Kompas.com - 12/05/2017, 08:12 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada Selasa (9/5/2017) majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan vonis dua tahun penjara kepada Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Hakim menyatakan Ahok telah melakukan penodaan agama melalui pidatonya di Kepulauan Seribu, 27 September 2016, dengan mengutip Surat Al Maidah ayat 51.

Putusan itu pun akhirnya memunculkan berbagai reaksi di masyarakat. Ada yang setuju, dan ada pula yang menentang putusan tersebut. Polarisasi di masyarakat justru menguat pasca-putusan sidang.

Di sisi lain, elemen masyarakat sipil mendorong dihapuskannya pasal terkait penodaan agama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Lalu, apa yang membuat elemen masyarakat sipil menganggap pasal penodaan agama sangat berbahaya jika tetap diterapkan?

Peneliti Setara Institute Halili Hasan mengatakan, tidak bisa dipungkiri perpecahan atau polarisasi di masyarakat semakin menguat pasca-putusan sidang kasus Ahok.

Sejak proses penyelidikan hingga persidangan, tekanan massa terus bermunculan. Masyarakat pun dijejali dengan isu identitas berbau suku dan agama.

Menurut Halili, situasi seperti itu bisa dihindari jika kasus penodaan agama diselesaikan melalui jalur non-yudisial atau mediasi. Penyelesaian melalui jalur non yudisial, lanjut Halili, dinilai lebih memiliki dampak yang positif terhadap kondisi sosial masyarakat.

"Dari sisi sosial, masyarakat jadi tidak perlu terbelah atau terpolarisasi. Saat ini justru terjadi permusuhan satu sama lain karena isu penodaan agama yang konstruksi hukumnya itu sendiri absurd," ujar Halili usai menggelar jumpa pers terkait laporan riset "Rezim Penodaan Agama 1965-2017", di kantor Setara Institute, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis (11/5/2017).

Halili menilai, mekanisme mediasi dalam penyelesaian kasus penodaan agama lebih efektif dan efisien ketimbang melalui persidangan.

Setidaknya ada dua alasan selain kondisi sosial yang bisa menjadi landasan. Pertama, pemerintah bisa menghemat dari sisi anggaran. Dalam kasus Ahok misalnya, negara harus mengeluarkan banyak anggaran hanya untuk pengamanan selama sidang berlangsung.

Kedua, jalur mediasi secara langsung akan mendidik masyarakat jika muncul kasus serupa di kemudian hari.

"Masyarakat kita ini kan masyarakat yang mengaku suka musyawarah, tapi faktanya enggan untuk berdialog. Mediasi justru akan mendidik banyak orang," ucapnya.

Halili mengakui jalur mediasi memang sulit dilakukan jika terdapat tekanan massa yang besar dan dilatarbelakangi oleh kepentingan politik. Namun, jika aparat penegak hukum bersikap tegas, jalur mediasi sangat mungkin dilakukan.

Mekanisme jarang ditempuh

Halaman:
Baca tentang
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Flypass Jet Tempur F-16 Warnai Geladi Kotor HUT Ke-77 RI di Langit Jakarta

Flypass Jet Tempur F-16 Warnai Geladi Kotor HUT Ke-77 RI di Langit Jakarta

Nasional
Din Syamsuddin: Parliamentary-Presidential Threshold Bertentangan dengan Pancasila!

Din Syamsuddin: Parliamentary-Presidential Threshold Bertentangan dengan Pancasila!

Nasional
Ceritakan Kedekatan Dengan Gus Dur, Prabowo: Saya Jenderal yang Bisa Masuk Kamar Beliau

Ceritakan Kedekatan Dengan Gus Dur, Prabowo: Saya Jenderal yang Bisa Masuk Kamar Beliau

Nasional
LPSK Tolak Berikan Perlindungan Kepada Istri Ferdy Sambo Putri Candrawathi

LPSK Tolak Berikan Perlindungan Kepada Istri Ferdy Sambo Putri Candrawathi

Nasional
Besok, KIB Gelar Pertemuan di Surabaya Bahas Konsolidasi Koalisi

Besok, KIB Gelar Pertemuan di Surabaya Bahas Konsolidasi Koalisi

Nasional
Deolipa Duga Surat Pencabutan Kuasa Bharada E Dibubuhi Tanda Tangan Palsu

Deolipa Duga Surat Pencabutan Kuasa Bharada E Dibubuhi Tanda Tangan Palsu

Nasional
Bareskrim Tetapkan Istri Eks Menteri Ferry Mursyidan Baldan Tersangka Dugaan Penggelapan Saham

Bareskrim Tetapkan Istri Eks Menteri Ferry Mursyidan Baldan Tersangka Dugaan Penggelapan Saham

Nasional
Deolipa Sebut Bharada E Diiming-imingi Uang Rp 1 Miliar oleh Sambo dan Istri, Bripka RR dan KM Rp 500 Juta

Deolipa Sebut Bharada E Diiming-imingi Uang Rp 1 Miliar oleh Sambo dan Istri, Bripka RR dan KM Rp 500 Juta

Nasional
Deolipa Duga Bharada E Cabut Kuasa di Bawah Tekanan

Deolipa Duga Bharada E Cabut Kuasa di Bawah Tekanan

Nasional
Cak Imin Ungkap Alasan PKB Koalisi dengan Partai Gerindra

Cak Imin Ungkap Alasan PKB Koalisi dengan Partai Gerindra

Nasional
Lamhot Sinaga: DPR Minta Pemerintah Berani Batasi Kuota dan Naikkan Harga BBM Subsidi

Lamhot Sinaga: DPR Minta Pemerintah Berani Batasi Kuota dan Naikkan Harga BBM Subsidi

Nasional
PKB Koalisi dengan Gerindra, Cak Imin: Banyak yang Ganggu Kita untuk Tidak Berangkat ke Sini

PKB Koalisi dengan Gerindra, Cak Imin: Banyak yang Ganggu Kita untuk Tidak Berangkat ke Sini

Nasional
Partai Pelita Optimistis Lolos Jadi Peserta Pemilu 2024

Partai Pelita Optimistis Lolos Jadi Peserta Pemilu 2024

Nasional
Isi Piagam Deklarasi Koalisi Gerindra-PKB: Penentuan Capres-Cawapres oleh Prabowo-Cak Imin

Isi Piagam Deklarasi Koalisi Gerindra-PKB: Penentuan Capres-Cawapres oleh Prabowo-Cak Imin

Nasional
Prabowo Sebut PKB Partai Pertama yang Ajak Gerindra Kerja Sama

Prabowo Sebut PKB Partai Pertama yang Ajak Gerindra Kerja Sama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.