Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hatta: Presiden Tanggung Jawab kepada Rakyat, Bukan kepada Parpol

Kompas.com - 09/06/2014, 21:09 WIB
Indra Akuntono,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Calon wakil presiden Hatta Rajasa menilai seorang presiden seharusnya bertanggung jawab kepada masyarakat, bukan kepada partai politik yang mendukungnya. Menurut Hatta, sedianya seorang presiden dan wakil presiden tegas menjalankan visi dan misi sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang, dan bukan menjalankan pemerintahan atas kemauan partai politik.

"Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Karena itu, presiden memegang mandat rakyat, bertanggung jawab kepada rakyat, bukan kepada parpol. Jangan pernah permisif dan tunduk kepada apa yang dimaui parpol," kata Hatta menjawab pertanyaan moderator dalam debat capres dan cawapres di Balai Sarbini, Jakarta, Senin (9/6/2014).

Pertanyaan yang diajukan moderator ialah mengenai apa langkah yang akan dilakukan jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden dalam menjadikan pemerintahan yang bersih, efektif, stabil, serta mampu menghindar diri dari kemungkinan rongrongan parpol pendukung.

Menurut Hatta, sedianya pemerintah tidak menempatkan pemilihan sumber daya manusia maupun menteri atau pejabat lainnya dengan mempertimbangkan alokasi partai politik. "Ini harus tegas dan dijadikan budaya, siapa pun presidennya, yang terpenting memberikan kesempatan kepada putra putri terbaik, istilahnya kabinet ahli," ucap Hatta.

Terkait dengan ongkos politik yang mahal, Hatta mengatakan bahwa perlu dilakukan evaluasi kritis terhadap cara dalam melaksanakan pilkada, pileg, yang selama ini dianggap sarat akan uang. "Kami bertekad akan sempurnakan ini demokrasi yang sederhana, murah, tidak bebani rakyat, hasilkan putra putri terbaik, legislatif, wali kota, gubernur, demokrasi yang betul-betul dari rakyat untuk rakyat dan menuju kemakmuran," ucapnya.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengacara Keluarga Sebut Ada Sejumlah Kejanggalan Penanganan Kasus Afif Maulana

Pengacara Keluarga Sebut Ada Sejumlah Kejanggalan Penanganan Kasus Afif Maulana

Nasional
Karyawan Asal Kalimantan Barat Gugat UU Pilkada ke MK, Akui Mau Maju Jadi Calon Wakil Gubernur

Karyawan Asal Kalimantan Barat Gugat UU Pilkada ke MK, Akui Mau Maju Jadi Calon Wakil Gubernur

Nasional
PKB Condong Dukung Bobby Ketimbang Edy Rahmayadi di Pilkada Sumut

PKB Condong Dukung Bobby Ketimbang Edy Rahmayadi di Pilkada Sumut

Nasional
Rekaman CCTV di Polsek Tempat Afif Dianiaya Sudah Hilang, Anggota DPR: Siber Mabes Polri Bisa Lakukan Upaya

Rekaman CCTV di Polsek Tempat Afif Dianiaya Sudah Hilang, Anggota DPR: Siber Mabes Polri Bisa Lakukan Upaya

Nasional
PKB Klaim Sandiaga Bersedia Jajaki Pilkada Jabar 2024

PKB Klaim Sandiaga Bersedia Jajaki Pilkada Jabar 2024

Nasional
Cara Pemadanan NIK menjadi NPWP

Cara Pemadanan NIK menjadi NPWP

Nasional
LBH Padang Sebut Pernyataan Polisi Berubah-ubah soal Kasus Afif Maulana

LBH Padang Sebut Pernyataan Polisi Berubah-ubah soal Kasus Afif Maulana

Nasional
DPR Desak Polri Ungkap Kebenaran Terkait Kasus Meninggalnya Afif Maulana

DPR Desak Polri Ungkap Kebenaran Terkait Kasus Meninggalnya Afif Maulana

Nasional
PKB Beri Dukungan ke Sejumlah Bakal Calon Kepala Daerah, Ada Petahana Jambi Al Haris dan Abdullah Sani

PKB Beri Dukungan ke Sejumlah Bakal Calon Kepala Daerah, Ada Petahana Jambi Al Haris dan Abdullah Sani

Nasional
PKB Lirik Sandiaga Uno untuk Maju Pilkada Jabar 2024

PKB Lirik Sandiaga Uno untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Kementerian KP Tekankan Pentingnya Kolaborasi untuk Capai SDGs Poin 14

Kementerian KP Tekankan Pentingnya Kolaborasi untuk Capai SDGs Poin 14

Nasional
Kejagung Sita 713 Ton Gula Kristal dan Uang Rp 200 Juta di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Kejagung Sita 713 Ton Gula Kristal dan Uang Rp 200 Juta di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Nasional
Stranas PK Ungkap Kacaunya Pelabuhan Sebelum Dibenahi: Kapal Parkir Seminggu dan Rawan Korupsi

Stranas PK Ungkap Kacaunya Pelabuhan Sebelum Dibenahi: Kapal Parkir Seminggu dan Rawan Korupsi

Nasional
Temui Wapres, Nahdlatul Wathon Lapor Sedang Dirikan Kantor dan Pesantren di IKN

Temui Wapres, Nahdlatul Wathon Lapor Sedang Dirikan Kantor dan Pesantren di IKN

Nasional
Demokrat-Perindo Jajaki Koalisi untuk Pilkada 2024

Demokrat-Perindo Jajaki Koalisi untuk Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com