PPATK Didesak Segera Serahkan Daftar Anggota DPR Main Judi "Online" ke MKD

JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) diharap segera menyerahkan daftar nama anggota legislatif melakukan judi online (daring), supaya segera ditindak oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"PPATK seharusnya segera melaporkan nama-nama yang diduga bermasalah itu ke MKD DPR RI, sehingga MKD dapat segera menindaklanjuti," kata Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid, dalam keterangan pers seperti dikutip pada Minggu (30/6/2024).

Hidayat yang juga menjabat Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dari fraksi PKS menyampaikan, MKD harus segera bertindak dan memberi sanksi jika sudah menerima laporan nama-nama anggota legislatif melakukan judi daring.

Sebab menurut dia, jika prosesnya lamban maka bakal berdampak kepada anggota legislatif yang tidak terlibat judi daring, tetapi citra mereka tercemar akibat ulah sejawatnya.

Baca juga: Pegawai Kemenkominfo yang Kedapatan Main Judi Online Terancam Dipecat

"Yang paling penting itu juga dalam rangka menjaga marwah DPR RI," ucap Hidayat.

Hidayat juga mengimbau semua lembaga negara aktif memastikan di lingkungan mereka terbebas dari praktik judi daring.

"Bila DPR RI membersihkan lembaga negaranya dari judi online, mestinya semua lembaga negara di rumpun eksekutif maupun yudikatif juga melakukannya secara serentak, berkontribusi menyelamatkan Indonesia dari kondisi darurat judi online," ujar Hidayat.

Hidayat berharap MKD pro aktif dan profesional mengusut persoalan ini.

Baca juga: MPR Dukung Sanksi Berat Buat Legislator Main Judi Online

Sebab menurut Hidayat, hal itu adalah amanat pembentukan MKD dalam Pasal 119 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) sebagaimana diubah terakhir kali dengan UU No. 13 Tahun 2019.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menyampaikan terdeteksi terdapat 1000 anggota legislatif diduga bermain judi daring.

Dari keseluruhan itu dilaporkan terdapat sekitar 80 Anggota DPR dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Sekretariat Jenderal melakukan judi daring.