JAKARTA, KOMPAS.com — Calon wakil presiden Hatta Rajasa menilai seorang presiden seharusnya bertanggung jawab kepada masyarakat, bukan kepada partai politik yang mendukungnya. Menurut Hatta, sedianya seorang presiden dan wakil presiden tegas menjalankan visi dan misi sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang, dan bukan menjalankan pemerintahan atas kemauan partai politik.
"Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Karena itu, presiden memegang mandat rakyat, bertanggung jawab kepada rakyat, bukan kepada parpol. Jangan pernah permisif dan tunduk kepada apa yang dimaui parpol," kata Hatta menjawab pertanyaan moderator dalam debat capres dan cawapres di Balai Sarbini, Jakarta, Senin (9/6/2014).
Pertanyaan yang diajukan moderator ialah mengenai apa langkah yang akan dilakukan jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden dalam menjadikan pemerintahan yang bersih, efektif, stabil, serta mampu menghindar diri dari kemungkinan rongrongan parpol pendukung.
Menurut Hatta, sedianya pemerintah tidak menempatkan pemilihan sumber daya manusia maupun menteri atau pejabat lainnya dengan mempertimbangkan alokasi partai politik. "Ini harus tegas dan dijadikan budaya, siapa pun presidennya, yang terpenting memberikan kesempatan kepada putra putri terbaik, istilahnya kabinet ahli," ucap Hatta.
Terkait dengan ongkos politik yang mahal, Hatta mengatakan bahwa perlu dilakukan evaluasi kritis terhadap cara dalam melaksanakan pilkada, pileg, yang selama ini dianggap sarat akan uang. "Kami bertekad akan sempurnakan ini demokrasi yang sederhana, murah, tidak bebani rakyat, hasilkan putra putri terbaik, legislatif, wali kota, gubernur, demokrasi yang betul-betul dari rakyat untuk rakyat dan menuju kemakmuran," ucapnya.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
