Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW Nilai "Serangan Balik" Sebabkan Kinerja KPK Menurun

Kompas.com - 14/09/2015, 15:52 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kinerja penyidikan kasus korupsi oleh aparat penegak hukum pada semester awal 2015 mengalami penurunan. Berdasarkan hasil pantauan Indonesia Corruption Watch (ICW), kuantitas dan kualitas kasus yang disidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tercatat semakin berkurang.

Hingga semester awal 2015 ini, aparat penegak hukum, yaitu KPK, kejaksaan, dan kepolisian, hanya mampu menaikkan sebesar 50,6 persen kasus korupsi pada tahap penyidikan ke penuntutan, dari total 2.477 kasus.

"Kontribusi KPK mencapai 30 persen atas total kerugian negara kasus korupsi yang ditangani di seluruh Indonesia," kata tim Divisi Investigasi ICW Wana Alamsyah dalam pemaparan di Cikini, Jakarta, Senin (14/9/2015).

Dalam periode 2010 hingga 2014, KPK menyidik rata-rata 15 kasus korupsi tiap semester dengan kerugian negara Rp 1,1 triliun. Pada semester ini, KPK hanya menyidik 10 kasus korupsi dengan kerugian negara Rp 106,4 miliar dan besaran suap Rp 395,1 miliar.

ICW menilai, penurunan kinerja KPK disebabkan oleh "serangan balik" yang gencar diterima lembaga tersebut pada semester ini, di antaranya adalah kriminalisasi pimpinan dan penyidik, praperadilan, teror, dan revisi UU KPK.

"'Serangan balik' ini mengubah konstelasi, psikologis, dan motivasi jajaran KPK dan berdampak pada kemampuan penyidikannya," ujar Wana.

Selain "serangan balik", Wana menuturkan, Presiden, pemerintah, dan kelompok politik dinilai belum memberikan perlindungan politik yang memadai untuk KPK. Secara internal, KPK juga diminta agar memotivasi penyidiknya sehingga secara psikologis tidak lagi terganggu oleh berbagai hal yang menghambat kinerja penyidikan.

Secara umum, aparat penegak hukum pada semester I 2015 ini hanya berhasil menyidik 308 kasus korupsi dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 1,2 triliun dan nilai suap sebesar Rp 475,3 miliar. 

Jika dibandingkan dengan semester-semester sebelumnya, jumlah kasus korupsi yang meningkat ke tahap penyidikan cenderung naik dengan rata-rata jumlah kasus korupsi tiap semester 253 kasus. Namun, jumlah kasus yang disidik sejak semester awal 2014 hingga semester awal 2015 dinilai stagnan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kompleksnya Operasional Penerbangan Haji

Kompleksnya Operasional Penerbangan Haji

Nasional
Wapres Nilai Pemecatan Hasyim Asy'ari Tak Ganggu KPU Gelar Pilkada

Wapres Nilai Pemecatan Hasyim Asy'ari Tak Ganggu KPU Gelar Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Janji Ketua KPU ke Korbannya | Jaksa Agung Lantik 4 Kajati Baru

[POPULER NASIONAL] Janji Ketua KPU ke Korbannya | Jaksa Agung Lantik 4 Kajati Baru

Nasional
Tanggal 7 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Lakukan Survei Tahap II untuk Pilkada Jabar, Cari Pendamping atau Pengganti Ridwan Kamil?

Golkar Lakukan Survei Tahap II untuk Pilkada Jabar, Cari Pendamping atau Pengganti Ridwan Kamil?

Nasional
Kerugian Negara Kasus LNG Pertamina Dibebankan ke Perusahaan AS, KPK Ungkit Kasus E-KTP

Kerugian Negara Kasus LNG Pertamina Dibebankan ke Perusahaan AS, KPK Ungkit Kasus E-KTP

Nasional
Wapres Ma'ruf Jamu Biro Komite Palestina untuk PBB

Wapres Ma'ruf Jamu Biro Komite Palestina untuk PBB

Nasional
AHY Bilang Jokowi Tak Tawarkan Kaesang ke Demokrat dan Parpol KIM

AHY Bilang Jokowi Tak Tawarkan Kaesang ke Demokrat dan Parpol KIM

Nasional
Anwar Usman Diputus Tak Langgar Kode Etik Soal Dugaan Sewa Pengacara untuk Lawan MK di PTUN

Anwar Usman Diputus Tak Langgar Kode Etik Soal Dugaan Sewa Pengacara untuk Lawan MK di PTUN

Nasional
Menakar Duet Anies-Andika jika Melawan Calon Koalisi Indonesia Maju pada Pilkada Jakarta

Menakar Duet Anies-Andika jika Melawan Calon Koalisi Indonesia Maju pada Pilkada Jakarta

Nasional
KPK Sebut Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Capai 6 Juta Paket

KPK Sebut Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Capai 6 Juta Paket

Nasional
AHY Sebut Penyusunan Kabinet Tak Terkait Dukungan Parpol KIM di Pilkada

AHY Sebut Penyusunan Kabinet Tak Terkait Dukungan Parpol KIM di Pilkada

Nasional
LPPA Aisyiyah: Dari Perspektif Perempuan, Praktik Tambang Cenderung Merusak Lingkungan

LPPA Aisyiyah: Dari Perspektif Perempuan, Praktik Tambang Cenderung Merusak Lingkungan

Nasional
KPK Siap Hadapi Argumen Karen Agustiawan yang Pernah Menang Kasasi Lawan Kejagung

KPK Siap Hadapi Argumen Karen Agustiawan yang Pernah Menang Kasasi Lawan Kejagung

Nasional
Survei Indikator Politik: Elektabilitas Ridwan Kamil, Dedi Mulyadi, dan Komeng Tertinggi di Jabar

Survei Indikator Politik: Elektabilitas Ridwan Kamil, Dedi Mulyadi, dan Komeng Tertinggi di Jabar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com