Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem Bantah Tolak Dana Aspirasi demi Pencitraan

Kompas.com - 16/06/2015, 16:20 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Nasdem membantah telah mengubah sikap menolak dana aspirasi demi pencitraan. Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, sejak awal, Nasdem memang menolak usulan dana aspirasi tersebut.

"Kami konsisten mendukung aspirasi dapil (daerah pemilihan). Tapi, Nasdem menyetujui aspirasi ini lewat musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan), yang pelaksanaannya dilakukan oleh eksekutif," kata Johnny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/5/2015).

Johnny mengatakan, saat ini Musrenbang 2015 sudah selesai dirumuskan oleh pemerintah. Jika memang ingin memperjuangkan aspirasi di dapilnya, DPR cukup menunggu hingga Musrenbang 2016 mendatang.

"Jangan diselipkan lagi dana aspirasi ini ke dalam Musrenbang 2015 yang sudah selesai," ucap Johnny.

Johnny mengatakan, saat ini Nasdem memang sendirian menolak dana aspirasi sebesar Rp 20 miliar per anggota DPR setiap tahunnya. Namun, dia meyakini, nantinya fraksi lain akan melakukan penolakan serupa.

"Sekarang sudah banyak silent majority, banyak yang tidak setuju dengan usulan ini," ujar dia.

Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan kubu Djan Faridz, Epyardi Azra, sebelumnya mengaku heran dengan sikap Fraksi Partai Nasdem yang menolak dana aspirasi daerah pemilihan. Padahal, kata dia, semua fraksi harusnya sudah menyetujui usulan ini saat dibahas di baleg, banggar, hingga paripurna DPR.

"Itu pencitraan diri. Pahlawan kesiangan saja. Saat rapat setuju, tetapi ada oknum yang tidak punya pendirian," kata Epyardi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/6/2015). (Baca: Nasdem Dituding Pencitraan karena Tolak Dana Aspirasi DPR)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cara Pemadanan NIK menjadi NPWP

Cara Pemadanan NIK menjadi NPWP

Nasional
LBH Padang Sebut Pernyataan Polisi yang Berubah-ubah soal Kasus Afif Maulana

LBH Padang Sebut Pernyataan Polisi yang Berubah-ubah soal Kasus Afif Maulana

Nasional
DPR Desak Polri Ungkap Kebenaran Terkait Kasus Meninggalnya Afif Maulana

DPR Desak Polri Ungkap Kebenaran Terkait Kasus Meninggalnya Afif Maulana

Nasional
PKB Beri Dukungan ke Sejumlah Bakal Calon Kepala Daerah, Ada Petahana Jambi Al Haris dan Abdullah Sani

PKB Beri Dukungan ke Sejumlah Bakal Calon Kepala Daerah, Ada Petahana Jambi Al Haris dan Abdullah Sani

Nasional
PKB Lirik Sandiaga Uno untuk Maju Pilkada Jabar 2024

PKB Lirik Sandiaga Uno untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Kementerian KP Tekankan Pentingnya Kolaborasi untuk Capai SDGs Poin 14

Kementerian KP Tekankan Pentingnya Kolaborasi untuk Capai SDGs Poin 14

Nasional
Kejagung Sita 713 Ton Gula Kristal dan Uang Rp 200 Juta di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Kejagung Sita 713 Ton Gula Kristal dan Uang Rp 200 Juta di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Nasional
Stranas PK Ungkap Kacaunya Pelabuhan Sebelum Dibenahi: Kapal Parkir Seminggu dan Rawan Korupsi

Stranas PK Ungkap Kacaunya Pelabuhan Sebelum Dibenahi: Kapal Parkir Seminggu dan Rawan Korupsi

Nasional
Temui Wapres, Nahdlatul Wathon Lapor Sedang Dirikan Kantor dan Pesantren di IKN

Temui Wapres, Nahdlatul Wathon Lapor Sedang Dirikan Kantor dan Pesantren di IKN

Nasional
Demokrat-Perindo Jajaki Koalisi untuk Pilkada 2024

Demokrat-Perindo Jajaki Koalisi untuk Pilkada 2024

Nasional
Wacana Koalisi PKS, PKB, PDI-P Berpotensi 'Deadlock' pada Pilkada Jakarta

Wacana Koalisi PKS, PKB, PDI-P Berpotensi "Deadlock" pada Pilkada Jakarta

Nasional
Pangkoarmada I Sebut Kapal Bakamla dan KKP Dikedepankan untuk Turunkan Tensi Laut China Selatan

Pangkoarmada I Sebut Kapal Bakamla dan KKP Dikedepankan untuk Turunkan Tensi Laut China Selatan

Nasional
AHY Mau Data Kementerian ATR/BPN Diunggah ke PDN asalkan Keamanan Terjamin

AHY Mau Data Kementerian ATR/BPN Diunggah ke PDN asalkan Keamanan Terjamin

Nasional
Terungkap di Sidang, Ketua Panitia Lelang Proyek Tol MBZ Tak Punya Sertifikasi

Terungkap di Sidang, Ketua Panitia Lelang Proyek Tol MBZ Tak Punya Sertifikasi

Nasional
93 CSIRT Sudah Terbentuk di Tingkat Pusat, Menko Polhukam Minta Jangan Hanya Jadi Pajangan

93 CSIRT Sudah Terbentuk di Tingkat Pusat, Menko Polhukam Minta Jangan Hanya Jadi Pajangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com