Komisi I Desak Pemerintah Buat Satgas dan Crisis Center Tangani PDN

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid meminta pemerintah segera membuat Satuan Tugas (Satgas) menangani persoalan serangan terhadap Pusat Data Nasional (PDN).

Sebab, Komisi I melihat belum ada keterpaduan penyelesaian masalah antar kementerian/lembaga untuk menangani persoalan PDN.

"Tapi bagaimana respons cepat dari pemerintah, itu yang kita butuhkan. Dan tadi di kesimpulan, salah satu saran yang kita minta adalah pemerintah segera siapkan satgas," kata Meutya ditemui usai rapat kerja Komisi I DPR bersama Menkominfo dan Kepala BSSN, Kamis (27/6/2024) malam.

"Karena tadi yang kita lihat juga keterpaduan penyelesaian masalah itu belum ada," tambahnya.

Baca juga: Laporkan Persoalan PDN, Menkominfo Bakal Ratas dengan Jokowi Besok

Selain Satgas, pemerintah juga diminta membentuk crisis center untuk terus memberikan pembaruan informasi terhadap penanganan PDN.

Menurutnya, hal ini harus dilakukan karena persoalan PDN tak dipungkiri berkaitan dengan perlindungan data pribadi masyarakat.

"Karena ini kan terkait juga dengan perlindungan data pribadi. Memang tadi disampaikan belum ada indikasi kebocoran data," ujar Meutya.

"Tapi tetap kita harus wanti-wanti bahwa perlindungan data itu dinilainya bukan ketika bocor, tapi ketika sudah ada kegagalan perlindungan, itu sudah kita anggap menjadi ranah perlindungan data pribadi," tambahnya.

Baca juga: PDN Diretas, Puan: Pemerintah Harus Jamin Hak Rakyat atas Keamanan Data Pribadi

Lebih jauh, Meutya meminta adanya respons cepat dari pemerintah menangani persoalan PDN.

Apalagi, ia melihat adanya 282 instansi terdampak serangan tersebut.

"Kan ada 282 yang terdampak, institusi, mereka ini harus dipandu. Untuk kemudian bisa memulihkan data secara mandiri," tutur politikus Partai Golkar itu.