebas, Aman Abdurrahman Kembali Jadi Tersangka Terkait Bom Thamrin

Baru Bebas, Aman Abdurrahman Kembali Jadi Tersangka Terkait Bom Thamrin

Nasional
Tertibkan Bangunan, Satpol PP Temukan Kondom Berserakkan di Objek Wisata

Tertibkan Bangunan, Satpol PP Temukan Kondom Berserakkan di Objek Wisata

Regional
Dari Mana Sumber Dana First Travel Berangkatkan Umrah Seluruh Jemaah?

Dari Mana Sumber Dana First Travel Berangkatkan Umrah Seluruh Jemaah?

Megapolitan
Ganjar Pranowo: Selama Ini Saya Nyaman dengan Pak Heru...

Ganjar Pranowo: Selama Ini Saya Nyaman dengan Pak Heru...

Regional
Mereka yang Rela Tinggalkan Pekerjaan demi Laga Timnas Indonesia Vs Vietnam

Mereka yang Rela Tinggalkan Pekerjaan demi Laga Timnas Indonesia Vs Vietnam

Regional
Ratusan Penerbangan Dibatalkan Saat Topan Hato Dekati Hongkong

Ratusan Penerbangan Dibatalkan Saat Topan Hato Dekati Hongkong

Internasional