Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terpilih Jadi Ketum, Romahurmuziy Targetkan PPP Masuk 3 Besar Hasil Pemilu

Kompas.com - 09/04/2016, 20:29 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Romahurmuziy mengaku optimistis bahwa dirinya bisa memimpin PPP masuk ke dalam peringkat 3 besar partai pemenang pemilu mendatang.

Pria yang akrab disapa Romi itu pun meminta seluruh kader partai untuk bekerja bersama-sama dan berharap segala kemelut yang terjadi benar-benar berakhir agar cita-cita tersebut berhasil diwujudkan.

"Tidak mungkin bisa saya teruskan tanpa kita berjalan bersama. Partai ini harus diurus bersama. Kita diwajibkan untuk tolong menolong dalam kebaikan dan takwa," ujar Romi seusai terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PPP di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta, Sabtu (9/4/2016).

Romi pun berharap apa yang menjadi keputusan dalam Muktamar VIII bisa mengakhiri semua perbedaan pendapat dalam tubuh partai. (baca: Terpilih sebagai Ketum PPP, Ini Komentar Romahurmuziy)

"Situasi parpol hari ini naik dan turun. Saya berharap apa yang diputuskan rekan-rekan muktamirin hari ini, bisa mengakhiri semua perbedaan," kata dia.

TRIBUNNEWS / HERUDIN Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terpilih, Romahurmuziy, berfoto bersama saat Muktamar VIII PPP, di Jakarta, Sabtu (9/4/2016). Romahurmuziy terpilih secara aklamasi melalui musyawarah mufakat menjadi ketua umum PPP periode 2016-2020.
Selain itu, ia mengaku akan berusaha menjadi pemimpin yang mampu membawa kemajuan bagi seluruh kader partai.

Ia berjanji tidak akan mengambil langkah-langkah tanpa memperhatikan kepentingan seluruh elemen partai. (baca: Yusril: PPP Kubu Djan Faridz Sah)

"Saya tidak akan berjalan di depan karena tidak semua bisa mengikuti. Anggota juga jangan berjalan di depan, karena takut berbeda arah. Maka kita akan berjalan beriringan," kata Romi.

Penyelenggaraan Muktamar VIII ini sudah seizin Ketua Umum PPP hasil Muktamar Bandung Suryadharma Ali.

Sebagaimana ketetapan yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kepengurusan PPP yang diakui saat ini ialah hasil Muktamar Bandung tahun 2011.

Namun, hingga saat ini, kubu Djan Faridz masih menolak mengakui Muktamar VIII tersebut. Djan merasa bahwa kepengurusannya sah secara hukum. (baca: Djan Faridz Sebut Muktamar VIII PPP Pertemuan Kadis Pemakaman se-Indonesia)

Kompas TVDjan Faridz: Muktamar Islah Tidak Sah
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Nasional
Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Nasional
Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Nasional
TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

Nasional
Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Nasional
Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Nasional
Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Nasional
Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Nasional
Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com