Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Bidik 500 Miliar Dollar AS Dana Kelolaan Family Office di Indonesia

Kompas.com - 01/07/2024, 13:01 WIB
Fika Nurul Ulya,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menargetkan mampu menarik 500 miliar dollar AS dana kelolaan jika family office resmi dibentuk di Indonesia.

Adapun dana tersebut merupakan 5 persen dari total 11,7 triliun dollar AS dana kelolaan family office di seluruh dunia.

Hal ini diungkapkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno usai rapat bersama Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri terkait membahas family office di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (1/7/2024).

"Kalau kita lihat kemarin dipresentasikan total family office ini mencapai 11,7 triliun dollar AS dana yang dikelola. Kalau Indonesia bisa menarik 5 persen saja ini sudah bicara angka 500 miliar dollar AS dalam beberapa tahun ke depan," kata Sandiaga, Senin.

Baca juga: Luhut Ingin Bentuk Family Office untuk Konglomerat, Apa Itu?

Family office sendiri merupakan perusahaan yang bertugas menangani manajemen investasi dan manajemen kekayaan milik orang-orang dengan kekayaan bersih sangat tinggi.

Sandi bilang, peletakan dana di perusahaan tersebut bersifat sukarela.

Namun, akan banyak nilai tambah yang didapat Indonesia ketika membentuk family office, salah satunya pengelolaan investasi aset orang super kaya akan berada di dalam negeri.

"Ini kan peluang, nanti akan dikaji lintas sektor. Dan ini merupakan peluang tambahan, ini merupakan dana tambahan bukan sebuah keharusan," ucapnya.

Ia berharap, Indonesia bisa menawarkan pelayanan serupa kepada orang super kaya, merujuk pada negara yang telah menerapkan lebih dulu.

Baca juga: Pemerintah Bakal Bentuk Tim Khusus untuk Kaji Family Office di Indonesia

Diketahui, family office sudah ada beberapa negara di dunia, seperti di Singapura, Hong Kong, dan Abu Dhabi.

Untuk menunjukkan keseriusan, pemerintah akan membentuk tim khusus untuk mengkaji penerapan. Indonesia akan melakukan penyesuaian regulasi terlebih dahulu.

"Ini nanti tim yang akan dibentuk Pak Menko akan mengkaji regulasi dan dari segi kesiapan kita, sehingga bisa kita launching untuk mendapatkan banyak masuknya dana-dana yang dikelola perusahaan keluarga atau family office," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan akan membentuk family office di Indonesia lantaran banyaknya permintaan.

Menurutnya, orang kaya di luar negeri tertarik menyimpan uang di family office Indonesia karena tidak dipungut pajak. Dengan begitu, dia yakin devisa negara menjadi kuat.

"Saya bilang 'bapak presiden kalau bapak setuju kita coba di sini'. (Jokowi membalas) 'setuju Pak Luhut," katanya dalam kegiatan MINDialogue di Jakarta, Kamis (20/6/2024).

Family office sendiri berbeda dengan penasihat keuangan. Perusahaan itu memberikan bantuan keuangan mendalam kepada individu atau keluarga kaya yang jumlah klien terbatas.

Sebaliknya, penasihat keuangan memberikan layanan tertentu kepada banyak klien.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggapi Desakan Mundur Menkominfo Budi Arie, Jokowi: Sudah Dievaluasi

Tanggapi Desakan Mundur Menkominfo Budi Arie, Jokowi: Sudah Dievaluasi

Nasional
Sebut Peretasan PDN Sudah Dievaluasi, Jokowi: Yang Penting Data Nasional Diback-up Semua

Sebut Peretasan PDN Sudah Dievaluasi, Jokowi: Yang Penting Data Nasional Diback-up Semua

Nasional
Jokowi: Saya Tak Pernah Menyodorkan Kaesang Kepada Siapa pun

Jokowi: Saya Tak Pernah Menyodorkan Kaesang Kepada Siapa pun

Nasional
Jokowi Resmikan Pabrik Baterai Mobil Listrik Terbesar Se-Asia Tenggara di Karawang

Jokowi Resmikan Pabrik Baterai Mobil Listrik Terbesar Se-Asia Tenggara di Karawang

Nasional
Stranas PK Sebut Masih Ada Pungli di Pelabuhan, tapi Ongkos Logistik Berhasil Ditekan

Stranas PK Sebut Masih Ada Pungli di Pelabuhan, tapi Ongkos Logistik Berhasil Ditekan

Nasional
Imbas Kematian Afif Maulana, Kapolri Didesak Copot Kapolda Sumbar

Imbas Kematian Afif Maulana, Kapolri Didesak Copot Kapolda Sumbar

Nasional
Kemunduran Pembangunan Manusia Negara Berkembang

Kemunduran Pembangunan Manusia Negara Berkembang

Nasional
Identitas Anggota DPR Pemain Judi Online Harus Dibuka

Identitas Anggota DPR Pemain Judi Online Harus Dibuka

Nasional
Kumpulkan Menteri, Jokowi Minta Sengkarut Harga Obat Mahal Diselesaikan!

Kumpulkan Menteri, Jokowi Minta Sengkarut Harga Obat Mahal Diselesaikan!

Nasional
Jejak Kasus Pelanggaran Hasyim Asy'ari: Nyaris Setiap Bulan Diperingatkan DKPP

Jejak Kasus Pelanggaran Hasyim Asy'ari: Nyaris Setiap Bulan Diperingatkan DKPP

Nasional
Loyalitas Ganda Pegawai KPK Hambat Kerja Pemberantasan Korupsi

Loyalitas Ganda Pegawai KPK Hambat Kerja Pemberantasan Korupsi

Nasional
Gibran Blusukan ke Pasar Manggis Jaksel, Minta Warga Tak Acungkan 2 Jari

Gibran Blusukan ke Pasar Manggis Jaksel, Minta Warga Tak Acungkan 2 Jari

Nasional
Babak Baru Kasus Tewasnya Afif Maulana: Keluarga Dorong Ekshumasi Ulang, Kapolri Beri Atensi

Babak Baru Kasus Tewasnya Afif Maulana: Keluarga Dorong Ekshumasi Ulang, Kapolri Beri Atensi

Nasional
Hari Ini, DKPP Putus Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU

Hari Ini, DKPP Putus Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
LBH Padang Duga Ada 'Obstruction of Justice' dalam Kasus Kematian Afif Maulana

LBH Padang Duga Ada "Obstruction of Justice" dalam Kasus Kematian Afif Maulana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com