Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Masih Bungkam Usai Istana hingga Luhut Pasang Badan untuk Jokowi

Kompas.com - 01/07/2024, 08:06 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hingga kini masih bungkam usai Sekretaris Jenderal PKS, Aboe Bakar Alhabsyi, menuding Presiden Joko Widodo menyodorkan nama anaknya, Kaesang Pangarep ke sejumlah partai politik untuk diusung di Pilkada Jakarta 2024.

Tudingan itu sebelumnya disampaikan Aboe Bakar di Jakarta pada 27 Juni lalu. Saat itu, ia menyebut Jokowi tak hanya menawarkan Kaesang ke satu parpol. Namun, ia tak merinci siapa saja parpol yang ditawari, termasuk apakah PKS turut di dalamnya.

"Sudah-sudah, sudah menyodorkan (Kaesang ke beberapa partai). Sudah menyodorkan, kita lihat saja," kata Aboe Bakar di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2024).

Sejumlah pendukung Jokowi pun pasang badan. Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan meminta Aboe Bakar tidak asal bicara.

Baca juga: Perdebatan Sekjen PKS Vs Kaesang soal Jokowi, Berawal dari Tudingan hingga Bikin Luhut Turun Tangan

"Semua ini orang nuduh-nuduh Pak Jokowi. Itu, jangan asal ngomong lah. Pak Jokowi itu sepanjang yang saya tahu enggak pernah campur-campur soal itu," ujar Luhut di Monas, mengutip tayangan video Kompas TV, Jakarta, Minggu (30/6/2024).

"Saya kan anu, masih di kabinet. Orang bilang sama soal nyolek-nyolek Gibran, mana pernah (Jokowi) ngomong soal Gibran jadi Wapres. Enggak pernah," sambungnya.

Luhut menjelaskan, dirinya juga sudah membantah isu tersebut ketika sedang berada di Institut Pertanian Bogor (IPB) dan di hadapan guru besar Universitas Indonesia (UI).

Menurutnya, Jokowi adalah presiden yang sangat demokratis, bahkan terlalu demokratis.

"Menurut saya, maaf, ha ha ha, kadang-kadang terlalu demokratis juga, karena mungkin saya tentara ya, saya enggak tahu. Beliau sangat dengarin semua. Jadi kalau itu dibilang, orang yang ngomong itu sakit jiwa itu kayaknya itu," jelas Luhut.

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan pandangannya dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/6/2024). Raker yang juga diikuti Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan tersebut membahas rencana kerja dan anggaran tiga Kemenko pada 2025. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww.ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan pandangannya dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/6/2024). Raker yang juga diikuti Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan tersebut membahas rencana kerja dan anggaran tiga Kemenko pada 2025. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww.

Sebelumnya, Kaesang menyatakan bahwa tidak benar Jokowi menyodorkan namanya ke partai politik untuk diusung di Pilkada Jakarta.

Ia justru mengklaim bahwa banyak parpol yang ingin mengajak PSI bekerja sama di Pilkada Jakarta, karena memperoleh kursi yang cukup lumayan di DPRD DKI. Selain itu, ia menegaskan bahwa wewenang pencalonan seseorang di pilkada berada di tangan ketua umum parpol.

"Jangan bawa-bawa presiden lah, yang ketua umum kan saya!" tegas Kaesang.

Istana bantah

Terpisah, Staf Khusus Presiden Grace Natalie menyatakan, Jokowi tidak pernah menyodorkan Kaesang kepada partai politik untuk maju pada Pilkada Jakarta 2024.

Grace mengeklaim, Jokowi tidak pernah ikut campur dalam pencalonan kepala daerah di daerah mana pun.

"Tidak benar itu Pak Presiden menyodorkan nama Kaesang ke partai-partai. Pak Presiden tidak ikut campur terkait Pilkada di mana pun," ujar Grace kepada Kompas.com, Kamis (27/7/2024).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dorong Cawagub untuk Anies Dibahas Lagi, PKB: Kalau Seperti Pak Sohibul di Parpol Kami Banyak

Dorong Cawagub untuk Anies Dibahas Lagi, PKB: Kalau Seperti Pak Sohibul di Parpol Kami Banyak

Nasional
Dokter Ungkap Alasan Prabowo Baru Operasi Kaki Sekarang, padahal Cederanya 1980-an

Dokter Ungkap Alasan Prabowo Baru Operasi Kaki Sekarang, padahal Cederanya 1980-an

Nasional
KPK Selidiki Dugaan Korupsi Anggota BPK dan Komisi XI DPR RI

KPK Selidiki Dugaan Korupsi Anggota BPK dan Komisi XI DPR RI

Nasional
PKB Berharap Bisa 'Duduk Bareng' PDI-P Bahas Kelanjutan Rencana Koalisi pada Pilkada Jakarta

PKB Berharap Bisa "Duduk Bareng" PDI-P Bahas Kelanjutan Rencana Koalisi pada Pilkada Jakarta

Nasional
Wapres: Pemerintah Komitmen Perbaiki Industri Siber

Wapres: Pemerintah Komitmen Perbaiki Industri Siber

Nasional
Wapres: Isu Palestina Bukan soal Agama, tapi Politik dan Kemanusiaan

Wapres: Isu Palestina Bukan soal Agama, tapi Politik dan Kemanusiaan

Nasional
Kompleksnya Operasional Penerbangan Haji

Kompleksnya Operasional Penerbangan Haji

Nasional
Wapres Nilai Pemecatan Hasyim Asy'ari Tak Ganggu KPU Gelar Pilkada

Wapres Nilai Pemecatan Hasyim Asy'ari Tak Ganggu KPU Gelar Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Janji Ketua KPU ke Korbannya | Jaksa Agung Lantik 4 Kajati Baru

[POPULER NASIONAL] Janji Ketua KPU ke Korbannya | Jaksa Agung Lantik 4 Kajati Baru

Nasional
Tanggal 7 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Lakukan Survei Tahap II untuk Pilkada Jabar, Cari Pendamping atau Pengganti Ridwan Kamil?

Golkar Lakukan Survei Tahap II untuk Pilkada Jabar, Cari Pendamping atau Pengganti Ridwan Kamil?

Nasional
Kerugian Negara Kasus LNG Pertamina Dibebankan ke Perusahaan AS, KPK Ungkit Kasus E-KTP

Kerugian Negara Kasus LNG Pertamina Dibebankan ke Perusahaan AS, KPK Ungkit Kasus E-KTP

Nasional
Wapres Ma'ruf Jamu Biro Komite Palestina untuk PBB

Wapres Ma'ruf Jamu Biro Komite Palestina untuk PBB

Nasional
AHY Bilang Jokowi Tak Tawarkan Kaesang ke Demokrat dan Parpol KIM

AHY Bilang Jokowi Tak Tawarkan Kaesang ke Demokrat dan Parpol KIM

Nasional
Anwar Usman Diputus Tak Langgar Kode Etik Soal Dugaan Sewa Pengacara untuk Lawan MK di PTUN

Anwar Usman Diputus Tak Langgar Kode Etik Soal Dugaan Sewa Pengacara untuk Lawan MK di PTUN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com