Kuasa Hukum Novel Baswedan Diperbolehkan Masuk Rutan Setelah Telepon Kapolri

DEPOK, KOMPAS.com - Usai tertahan sekitar dua setengah jam, kuasa hukum Novel Baswedan akhirnya diperbolehkan masuk ke dalam Rumah Tahanan Markas Korps Brimob, Kelapa Dua, Depok, pada Jumat (1/5/2015) siang. Salah seorang kuasa hukum Novel, Muhammad Isnur mengungkapkan, rekannya baru dapat masuk ke Rutan usai pihaknya berkomunikasi dengan Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti melalui sambungan telepon.

"Salah seorang rekan kuasa hukum menelpon Kapolri. Kapolri bilang akan koordinasi ke internal," ujar Isnur di luar Mako, Jumat siang.

Tidak lama kemudian salah seorang petinggi di Mako Brimob datang menggunakan mobil. Sang petinggi tersebut mengatakan bahwa kuasa hukum boleh mendampingi Novel saat masa penahanan pertamanya tersebut. Meski, jumlahnya dibatasi.

"Dia bilang atas perintah Pak Badrodin Haiti, bisa masuk. Tapi jumlahnya dibatasi hanya enam orang saja," ujar Isnur.

Keenam kuasa hukum yang diperbolehkan masuk yakni Yati Andriani dari KontraS, Nur Chusniah dari Biro Hukum KPK, Asfinawati, Hasbullah dan Saor Siagian dari kuasa hukum pribadi serta Taufiq Baswedan kerabat Novel.

Diketahui, kuasa hukum telah berada di area Rutan sejak pukul 11.30 WIB. Mereka baru bisa memasuki area rutan sekitar pukul 14.15 WIB. Rencananya, mereka akan mengecek kondisi Novel di tahanan, mengecek ruang tahanan itu sendiri dan memastikan hak-hak kliennya terpenuhi.

Novel ditangkap penyidik Badan Reserse Kriminal Polri di rumahnya, Jumat (1/5/2015) dini hari. Surat perintah penangkapan Novel dengan Nomor SP.Kap/19/IV/2015/Dittipidum memerintahkan untuk membawa Novel Baswedan ke kantor polisi.

Surat tersebut memerintahkan untuk segera dilakukan pemeriksaan karena diduga keras melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan atau seseorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan sarana paksaan, baik untuk memeras pengakuan maupun untuk mendapat keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (2) KUHP dan atau pasal 422 KUHP Jo Pasal 52 KUHP yang terjadi di Pantai Panjang Ujung Kota Bengkulu tanggal 18 Februari 2004 atas nama pelapor Yogi Hariyanto.

Surat itu tertanggal 24 April 2015 itu ditandatangani Direktur Tindak Pidana Umum selaku penyidik Brigadir Jenderal Herry Prastowo. Sedangkan yang menyerahkan surat adalah AKBP Agus Prasetoyono dengan diketahui oleh ketua RT 003 Wisnu B dan ditandatangai pada Jumat, 1 Mei 2015.

Baca juga: Sebanyak 13 Kuasa Hukum Novel Tak Diizinkan Masuk ke Mako Brimob