Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alexander: Tak Jadi Pimpinan KPK Juga Tidak Apa-apa, Saya Masih Ada Kerjaan Kok

Kompas.com - 24/08/2015, 13:30 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata mengaku telah mendengar adanya pendapat masyarakat agar dirinya tidak dipilih menjadi komisioner KPK.

Penolakan itu muncul karena Alex dianggap sering memberikan pendapat berbeda (dissenting opinion) terkait penangan kasus korupsi saat bertugas sebagai hakim ad hoc tindak pidana korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Saya buat dissenting bukan untuk gagah-gagahan, justru dissenting itu harus jadi koreksi, jadi introspeksi untuk KPK dan kejaksaan. Tidak terpilih jadi pimpinan KPK juga tidak apa-apa, saya masih ada kerjaan kok," kata Alex di hadapan Pansel KPK saat mengikuti wawancara tahap akhir calon pimpinan KPK di Gedung Setneg, Jakarta, Senin (24/8/2015).

Alex mengungkapkan, kinerjanya sebagai hakim ad hoc tindak pidana korupsi mendapat sorotan ketika menangani kasus yang menjerat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, dan mantan Gubernur Banten Atut Chosiyah. (baca: Capim KPK Agus: Koruptor Masih Ketawa, Kaya, Dihormati)

Ia menegaskan, sebagai hakim, dirinya tidak ingin mengambil putusan berdasarkan opini yang berkembang di masyarakat atau di media massa.

"Saya rajin membuat catatan fakta persidangan karena pengalaman saya 20 tahun menjadi auditor forensik," katanya.

Kepada Pansel KPK, Alex menyatakan, bakal memperkuat auditor melalui kerja sama dengan BPK jika nanti terpilih menjadi komisioner KPK. Selain itu, ia mengaku ingin membenahi dan memperkuat koordinasi KPK dengan lembaga penegak hukum lain, yakni Polri dan Kejaksaan Agung. (baca: Calon Pimpinan KPK Ini Mengaku Hanya Miliki Rp 20 Juta di 4 Rekening)

"Kalau tidak koordinasi, itu seperti membiarkan tiga kuda pacu melintas di satu lintasan, lambat laun akan terjadi gesekan," kata Alex.

Hari ini, sebanyak tujuh calon pimpinan KPK menjalani seleksi tahap akhir, yaitu wawancara mendalam. Selain Agus, enam capim lain adalah Ade Maman Suherman, Alexander Marwata, Basaria Panjaitan, Budi Santoso, Chesna Fizetty Anwar, dan Firmansyah TG Satya.

Seleksi akhir terhadap 19 capim akan berlangsung hingga Rabu (26/8/2015). Kepada mereka, Pansel akan memverifikasi sejumlah temuan Tim Penelusuran Rekam Jejak serta masukan dari sejumlah lembaga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Bersama TNI AL, Polisi dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Bersama TNI AL, Polisi dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Nasional
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah Ke PSI, Berdampak Ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah Ke PSI, Berdampak Ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com