Bertemu MPR, Zulhas Minta Presiden Tetap Dipilih Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan berpesan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) agar presiden tetap dipilih oleh rakyat meski MPR ingin mengamendemen Undang-Undang Dasar 1945.

Zulhas, sapaan akrab Zulkifli, menegaskan bahwa pemilihan presiden secara langsung adalah amanat reformasi yang harus dipertahankan.

"Jadi kalau saya pemilihan harus langsung rakyat, tidak boleh diubah-ubah karena itulah hasil reformas," kata Zulhas seusai menerima pimpinan MPR di kantor DPP PAN, Jakarta, Rabu.

Zulhas juga menekankan bahwa proses perubahan konstitusi itu harus dilakukan secara bertahap dan hati-hati.

"Tidak langsung, minimal kalau ada perubahan harus dilakukan secara hati-hati dan kita kaji secara bertahap," ujar mantan ketua MPR itu.

Baca juga: MPR RI Pastikan Amendemen UUD 1945 Tidak Bisa Dilakukan Periode Ini

Sementara itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, pertemuannya dengan Zulhas merupaka silaturahmi kebangsaan untuk memperoleh berbagai pandangan dan saran yang akan diberikan kepada pimpinan MPR berikutnya.

Bamsoet mengakui, dalam pertemuan itu Zulhas berpandangan bahwa pemilihan presiden harus diserahkan kepada rakyat.

"Tadi disampaikan dalam diskusi yang cukup hangat, memang dalam situasi hari ini kita sama-sama prihatin bahwa demokrasi kita hari ini ternyata memang mahal sekali. Tapi bukan berarti kita mengubah pilpres menjadi kembali ke MPR, itu pandangan dari Pak Zul," ucap dia.

Politikus Partai Golkar juga mengakui bahwa amendemen UUD 1945 harus gradual dan bertahap untuk mengembalikan sistem demokrasi dan jati diri bangsa Indonesia.

Baca juga: DPD Getol Suarakan Amendemen UUD 1945 agar Presiden Kembali Dipilih MPR, Klaim Prabowo Mau

Selain itu, Bamsoet memandnag perlu ada formulasi agar pemilihan presiden tidak menggelontorkan sumber daya yang begitu banyak ketika amendemen dilakukan secara bertahap.

"Sekarang terjebak dalam demokrasi angka-angka, ini yang kita bicarakan kepada Pak zul," ujar dia.

Sebelumnya Wakil Ketua MPR Yandri Susanto memastikan amendemen UUD 1945 tidak dilakukan di periode saat ini.

Pasalnya, masa bakti anggota MPR RI periode 2019-2024 akan berakhir, sedangkan masa minimun amandemen UUD 1945 adalah 6 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

"Pasti enggak mungkin di periode ini, sudah pasti. Tidak (akan) ada sama sekali (amendemen UUD di periode ini)," kata Yandri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (28/6/2024).

Baca juga: Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Sementara itu, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah memastikan, pihaknya tidak mengoper (carry over) rencana amendemen UUD 1945 ini kepada MPR periode berikutnya.

Basarah mengatakan, MPR periode saat ini hanya akan memberi rekomendasi. MPR selanjutnya yang memiliki kewenangan penuh untuk melakukan amendemen atau sebaliknya.

"Sudah pasti tidak mungkin (amendemen sekarang) karna kami dilarang melakukan amendemen kalau masa jabatan kami itu sudah kurang dari 6 bulan. Sekarang kita sudah tinggal 3 bulan lagi, syaratnya harus di atas 6 bulan," ujar Basarah.