Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua KPK: Tak Ada Wacana Harun Masiku Ditangkap dalam Sepekan, Satgas Terus Bekerja

Kompas.com - 01/07/2024, 15:33 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menegaskan, tidak pernah ada wacana bahwa buron Harun Masiku bakal tertangkap dalam waktu satu minggu.

Nawawi menyebut, saat ini satgas yang dibentuk KPK masih bekerja memburu Harun Masiku.

Adapun Harun Masiku merupakan buron KPK yang berstatus tersangka kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR periode 2019-2024.

"Yang wacanakan siapa? Perasaan enggak ada yang wacanakan. Satgas saya terus bekerja untuk melakukan pencarian. Itu saja barang kali kalau Harun Masiku," ujar Nawawi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (1/7/2024).

Baca juga: KPK Bantah Kasus Harun Masiku Politis dan Musiman

Saat ditanya apakah ada target waktu dalam menangkap Harun Masiku, Nawawi memilih untuk tidak menjawab.

Dia menyebut, pimpinan KPK hanya memerintahkan penyidik untuk mencari dan menangkap Harun Masiku.

"Kami hanya memerintahkan cari, tangkap dia. Seperti apa progresnya, ya terakhir kemarin mereka mengatakan bahwa masih terus bekerja," kata dia.


Pada Juni 2024 lalu, Wakil Ketua Alexander Marwata berharap buronan KPK Harun Masiku bisa tertangkap dalam waktu sepekan.

Baca juga: KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

Ia juga menegaskan, upaya penangkapan eks caleg PDI-P yang sudah empat tahun buron itu, sama sekali tak ada hubungannya dengan politik

"Mudah-mudahan saja dalam satu minggu ketangkap. Mudah-mudahan," kata Alexander ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2024).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sidang Putusan Dugaan Asusila, Ketua KPU Hasyim Asy'ari Hadir Virtual

Sidang Putusan Dugaan Asusila, Ketua KPU Hasyim Asy'ari Hadir Virtual

Nasional
Mensos Sebut Data DTKS Penerima Bansos Aman dari Peretasan PDN

Mensos Sebut Data DTKS Penerima Bansos Aman dari Peretasan PDN

Nasional
Singgung Altet Badminton China yang Meninggal, Menkes Sebut Layanan Katerisasi Jantung Belum Merata

Singgung Altet Badminton China yang Meninggal, Menkes Sebut Layanan Katerisasi Jantung Belum Merata

Nasional
Menko PMK Usul Bandar sampai Pemain Judi 'Online' Disanksi Maksimal

Menko PMK Usul Bandar sampai Pemain Judi "Online" Disanksi Maksimal

Nasional
Ayah Afif Maulana: Kami Enggak Tahu Mau Percaya Polisi atau Tidak...

Ayah Afif Maulana: Kami Enggak Tahu Mau Percaya Polisi atau Tidak...

Nasional
Wakil Ketua KPK Sebut Loyalitas Ganda Pegawai dari Luar Jadi Tantangan

Wakil Ketua KPK Sebut Loyalitas Ganda Pegawai dari Luar Jadi Tantangan

Nasional
Data Bais Diretas, TNI: Sudah Ditangani Kemenko Polhukam dan BSSN

Data Bais Diretas, TNI: Sudah Ditangani Kemenko Polhukam dan BSSN

Nasional
Luhut: Beruntung Jokowi Larang Ekspor Nikel...

Luhut: Beruntung Jokowi Larang Ekspor Nikel...

Nasional
Menelisik Pelaksanaan Haji Indonesia 2024

Menelisik Pelaksanaan Haji Indonesia 2024

Nasional
Polda Sumbar Dinilai Buru-buru Simpulkan Penyebab Afif Maulana Tewas

Polda Sumbar Dinilai Buru-buru Simpulkan Penyebab Afif Maulana Tewas

Nasional
TNI Ingin Ubah Nama “Puspen” Jadi “Puskominfo”, Ini Alasannya

TNI Ingin Ubah Nama “Puspen” Jadi “Puskominfo”, Ini Alasannya

Nasional
Komnas HAM Minta Aparat Usut Peretasan PDN Secara Transparan

Komnas HAM Minta Aparat Usut Peretasan PDN Secara Transparan

Nasional
Jokowi: Kita Harus Jadi Pemain Global Rantai Pasok Kendaraan Listrik

Jokowi: Kita Harus Jadi Pemain Global Rantai Pasok Kendaraan Listrik

Nasional
Wasekjen PDI-P Nilai Andika Perkasa Cocok untuk Hadapi Ahmad Luthfi pada Pilkada Jateng

Wasekjen PDI-P Nilai Andika Perkasa Cocok untuk Hadapi Ahmad Luthfi pada Pilkada Jateng

Nasional
Pabrik Hyundai Diresmikan, Luhut: Kurangi Impor BBM dan Hemat Subsidi Rp 131 Miliar

Pabrik Hyundai Diresmikan, Luhut: Kurangi Impor BBM dan Hemat Subsidi Rp 131 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com