Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Belum Pasti Jadi Oposisi Pemerintah, PKS: Tergantung Prabowo, Mengajak atau Tidak?

Kompas.com - 30/06/2024, 15:43 WIB
Tria Sutrisna,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum memastikan apakah akan menjadi pihak oposisi atau satu barisan dengan pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto selama lima tahun ke depan.

Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan, PKS akan terlebih dahulu melihat keputusan akhir dari Prabowo selaku presiden terpilih.

“Ya bisa iya (di luar pemerintahan) bisa tidak juga, karena itu juga masih sangat tergantung dengan lagi-lagi bagaimana kehendak daripada Pak Prabowo,” ujar Hidayat dalam program Gaspol di Youtube Kompas.com, dikutip pada Minggu (30/6/2024).

Baca juga: Buka Peluang Kerja Sama dengan PDI-P, PKS: Kami Sudah Berkali-kali Koalisi di Pilkada

Menurut Hidayat, Prabowo memiliki hak untuk menentukan, apakah akan melibatkan PKS dalam pemerintahan atau tidak.

Meski begitu, dia menegaskan bahwa PKS selalu siap berada di posisi manapun, baik sebagai oposisi atau ikut ke dalam pemerintahan.

“Kan beliau yang menjadi presiden terpilih dan beliau yang akan menentukan apakah beliau nanti akan mengajak PKS atau tidak? Ya, monggo saja,” kata Hidayat.

“Kami tentu menghormati hak prerogatif beliau, tapi PKS sudah mempunyai pengalaman baik itu di dalam maupun di luar pemerintahan,” sambung dia.

Hidayat menambahkan, dalam konteks Pilkada Jakarta, PKS juga memutuskan untuk tidak menawarkan partai di Koalisi Indonesia Maju (KIM) agar ikut mendukung pasangan Anies Baswedan-Sohibul Iman.

Ia menghormati KIM yang ingin mengajukan bakal calon gubernur (bacagub) dan bakal calon wakil gubernur (bacawagub) sendiri.

Baca juga: Yakin Tak Blunder Usung Anies-Sohibul di Pilkada, PKS: Kami Bukan Pemain Baru di Jakarta

Bagi Hidayat, parpol anggota KIM selama ini juga tak pernah mengatakan bersedia mengusung Anies.

Sikap itu juga menjadi salah satu pertimbangan PKS tak mencoba melakukan pendekatan politik.

“Ya sudah lah, itu adalah bagian dari hak politik mereka, hak demokrasi mereka, kita menghormati. Tapi sebagaimana kita menghormati mereka, ya mereka mestinya juga menghormati kita,” pungkas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DPR Undang Para Eks Mendikbud Bahas Biaya Pendidikan, Anies Tak Hadir

DPR Undang Para Eks Mendikbud Bahas Biaya Pendidikan, Anies Tak Hadir

Nasional
Kapolri: Pengawas Eksternal Juga Monitor Penanganan Kasus Dugaan Penganiayaan AM di Padang

Kapolri: Pengawas Eksternal Juga Monitor Penanganan Kasus Dugaan Penganiayaan AM di Padang

Nasional
Modal 'Hattrick' Menang Pemilu, PDI-P Klaim Paling Siap Hadapi Pilkada

Modal "Hattrick" Menang Pemilu, PDI-P Klaim Paling Siap Hadapi Pilkada

Nasional
60 Orang yang Bekerja di DPR Terindikasi Main Judi Online, 2 di Antaranya Anggota DPR

60 Orang yang Bekerja di DPR Terindikasi Main Judi Online, 2 di Antaranya Anggota DPR

Nasional
Berkaca Perang Rusia-Ukraina, Indonesia Kembangkan Alat Tangkal Serangan Siber lewat Udara

Berkaca Perang Rusia-Ukraina, Indonesia Kembangkan Alat Tangkal Serangan Siber lewat Udara

Nasional
'Polri Harus Kembali ke Jati Diri sebagai Alat Negara yang Menjaga Jarak dengan Kepentingan Politik'

"Polri Harus Kembali ke Jati Diri sebagai Alat Negara yang Menjaga Jarak dengan Kepentingan Politik"

Nasional
Presiden Jokowi Tanya ke Menkes, Kenapa Harga Obat Mahal Tapi Industri Farmasi Tak Maju-maju

Presiden Jokowi Tanya ke Menkes, Kenapa Harga Obat Mahal Tapi Industri Farmasi Tak Maju-maju

Nasional
Jokowi Minta Menkes Cari Formulasi Harga Obat dan Alkes Murah, Ditunggu 2 Minggu

Jokowi Minta Menkes Cari Formulasi Harga Obat dan Alkes Murah, Ditunggu 2 Minggu

Nasional
Jokowi Perintahkan Jajarannya Susun Konsep Relaksasi Pajak Kesehatan dalam 2 Minggu

Jokowi Perintahkan Jajarannya Susun Konsep Relaksasi Pajak Kesehatan dalam 2 Minggu

Nasional
Kapolri Pastikan Tak Ada yang Ditutupi Dalam Penyelidikan Kematian Siswa SMP di Padang

Kapolri Pastikan Tak Ada yang Ditutupi Dalam Penyelidikan Kematian Siswa SMP di Padang

Nasional
KPK Kembalikan HP dan Buku Catatan Hasto jika Tak Terkait Perkara Harun Masiku

KPK Kembalikan HP dan Buku Catatan Hasto jika Tak Terkait Perkara Harun Masiku

Nasional
Tingkat Kemiskinan Hanya Turun 2,22 Persen Selama Jokowi Menjabat, Menkeu Enggan Beri Tanggapan

Tingkat Kemiskinan Hanya Turun 2,22 Persen Selama Jokowi Menjabat, Menkeu Enggan Beri Tanggapan

Nasional
Kapolri Terjunkan Propam dan Itwasum Cek Penyidikan Kasus Kematian Siswa SMP di Padang

Kapolri Terjunkan Propam dan Itwasum Cek Penyidikan Kasus Kematian Siswa SMP di Padang

Nasional
Bappenas Siapkan PDN di Empat Lokasi

Bappenas Siapkan PDN di Empat Lokasi

Nasional
Pendanaan Kunjungan Paus ke Indonesia Ditanggung Bersama, Bukan Hanya Satu Dua Orang

Pendanaan Kunjungan Paus ke Indonesia Ditanggung Bersama, Bukan Hanya Satu Dua Orang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com