Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Buka Peluang Kerja Sama dengan PDI-P, PKS: Kami Sudah Berkali-kali Koalisi di Pilkada

Kompas.com - 30/06/2024, 14:37 WIB
Tria Sutrisna,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid mengungkapkan bahwa peluang PKS berkoalisi dengan PDI-P di Pilkada Jakarta 2024 masih terbuka lebar.

Dia menampik anggapan banyak pihak soal PKS dan PDI-P seperti minyak dan air yang tak mungkin bersatu.

“Ini kan mirip dengan kasus dengan PKB. Dulu kan menjelang Pilpres, kan ada tuh pengamat dan atau yang mengatakan enggak mungkin PKS sama PKB bergabung. Itu ibarat minyak dan air. Ternyata kita bergabung asyik-asyik aja tuh,” ujar Hidayat dalam program Gaspol di Youtube Kompas.com, dikutip Minggu (30/6/2024).

Baca juga: PKS Bakal Temui Cak Imin dan PKB, Bahas Rencana Duet Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta

Bahkan, kata Hidayat, kerja sama PKS dan PKB memberikan keuntungan politik untuk masing-masing pihak. Situasi ini juga sudah pernah terjadi antara PKS dan PDI-P di pilkada terdahulu.

Dia mencontohkan koalisi PKS dan PKB dalam Pilkada Kota Banjarmasin 2015, Pilgub Sulawesi Selatan 2017 dan Jawa Timur 2018, dan Kalimantan Selatan 2020.

“PDI-P juga begitu, orang lupa bahwa sudah berkali-kali PDIP dan PKS itu berkoalisi dalam pilkada. Nice-nice aja kok, enggak ada masalah,” ungkap Hidayat.

Hidayat menegaskan, tidak ada perbedaan ideologi yang membuat partainya tak bisa berkoalisi dengan PDI-P di pemilu.

“Jadi ini ada framing gitu ya seolah-olah gitu, enggak mungkin bisa ketemu karena ideologi beda. Ideologi apa yang beda? Kita semuanya ini partai-partai politik di Indonesia ini ideologinya sama, yaitu tentang ya Indonesia, ya Pancasila, ya NKRI,” tutur Hidayat.

“Rujukan eksistensi kita sama yaitu undang-undang tentang partai politik. Terus apa yang beda?” sambung dia.

Baca juga: Yakin Tak Blunder Usung Anies-Sohibul di Pilkada, PKS: Kami Bukan Pemain Baru di Jakarta

Meski begitu, Hidayat menegaskan, sampai saat ini, PKS belum membangun komunikasi secara formal dengan PDI-P terkait Pilkada Jakarta 2024.

“Begini, kalau ini tentu kerjaan di DPP ya. Tapi yang saya tahu, dengan PDI-P secara formal memang belum dilakukan. Kalau informal ada lah komunikasi-komunikasi informal,” pungkas dia.

Diberitakan sebelumnya, Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengumumkan, partainya akan mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur pada Pilkada Jakarta 2024.

"DPP PKS pada rapat di hari Kamis 20 Juni 2024 telah memutuskan mengusung Bapak Anies Rasyid Baswedan sebagai bakal cagub dan Sohibul Iman sebagai bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta," kata Syaikhu dalam acara Sekolah Kepemimpinan Partai PKS di Grand Sahid Hotel, Selasa (25/6/2024).

Meski begitu, PKS harus tetap berkoalisi dengan partai lain untuk bisa mencalonkan Anies dan Sohibul.

Sebab, jumlah kursi yang dimiliki PKS di DPRD Jakarta belum memenuhi syarat untuk mengusung pasangan calon di Pilkada Jakarta.

Baca juga: Soal Tawaran Kursi Cawagub Pilkada Jakarta oleh KIM, PKS: Beri Manfaat atau Jebakan?

Diketahui, PKS hanya menduduki 18 kursi di DPRD Jakarta periode 2024-2029. Kurang 4 kursi untuk memenuhi syarat ambang batas pencalonan, yakni sebanyak 22 kursi.

