Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kaesang ke Sekjen PKS: Jangan Bawa-bawa Presiden Lah, Ketumnya Kan Saya

Kompas.com - 28/06/2024, 05:50 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep meminta Sekretaris Jenderal PKS, Aboe Bakar Al Habsyi, untuk tidak menarik nama Presiden Joko Widodo di dalam kontestasi Pilkada Jakarta.

Putra Presiden Jokowi itu mengatakan bahwa urusan pencalonan seseorang di dalam kontestasi pilkada merupakan ranah ketua umum partai politik, bukan presiden.

"Kewenangan itu semua ada di Ketua Umum kok, jadi kita tunggu saja. Jangan bawa-bawa Presiden lah, yang Ketua Umum kan saya!" tegas Kaesang dalam keterangannya, Kamis (27/6/2024).

Aboe Bakar sebelumnya sempat menyebut bahwa Presiden Jokowi telah menyodorkan nama Kaesang ke parpol untuk mengamankan kursi di Pilkada DKI Jakarta.

Baca juga: Bantah PKS Soal Jokowi Sodorkan Namanya Diusung di Pilkada Jakarta, Kaesang: Bohong

Aboe menuturkan, tawaran untuk mengusung Kaesang tidak hanya diberikan kepada satu partai, tapi ke beberapa partai. Namun, ia tak mengungkap parpol yang dimaksud.

Kaesang pun meminta agar Aboe Bakar tak menyebar kabar bohong. Ia juga menyebut bahwa tindakan Aboe Bakar itu tidak baik. 

"Pak Jokowi tidak pernah menawarkan nama saya ke partai-partai. Silakan cek, atau sebut partai mana yang pernah ditawari Pak Jokowi. Cara-cara seperti itu tidak baik dan ini merupakan kebohongan pada publik" ucap Kaesang.

"Terlebih lagi akan merugikan pihak yang suka menyebar berita bohong seperti itu. Masyarakat kita sudah cerdas," imbuhnya.

Baca juga: Grace Natalie Bantah Kabar Jokowi Sodorkan Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

Di sisi lain, adik wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka itu menduga, Aboe Bakar sengaja mengeluarkan isu itu karena ingin menutup pintu koalisi PKS dengan PSI.

Kaesang sendiri tak mempersoalkan hal itu. Menurutnya, PSI memang harus berkoalisi untuk mengusung calon kepala daerah di Pilkada Jakarta.

Namun, ia menegaskan bahwa perolehan kursi PSI di Jakarta cukup banyak. Sehingga, ia mengklaim, tidak sedikit pula partai politik yang menyodorkan jagoannya untuk dapat didukung PSI di Pilkada Jakarta.

"Pernyataan Sekjen PKS mungkin hendak menutup pintu koalisi dengan PSI, ya nggak apa-apa juga," ujarnya.

Baca juga: Sekjen PKS Sebut Jokowi Sodorkan Kaesang ke Sejumlah Parpol untuk Maju Pilkada Jakarta

Sebelumnya, Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsyi mengungkapkan, Presiden Joko Widodo telah menyodorkan nama putra bungsunya, Kaesang Pangarep, untuk mengamankan kursi di Pilkada DKI Jakarta.

Aboe menuturkan, tawaran untuk mengusung Kaesang tidak hanya diberikan kepada satu partai, tapi ada beberapa partai.

"Sudah-sudah, sudah menyodorkan (Kaesang ke beberapa partai). Sudah menyodorkan, kita lihat saja," kata Aboe Bakar di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2024).

Aboe tidak menjelaskan lebih lanjut partai mana saja yang sudah disodorkan nama Kaesang.

Namun ia tidak membantah maupun membenarkan PKS menjadi salah satu partai yang ditawari.

Baca juga: KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

Aboe pun bungkam ketika ditanya informasi tersebut diperoleh dari mana. Menurut dia, praktik cawe-cawe di tanah politik sudah biasa terjadi.

