Stafsus Klaim Jokowi Tak "Cawe-cawe" di Pilkada Mana Pun

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden Joko Widodo, Grace Natalie mengatakan, Kepala Negara tidak ikut campur terkait pemilihan kepala daerah (pilkada) di manapun.

Menurutnya, persoalan pilkada merupakan ranah dari parpol sebagai pengusung calon kepala daerah.

"Pak Presiden tidak ikut campur dalam pilkada mana pun. Persoalan pilkada adalah ranah partai. Pak Presiden fokus mengerjakan tugas-tugas kepresidenan sampai Oktober mendatang," ujar Grace saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (28/27/2024).

Baca juga: Sekjen PKS Sebut Jokowi Sodorkan Kaesang ke Sejumlah Parpol untuk Maju Pilkada Jakarta

Grace juga menegaskan, kunci dari pencalonan di pilkada yakni popularitas tokoh dan jumlah kursi masing-masing parpol.

Sehingga menurutnya, hal itu tidak terkait dengan pilkada.

"Kuncinya di situ. Diskusinya di situ. Bukan di Presiden," katanya.

Adapun penjelasan Grace tersebut disampaikan menanggapi kabar yang menyebut Jokowi menyodorkan nama putranya, Kaesang Pangarep kepada parpol-parpol untuk maju di Pilkada Jakarta 2024.

Ia juga mengonfirmasi hal itu tidak benar.

"Tidak benar itu Pak Presiden menyodorkan nama Kaesang ke partai-partai," tegasnya.

Baca juga: Bantah PKS Soal Jokowi Sodorkan Namanya Diusung di Pilkada Jakarta, Kaesang: Bohong

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Al Habsyi mengungkapkan, Presiden Jokowi telah menyodorkan nama putra bungsunya, Kaesang Pangarep, untuk mengamankan kursi di Pilkada Jakarta.

Aboe menuturkan, tawaran untuk mengusung Kaesang tidak hanya diberikan kepada satu partai, tapi ada beberapa partai.

"Sudah-sudah, sudah menyodorkan (Kaesang ke beberapa partai). Sudah menyodorkan, kita lihat saja," kata Aboe Bakar di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis.

Aboe tidak menjelaskan lebih lanjut partai mana saja yang sudah disodorkan nama Kaesang.

Namun ia tidak membantah maupun membenarkan PKS menjadi salah satu partai yang ditawari.

Diketahui, Pilkada serentak 2024 akan berlangsung di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota.

Di antara daerah-daerah tersebut terdapat sejumlah provinsi besar, antara lain Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur yang akan menggelar pilkada tahun ini.