Di sisi lain, PDI-P mengakui jika nama Anies Baswedan menjadi sosok yang masuk dalam daftar pertimbangan untuk di dukung di Pilkada Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Presiden Jokowi Tanya ke Menkes, Kenapa Harga Obat Mahal Tapi Industri Farmasi Tak Maju-maju

Presiden Jokowi Tanya ke Menkes, Kenapa Harga Obat Mahal Tapi Industri Farmasi Tak Maju-maju

Nasional
Jokowi Minta Menkes Cari Formulasi Harga Obat dan Alkes Murah, Ditunggu 2 Minggu

Jokowi Minta Menkes Cari Formulasi Harga Obat dan Alkes Murah, Ditunggu 2 Minggu

Nasional
Jokowi Perintahkan Jajarannya Susun Konsep Relaksasi Pajak Kesehatan dalam 2 Minggu

Jokowi Perintahkan Jajarannya Susun Konsep Relaksasi Pajak Kesehatan dalam 2 Minggu

Nasional
Kapolri Pastikan Tak Ada yang Ditutupi Dalam Penyelidikan Kematian Siswa SMP di Padang

Kapolri Pastikan Tak Ada yang Ditutupi Dalam Penyelidikan Kematian Siswa SMP di Padang

Nasional
KPK Kembalikan HP dan Buku Catatan Hasto jika Tak Terkait Perkara Harun Masiku

KPK Kembalikan HP dan Buku Catatan Hasto jika Tak Terkait Perkara Harun Masiku

Nasional
Tingkat Kemiskinan Hanya Turun 2,22 Persen Selama Jokowi Menjabat, Menkeu Enggan Beri Tanggapan

Tingkat Kemiskinan Hanya Turun 2,22 Persen Selama Jokowi Menjabat, Menkeu Enggan Beri Tanggapan

Nasional
Kapolri Terjunkan Propam dan Itwasum Cek Penyidikan Kasus Kematian Siswa SMP di Padang

Kapolri Terjunkan Propam dan Itwasum Cek Penyidikan Kasus Kematian Siswa SMP di Padang

Nasional
Bappenas Siapkan PDN di Empat Lokasi

Bappenas Siapkan PDN di Empat Lokasi

Nasional
Pendanaan Kunjungan Paus ke Indonesia Ditanggung Bersama, Bukan Hanya Satu Dua Orang

Pendanaan Kunjungan Paus ke Indonesia Ditanggung Bersama, Bukan Hanya Satu Dua Orang

Nasional
Jokowi Bahas Rencana Pemberlakuan Bea Masuk 200 Persen untuk Produk China

Jokowi Bahas Rencana Pemberlakuan Bea Masuk 200 Persen untuk Produk China

Nasional
ICW Sebut KPK Berencana Pulangkan Pejabat yang Bikin Kasus Macet ke Instansi Asal, tapi Gagal

ICW Sebut KPK Berencana Pulangkan Pejabat yang Bikin Kasus Macet ke Instansi Asal, tapi Gagal

Nasional
Kejagung Sita 7,7 Kg Emas Terkait Kasus Korupsi 109 Ton Emas

Kejagung Sita 7,7 Kg Emas Terkait Kasus Korupsi 109 Ton Emas

Nasional
Dua Kapal Fregat Merah Putih TNI AL Diharapkan Bisa Beroperasi pada 2028

Dua Kapal Fregat Merah Putih TNI AL Diharapkan Bisa Beroperasi pada 2028

Nasional
Hadiri Forum Doha III, Menlu Retno Suarakan Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Ekonomi

Hadiri Forum Doha III, Menlu Retno Suarakan Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Ekonomi

Nasional
Wilayah Udara IKN Akan Di-'cover' Radar GCI Buatan Perancis

Wilayah Udara IKN Akan Di-"cover" Radar GCI Buatan Perancis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com