"Enggak ada, enggak ada," katanya sambil berlalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Belum Lirik Sandiaga, PKB Masih Prioritaskan Marzuki Mustamar untuk Pilkada Jatim

Belum Lirik Sandiaga, PKB Masih Prioritaskan Marzuki Mustamar untuk Pilkada Jatim

Nasional
Menkes Sebut Dokter Asing Didatangkan untuk Selamatkan Bayi Kelainan Jantung

Menkes Sebut Dokter Asing Didatangkan untuk Selamatkan Bayi Kelainan Jantung

Nasional
MKD Sebut Perputaran Dana Dugaan Judi Online di DPR Capai Rp 1,9 Miiar

MKD Sebut Perputaran Dana Dugaan Judi Online di DPR Capai Rp 1,9 Miiar

Nasional
DPR Desak Kapolri Buka Lagi Kasus Afif yang Tewas Diduga Dianiaya Polisi

DPR Desak Kapolri Buka Lagi Kasus Afif yang Tewas Diduga Dianiaya Polisi

Nasional
Bantah KPK, Kejagung: Kami Terbuka Jalankan Fungsi Koordinasi dan Supervisi

Bantah KPK, Kejagung: Kami Terbuka Jalankan Fungsi Koordinasi dan Supervisi

Nasional
Soal Revisi UU Polri, Pengawasan Eksternal Harusnya Ditingkatkan lewat Dewan Kepolisian Nasional

Soal Revisi UU Polri, Pengawasan Eksternal Harusnya Ditingkatkan lewat Dewan Kepolisian Nasional

Nasional
Jokowi, Luhut Hingga Sri Mulyani Bahas Aturan IUPK Batu Bara, Pajaknya Bakal Naik?

Jokowi, Luhut Hingga Sri Mulyani Bahas Aturan IUPK Batu Bara, Pajaknya Bakal Naik?

Nasional
Menkes Akui Harga Obat di Indonesia Lebih Mahal Dibanding Malaysia, Inefisiensi Penyebabnya

Menkes Akui Harga Obat di Indonesia Lebih Mahal Dibanding Malaysia, Inefisiensi Penyebabnya

Nasional
Redupnya Politik Buruh di Panggung Elektoral

Redupnya Politik Buruh di Panggung Elektoral

Nasional
DPR Undang Para Eks Mendikbud Bahas Biaya Pendidikan, Anies Tak Hadir

DPR Undang Para Eks Mendikbud Bahas Biaya Pendidikan, Anies Tak Hadir

Nasional
Kapolri: Pengawas Eksternal Juga Monitor Penanganan Kasus Dugaan Penganiayaan AM di Padang

Kapolri: Pengawas Eksternal Juga Monitor Penanganan Kasus Dugaan Penganiayaan AM di Padang

Nasional
Modal 'Hattrick' Menang Pemilu, PDI-P Klaim Paling Siap Hadapi Pilkada

Modal "Hattrick" Menang Pemilu, PDI-P Klaim Paling Siap Hadapi Pilkada

Nasional
60 Orang yang Bekerja di DPR Terindikasi Main Judi Online, 2 di Antaranya Anggota DPR

60 Orang yang Bekerja di DPR Terindikasi Main Judi Online, 2 di Antaranya Anggota DPR

Nasional
Berkaca Perang Rusia-Ukraina, Indonesia Kembangkan Alat Tangkal Serangan Siber lewat Udara

Berkaca Perang Rusia-Ukraina, Indonesia Kembangkan Alat Tangkal Serangan Siber lewat Udara

Nasional
'Polri Harus Kembali ke Jati Diri sebagai Alat Negara yang Menjaga Jarak dengan Kepentingan Politik'

"Polri Harus Kembali ke Jati Diri sebagai Alat Negara yang Menjaga Jarak dengan Kepentingan Politik"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com